UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026, lalu ditetapkan dan diundangkan sebagai UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Undang-undang ini menjadi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta pengaturan ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja.
Bagi HR dan pemilik bisnis, pertanyaan yang paling mendesak bukan hanya “apa isinya”, melainkan apa yang perlu disiapkan dan kapan perubahan tersebut berlaku. Artikel ini merangkum perubahan utama, masa transisi, dampak ke payroll dan anggaran, serta checklist penyesuaian yang dapat dimulai sekarang.
Singkatnya, perusahaan perlu menyiapkan enam area, yaitu audit PKWT, pemetaan pekerjaan alih daya, simulasi biaya PHK dan pesangon, skenario anggaran upah, kebijakan cuti serta pemagangan, dan kesiapan sistem payroll-HRIS. Penyesuaian permanen bisa menunggu aturan pelaksana, tetapi audit data dan simulasi biaya dapat dimulai sekarang.
Apa Saja Perubahan Utama dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbaru?
Meski telah disahkan, Kemnaker menyatakan Undang-Undang ini memiliki masa transisi satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Dengan begitu, ketentuan di UU No 27 Tahun 2026 ini diperkirakan mulai diterapkan pada Oktober 2027.
UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, serta mengatur ulang berbagai aspek ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Berikut perubahan yang paling berdampak bagi operasional perusahaan.
| Topik | Pengaturan | Dampak ke perusahaan |
| PKWT | Maksimal 2 tahun, dapat diperpanjang 2 kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 tahun | Pemetaan kontrak dan jadwal konversi ke PKWTT |
| Outsourcing | Pekerjaan alih daya dibatasi pada jenis jasa penunjang tertentu | Tinjau kontrak vendor dan jenis pekerjaan |
| PHK dan pesangon | Diatur ulang, termasuk dasar hukum dana cadangan pesangon | Perencanaan biaya PHK dan dana pesangon |
| Upah minimum | Penguatan peran KHL dan mekanisme penetapan upah | Skenario anggaran upah ke depan |
| Pekerja perempuan | Kepastian pelindungan hak cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya | Konfigurasi cuti dan payroll |
| Ijazah dan dokumen | Larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi | Perubahan SOP rekrutmen dan onboarding |
| Pemagangan | Pelindungan peserta pemagangan diperkuat | Tinjau perjanjian dan administrasi magang |
| K3 | Pelindungan K3 diperkuat, termasuk bagi peserta pemagangan | Dokumentasi risiko dan kepesertaan jaminan sosial |
Baca juga: UU Cipta Kerja Putusan MK: Perubahan Aturan Ketenagakerjaan
PKWT dan Outsourcing di UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbaru: Apa yang Berubah?

Berdasarkan Pasal 82 ayat 2, PKWT diadakan paling lama 2 tahun pada tahap awal dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, dengan setiap perpanjangan paling lama 1 tahun. Artinya, total masa PKWT maksimal 4 tahun. Ini mengubah ketentuan yang berlaku saat ini bahwa PKWT maksimal 5 tahun termasuk perpanjangannya.
Perusahaan dengan banyak karyawan kontrak perlu memetakan siapa saja yang telah diperpanjang, kapan kontraknya berakhir, dan kapan perlu diputuskan menjadi karyawan tetap atau tidak diperpanjang. Karena masa transisi masih berjalan, jangan langsung mengubah seluruh kontrak; audit terlebih dahulu tanggal mulai, tanggal berakhir, riwayat perpanjangan, dan entitas pemberi kerja.
UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 menghapus batasan jenis pekerjaan outsourcing, sehingga perusahaan dapat menggunakan pekerja outsourcing untuk berbagai jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi.
UU Nomor 27 Tahun 2026 membatasi kembali penggunaan outsourcing. Pasal 95 menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Jenis jasa penunjang tersebut ada 4:
- Usaha pelayanan kebersihan.
- Usaha penyediaan makanan bagi pekerja.
- Usaha tenaga pengamanan atau satuan pengamanan.
- Usaha penyedia angkutan bagi pekerja.
