Komponen UMR dalam Penggajian Karyawan

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan batas upah terendah yang berlaku di suatu daerah dan menjadi standar pengupahan perusahaan. UMR berfungsi sebagai jaring pengaman untuk melindungi hak pekerja dalam memperoleh upah yang layak.

Oleh sebab itu, pengusaha dilarang membayar upah karyawannya di bawah upah minimum yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jika tidak sanggup membayar sesuai ketentuan UMR, pengusaha boleh mengajukan penangguhan tanpa menghilangkan kewajiban membayar selisih upah perusahaan dengan upah minimum.

UMR terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Sebuah provinsi bisa memiliki UMK berbeda-beda, tapi nilai nominalnya harus lebih tinggi atau sama dengan UMP, tidak boleh lebih rendah.

Baca Juga: Apa Sih Bedanya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Take Home Pay?

UMR ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi. Rekomendasi itu didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan persentase kenaikan upah minimum setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Menurut PP Pengupahan No 78 Tahun 2015 Pasal 41, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:

  1. Upah pokok tanpa tunjangan; atau
  2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat dan jenis pekerjaan. Umumnya besaran upah pokok ditetapkan atas dasar kesepakatan pekerja dan pengusaha.

Tunjangan tetap adalah pembayaran secara teratur setiap bulan yang besarannya tetap dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran karyawan, kontribusi, prestasi, dan lainnya. Tunjangan tetap diberikan untuk pekerja maupun keluarganya, seperti tunjangan anak, tunjangan perumahan, dan tunjangan daerah.

Dengan demikian, mengacu pada PP Pengupahan, komponen UMR hanya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan tunjangan tidak tetap, yang besarnya tidak selalu sama setiap bulan atau didasarkan pada kehadiran (uang makan, uang transport), tidak termasuk komponen penyusun UMR.

Bagaimana aturan komposisi upah pokok dan tunjangan dalam upah minimum? Dalam hal UMR, itu terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap. Persentase upah pokok paling sedikit adalah 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Misalnya, upah minimum di sebuah kota Rp 3.000.000, maka setiap perusahaan di kota itu minimal membayar pekerja dengan upah pokok Rp 2.250.000 (tujuh puluh lima persen) dan tunjangan tetap 750.000 (dua puluh lima persen). Sedangkan jika pengusaha hanya membayar upah pokok saja tanpa tunjangan tetap, maka paling sedikit adalah Rp 3.000.000.

Dalam sistem penggajian karyawan, UMR bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun skala upah karyawan di perusahaan. Anda bisa menggunakan upah minimum sebagai dasar untuk menentukan kisaran upah terendah bagi level golongan jabatan paling bawah.

Baca Juga: Aturan Upah Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Jika kesulitan membuat skala upah secara mudah dan efisien, Anda bisa menggunakan aplikasi  penggajian Gadjian. Melalui fitur Golongan dan Struktur Upah, HR software bisa menyusun skala upah secara otomatis dengan metode trend dan metode progressive.

Gadjian tak hanya pintar menyusun skala upah, tetapi juga menghitung gaji karyawan beserta tunjangan, PPh 21, THR, bonus, BPJS, lembur, dan pinjaman karyawan. Dengan kalkulator hitung gaji online, Gadjian akan mengalkulasi semua komponen perhitungan slip gaji secara otomatis, sehingga Anda tak perlu membuang waktu untuk menghitung semua satu per satu dengan Excel.

Mau bayar gaji? Aplikasi payroll Gadjian juga bisa. Melalui rekening Bank Mandiri perusahaan, Anda dapat membayar seluruh gaji karyawan melalui fitur Mandiri Cash Management yang terintegrasi. Cukup klik “bayar gaji” di dashboard Gadjian, dan otomatis Bank Mandiri akan mentransfer gaji ke rekening karyawan. Mau coba Gadjian sekarang?

Coba Gadjian Sekarang

Bagikan artikel ini:

Share