BPJS Ketenagakerjaan karyawan kontrak adalah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja PKWT yang wajib didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja sesuai lama kontrak.
Karyawan kontrak (PKWT) wajib didaftarkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan: kontrak minimal 3 bulan berturut-turut didaftarkan pada program jaminan secara penuh, sedangkan kontrak kurang dari 3 bulan minimal pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Jika kontrak kurang dari 3 bulan itu diperpanjang, kepesertaan JHT dan JP ditambahkan sejak tanggal perpanjangan. Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Kepmenaker No.KEP-150-/MEN/1999 dan Permenaker Nomor 44 Tahun 2015.
Selain itu, mendaftarkan BPJS karyawan kontrak juga membantu perusahaan untuk melakukan langkah antisipatif jika terjadi hal tidak diinginkan selama periode perjanjian kerja yang singkat tersebut.
Baca Juga: Lengkap! SIPP Online: Cara Daftar, Syarat, dan Kegunaan
Apakah karyawan kontrak wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan?
Ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan kontrak telah tertuang dalam Kepmenaker No.KEP-150-/MEN/1999 dan Permenaker Nomor 44 Tahun 2015. Menurut peraturan resmi tersebut, berikut ketentuan pendaftaran BPJS karyawan kontrak:
Tabel Ketentuan Pendaftaran BPJS Karyawan Kontrak
| Kondisi kontrak PKWT | Program yang wajib didaftarkan | Catatan |
|---|---|---|
| Minimal 3 bulan berturut-turut | Seluruh program BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP) | Perusahaan wajib mendaftarkan |
| Kurang dari 3 bulan berturut-turut | JKK dan JKM | Minimal dua program ini |
| Kurang dari 3 bulan lalu diperpanjang | JKK, JKM, JHT, dan JP | Berlaku sejak tanggal perpanjangan |
| Proyek jasa konstruksi (harian lepas, borongan, PKWT) | JKK dan JKM | Didaftarkan pemberi kerja |
Kesimpulannya, perusahaan wajib mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan untuk semua karyawan kontrak yang bekerja dengan perjanjian waktu minimal 3 bulan berturut-turut. Namun untuk karyawan kontrak yang bekerja dengan perjanjian waktu kurang dari tiga bulan, perusahaan hanya perlu mendaftarkannya dalam program JKM dan JKK.
Jika menurut aturan yang sama, yakni Permenaker 44/2015, pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya, baik pekerja harian lepas, borongan dan PKWT, dalam program JKM dan JKK.
Bagaimana cara mendaftarkan karyawan kontrak ke BPJS Ketenagakerjaan?
Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga mewajibkan seluruh perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pihak pekerja bisa mendaftarkan diri secara mandiri atas tanggungan pemberi kerja.
Syarat pengajuan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan juga berbeda-beda, tergantung dari jenis keanggotaan yang diinginkan. Berikut syarat pengajuan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan jenis keanggotaannya:
a. Tenaga kerja dalam hubungan kerja
Keanggotaan ini ditujukan untuk peserta yang bekerja di sektor formal seperti PNS, TNI, Polri, BUMN, swasta, yayasan, joint venture, dan sejenisnya. Untuk pekerja sektor formal, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Adapun syarat untuk pengajuan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk pihak pemberi kerja, sebagai berikut:
- Fotokopi dan dokumen asli SIUP dan Akta Perdagangan.
- Fotokopi dan dokumen asli NPWP Perusahaan.
- Serta fotokopi KTP dan kartu keluarga masing-masing karyawan.
- Satu lembar pas foto karyawan ukuran 2×3.
Pemberi kerja bisa menyerahkan seluruh dokumen yang menjadi persyaratan tersebut ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau melakukan pendaftaran online melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Jika ingin mendaftar secara online, Anda bisa menggunakan alamat email perusahaan.
Baca Juga: Pahami Kepesertaan BPJS PBI dan Non PBI
b. Tenaga kerja luar hubungan kerja
Keanggotaan ini ditujukan untuk pekerja sektor informal atau pekerja mandiri seperti entrepreneur atau freelancer yang tidak memiliki badan usaha. Pendaftaran keanggotaan jenis ini bisa dilakukan oleh pekerja yang telah membentuk wadah atau organisasi yang terdiri minimal 10 orang. Sedangkan untuk syarat pendaftaran yang diperlukan adalah sebagai berikut:
- Surat izin dari kelurahan setempat
- Fotokopi KTP dan kartu keluarga setiap pekerja
- Satu lembar pas foto setiap pekerja ukuran 2×3.