Perlu dicatat bahwa pembatasan jenis pekerjaan alih daya sebenarnya telah diperkenalkan lebih awal melalui Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, yang berlaku sejak 30 April 2026. Untuk BUMN serta perusahaan swasta di sektor pertambangan dan perminyakan, alih daya hanya dapat digunakan untuk jasa penunjang di bidang terkait dan harus dilakukan melalui anak perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas.
Baca juga: PKWT atau Outsourcing: Mana yang Lebih Menguntungkan?
PHK dan Pesangon di UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbaru: Apa yang Berubah?

Perubahan utama pada PHK dan pesangon adalah penghapusan faktor pengali 0,5 kali di UU Cipta Kerja, termasuk PHK karena efisiensi perusahaan akibat kerugian atau pailit. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, pengali pesangon ditetapkan minimal 1 kali. Namun, besaran pesangon tetap dipengaruhi oleh alasan PHK dan masa kerja karyawan.
| Aspek | UU Cipta Kerja / PP 35/2021 | UU No. 27 Tahun 2026 |
| Pengali pesangon | Minimal 0,5 kali (untuk alasan PHK tertentu) | Minimal 1 kali |
| Dasar perhitungan | Masa kerja dan alasan PHK | Masa kerja dan alasan PHK |
| Dana pesangon | Belum diatur sebagai kewajiban terpusat | Diatur sebagai Dana Cadangan Pesangon (DCP) |
| Pengelolaan dana pesangon | Umumnya dikelola perusahaan, termasuk melalui Dapen atau DPLK | Dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk |
Dampak langsungnya adalah kenaikan estimasi kewajiban pesangon untuk skenario PHK. Jika sebelumnya perusahaan menghitung pesangon dengan pengali 0,5, kini perhitungan baseline perlu menggunakan pengali minimal 1 kali.
Ilustrasinya seperti berikut: seorang karyawan bergaji Rp8.000.000 per bulan dengan masa kerja 6 tahun dan pesangon dasar 7 bulan upah:
| Skenario | Perhitungan | Nilai pesangon |
| Pengali 0,5 (skema lama, kondisi tertentu) | 7 × Rp8.000.000 × 0,5 | Rp28.000.000 |
| Pengali minimal 1 (UU 27/2026) | 7 × Rp8.000.000 × 1 | Rp56.000.000 |
| Selisih per karyawan | Rp28.000.000 |
Artinya, potensi kewajiban pesangon dapat meningkat dua kali hanya dari perbedaan pengali.
Apa Itu Dana Cadangan Pesangon?
Dana Cadangan Pesangon (DCP) adalah dana yang wajib disiapkan perusahaan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 dan bertujuan memastikan karyawan tetap menerima pesangon ketika PHK terjadi.
DCP merupakan mekanisme pendanaan pesangon yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk. Mekanisme rinci seperti besaran kontribusi, cara penyetoran, investasi dana, dan tata cara pencairan masih akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Pengusaha yang tidak menyediakan DCP dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
Namun, kewajiban menyediakan DCP tidak berlaku bagi pengusaha skala usaha mikro dan kecil.
Baca juga: 5 Cara Menghitung Uang Pesangon PHK, UPMK, UPH & Pajaknya
Apakah UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbaru Memengaruhi UMP?
Secara substansi, UU No 27 Tahun 2026 membawa perubahan pada kerangka pengupahan, namun belum berdampak pada penetapan upah minimum 2027. Aturan yang baru akan berlaku untuk upah minimum 2028.
Perubahan paling signifikan adalah posisi kebutuhan hidup layak (KHL). Dalam aturan berlaku saat ini, KHL merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Dalam UU baru, KHL diperkuat dan surveinya dilakukan oleh BPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional, sehingga data kebutuhan hidup layak berpotensi memiliki pengaruh lebih besar dalam penetapan upah minimum ke depan.
Perubahan lain adalah penguatan peran Dewan Pengupahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ini berarti proses penetapan upah minimum tidak lagi semata-mata bergantung pada formula matematis, tetapi juga mempertimbangkan hasil survei KHL, kondisi ekonomi daerah, dan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Baca juga: UMP Jakarta 2026 dan Tren Kenaikan 5 Tahun Terakhir
Bagaimana Aturan Waktu Kerja, Cuti, dan K3 yang Baru?

Waktu kerja tidak berubah. UU Nomor 27 Tahun 2026 tetap mempertahankan ketentuan 40 jam per minggu: 7 jam per hari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja. Perusahaan tidak perlu mengubah kebijakan jam kerja, shift, atau lembur.
Untuk cuti karyawan perempuan, UU ini memberikan kepastian pelindungan hak cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya. Dibanding aturan sebelumnya, penguatannya terletak pada penegasan bahwa hak tersebut beserta upahnya dilindungi.
Soal cuti tahunan tidak ada perubahan. Yang perlu disiapkan sekarang adalah memastikan sistem HR mampu memisahkan jenis cuti, mencatat saldo dan riwayat cuti, serta terhubung dengan payroll agar penyesuaian aturan turunan dapat dilakukan tanpa mengubah seluruh proses.
Untuk K3, UU ini memperkuat pelindungan pekerja. Perubahan utamanya bukan menggantikan seluruh sistem K3 yang sudah ada, melainkan memperluas cakupan pelindungan bagi kelompok yang sebelumnya lebih rentan, seperti peserta pemagangan dan pekerja fleksibel.
Aturan Lain yang Perlu Mendapat Perhatian HR
- Larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi
- Penguatan pelindungan pemagangan
- Aksesibilitas pekerja penyandang disabilitas
- Pelindungan pekerja platform dan fleksibel
- Penguatan pengawasan dan integrasi data
- Sertifikasi kompetensi melalui BNSP
- Penggunaan TKA yang terikat perkawinan sah dengan WNI
Baca juga: Aturan Cuti Melahirkan Terbaru untuk Karyawan dalam UU KIA
Apa yang Perlu Diubah Perusahaan? Checklist 7 Langkah
| Langkah | Tindakan | Tim terkait | Waktu |
| 1. Audit kontrak | Data PKWT/PKWTT, tanggal mulai-berakhir, riwayat perpanjangan, entitas, dan lokasi | HR Ops, Legal | Mulai sekarang |
| 2. Petakan outsourcing | Cocokkan pekerjaan vendor dengan jenis jasa penunjang yang diatur UU | HR, Procurement, Legal | Mulai sekarang |
| 3. Simulasi pesangon | Hitung potensi kewajiban per entitas berdasarkan skenario yang tersedia | Payroll, Finance | Sebelum anggaran 2027 final |
| 4. Anggaran upah | Susun tiga skenario UMP dan petakan karyawan di sekitar batas upah minimum | C&B, Finance | Sebelum pengumuman gubernur |
| 5. Cuti, magang, dokumen | Cek jenis cuti, approval, SOP penahanan dokumen, dan perjanjian magang | HR Ops, Legal | Dalam masa transisi |
| 6. Kesiapan sistem | Pastikan payroll, HRIS, absensi, dan laporan dapat disesuaikan tanpa menghilangkan histori | HR Director, IT, Payroll | Dalam masa transisi |
| 7. Pantau regulasi | Pantau naskah UU, PP, Permenaker, dan aturan transisi; lakukan gap analysis begitu terbit | Legal, HR Policy | Berkelanjutan |
Baca juga: Hak dan Kewajiban Pekerja Menurut UU Ketenagakerjaan
Industri Mana yang Terdampak UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbaru?

Dampak UU ini berbeda menurut model bisnis, pola kerja, dan penggunaan tenaga kontrak maupun alih daya. Berikut segmen yang paling perlu bersiap:
- Industri manufaktur dengan banyak karyawan PKWT, shift, dan lembur: siapkan peta kontrak serta konversi PKWTT.
- Industri ritel dan F&B dengan multi-outlet, kontrak musiman, dan shift: siapkan jadwal shift terpusat serta pemetaan kontrak per cabang.
- Industri logistik yang mempekerjakan pengemudi, angkutan pekerja, dan pekerja platform: petakan status hubungan kerja.
- Industri konstruksi yang punya pekerja per proyek, PKWT, dan K3: rapikan riwayat kontrak serta kepesertaan BPJS.
- Pertambangan dan perminyakan dengan jasa penunjang alih daya, roster, dan K3: tinjau struktur vendor serta aturan khusus sektor.