Pendaftaran peserta tenaga kerja luar hubungan kerja juga bisa dilakukan secara langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan atau dilakukan secara online melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Jika mendaftar secara online, Anda bisa menggunakan alamat email perwakilan kelompok.
Berapa iuran BPJS karyawan kontrak dan siapa yang menanggung?
Ketentuan iuran BPJS karyawan kontrak sama dengan aturan iuran untuk peserta penerima upah, yakni 0,24% hingga 1,74% dari upah untuk JKK dan 0,3% untuk JKM. Iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Jika upah tidak tercantum, maka iuran menggunakan persentase dari nilai proyek, yakni 0,21% untuk proyek bernilai hingga 100 juta.
Sebagai pemberi kerja, Anda perlu menghitung iuran BPJS karyawan kontrak atau tetap. Lalu Anda perlu memotongnya dari slip gaji dan menyetorkannya ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut tentu memerlukan ketelitian yang tinggi. Jika Anda melakukannya secara manual, hasilnya tentu tidak akan efektif dan memiliki risiko salah hitung.
Baca Juga: Aturan Rotasi Karyawan Kontrak (PKWT) Sesuai UU
Aplikasi Penghitung Iuran BPJS Karayawan
Oleh karena itu, Anda butuh software khusus untuk membantu melakukan penghitungan gaji dan iuran BPJS karyawan secara otomatis. Anda bisa memanfaatkan Fitur hitung BPJS dan kelola data karyawan kontrak dari aplikasi HRIS Gadjian.
Fitur menghitung BPJS online Gadjian menyediakan pengisian file SIPP otomatis yang akan mempermudah Anda dalam melakukan pelaporan BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, fitur kelola data karyawan dari software payroll Gadjian akan membantu Anda mengelola semua data karyawan, mulai dari data pribadi, detail penggajian karyawan, rekaman absensi, hingga jatah cuti. Fitur tersebut juga membantu penyimpanan CV dan berbagai dokumen terkait karyawan, termasuk mengingatkan Anda jika masa kontrak karyawan akan habis.
Sumber
UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. JDIH Kemnaker.
Kepmenaker No.KEP-150-/MEN/1999 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. JDIH Kemnaker.
Permenaker No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM. JDIH Kemnaker.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Ya, karyawan kontrak (PKWT) wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Kepmenaker No.KEP-150-/MEN/1999 dan Permenaker Nomor 44 Tahun 2015. Untuk kontrak minimal 3 bulan, semua program BPJS harus didaftarkan, sedangkan untuk kontrak kurang dari 3 bulan, hanya JKK dan JKM yang wajib.
Pendaftaran karyawan kontrak ke BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan ke kantor BPJS terdekat atau mendaftar secara online melalui situs resmi BPJS. Dokumen yang diperlukan termasuk SIUP, NPWP, KTP, dan pas foto karyawan.
Syarat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan kontrak meliputi fotokopi dan dokumen asli SIUP, NPWP perusahaan, fotokopi KTP dan kartu keluarga karyawan, serta pas foto karyawan. Syarat ini berbeda jika pendaftaran dilakukan untuk tenaga kerja luar hubungan kerja.
Iuran BPJS untuk karyawan kontrak berkisar antara 0,24% hingga 1,74% dari upah untuk JKK dan 0,3% untuk JKM. Iuran ini ditanggung oleh pemberi kerja dan jika upah tidak tercantum, dihitung berdasarkan persentase nilai proyek.
Jika kontrak karyawan kurang dari 3 bulan diperpanjang, kepesertaan JHT dan JP akan ditambahkan sejak tanggal perpanjangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kepmenaker dan Permenaker yang berlaku.
Mendaftarkan karyawan kontrak ke BPJS Ketenagakerjaan membantu perusahaan dalam mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi selama periode perjanjian kerja yang singkat, serta memenuhi kewajiban hukum yang berlaku.
Iuran BPJS karyawan kontrak ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pemberi kerja harus menghitung dan menyetorkan iuran tersebut ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat mendaftarkan diri secara mandiri dengan tanggungan dari pemberi kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