- Perhotelan dan hospitality dengan operasional 24/7 dan PKWT musiman: pastikan penjadwalan shift serta perhitungan lembur akurat.
- Layanan kesehatan dengan shift medis, K3, dan cuti pekerja perempuan: siapkan konfigurasi cuti serta dokumentasi K3.
- Penyedia jasa kebersihan, keamanan, dan katering termasuk dalam pembahasan jasa penunjang alih daya: tinjau kontrak dengan klien dan hak pesangon.
- Teknologi, startup, dan ekonomi digital yang punya pekerja platform, magang, dan kontrak: petakan model hubungan kerja.
- Perbankan, jasa keuangan, BUMN dan alih daya melalui anak perusahaan: tinjau struktur vendor dan entitas.
- Perkebunan, agribisnis, dan perikanan dengan pekerja musiman dan harian: perhatikan batas durasi kontrak serta pencatatan upah.
- Pendidikan dan jasa profesional yang mempekerjakan pengajar kontrak, konsultan, serta tenaga magang: tinjau perjanjian kerja dan pemagangan.
- UKM dan bisnis menengah yang sumber daya HR-nya terbatas: manfaatkan otomasi payroll dan administrasi agar tidak terbebani.
Baca juga: Perubahan Status Karyawan Tetap menjadi Karyawan Kontrak sesuai UU Ketenagakerjaan
Bagaimana Gadjian Membantu Kepatuhan Perusahaan?

Perusahaan green flag bukan hanya perusahaan yang ramah karyawan: membayar gaji tepat waktu, menjelaskan potongan dengan transparan, dan memenuhi hak karyawan. “Green flag” juga berarti patuh terhadap aturan ketenagakerjaan, perpajakan, jaminan sosial, dan pengupahan. Gadjian membantu perusahaan membangun fondasi tersebut melalui payroll dan HRIS yang terintegrasi. Dengan begitu, hak karyawan dikelola secara akurat dan terdokumentasi, dan kepatuhan hukum (compliance) terpanuhi.
Aplikasi payroll Gadjian membantu perusahaan mengelola perhitungan payroll, absensi, cuti, hingga KPI karyawan dalam satu dashboard. Fitur payroll-nya menghitung gaji, lembur, bonus, dan THR secara otomatis, termasuk perhitungan PPh 21/26 dengan skema TER, serta iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Data kontrak, masa kerja, komponen upah, dan riwayat karyawan yang terdokumentasi menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan regulasi. Dengan data yang rapi, HR dapat mengaudit status kepegawaian, memantau masa kontrak, memastikan hak kompensasi tidak terlewat ketika PKWT berakhir, serta menyiapkan simulasi perhitungan pesangon PHK karyawan tetap.
Gadjian juga membantu perusahaan menjaga kepatuhan dari sisi administrasi. Cuti dan izin online dengan persetujuan multilevel memudahkan perusahaan mencatat hak karyawan secara rapi. Sementara itu, slip gaji digital melalui employee self service GadjianKu mendukung transparansi dan membantu karyawan memahami komponen penghasilan, potongan, dan hak yang diterimanya.
| Area kepatuhan | Dukungan Gadjian | Dampak bagi perusahaan |
| Penggajian | Perhitungan gaji, lembur, bonus, dan THR otomatis | Mengurangi risiko salah hitung dan keterlambatan pembayaran |
| Perpajakan | PPh 21/26 dengan skema TER otomatis | Pemenuhan kewajiban pajak karyawan |
| Jaminan sosial | Perhitungan BPJS otomatis | Memisahkan tanggungan perusahaan dan karyawan |
| Status kepegawaian | Data kontrak, masa kerja, dan riwayat karyawan tertata | Mendukung audit PKWT dan simulasi pesangon |
| Hak karyawan | Cuti, izin, slip gaji digital, dan pesangon PHK | Menjaga transparansi dan kepercayaan karyawan |
Gadjian juga mengefisienkan pekerjaan HR: memotong waktu kerja, meminimalkan human error, dan menghemat biaya. Itu sebabnya, aplikasi ini cocok untuk bisnis kecil dengan sumber daya terbatas sampai perusahaan besar dengan banyak cabang.
