Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah pengelompokan pekerja berdasarkan status kerjanya yang menentukan program jaminan yang dapat diikuti serta pihak yang membayar iuran.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat jenis kepesertaan: Pekerja Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Program yang bisa diikuti berbeda: peserta PU dapat mengikuti JKK, JKM, JHT, dan JP, sedangkan jenis lainnya hanya sebagian program. Selain manfaatnya berbeda, iuran untuk setiap program juga berbeda besarnya.
Baca Juga: Terbaru, Cara Perhitungan BPJS Ketenagakerjaan
Apa Saja 4 Jenis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?
Menurut ketentuan, program jaminan serta manfaat BPJS Tenaga Kerja disesuaikan dengan empat jenis kepesertaan, yaitu:
Tabel Perbandingan 4 Jenis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
| Aspek | Penerima Upah (PU) | Bukan Penerima Upah (BPU) | Jasa Konstruksi (Jakon) | Pekerja Migran Indonesia (PMI) |
|---|---|---|---|---|
| Siapa | PNS, TNI/Polri, BUMN/BUMD, karyawan swasta, yayasan, joint venture | Pengusaha, pekerja mandiri, dan informal (pengacara, dokter, pedagang, petani, nelayan, artis, sopir angkot) | Pekerja PKWT, harian lepas, dan borongan pada proyek konstruksi | WNI yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri |
| JKK | Ya | Ya | Ya | Ya |
| JKM | Ya | Ya | Ya | Ya |
| JHT | Ya | Ya | Tidak | Sukarela |
| JP | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pendaftaran oleh | Perusahaan (pemberi kerja) | Peserta sendiri atau lewat organisasi mitra BPJS | Kontraktor atau pemborong | — |
| Pembayar iuran | Perusahaan dan pekerja (JKK dan JKM sepenuhnya perusahaan) | Peserta sendiri | Kontraktor | Peserta sendiri |
1. Pekerja Penerima Upah (PU)
Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Kategori ini meliputi pekerja sektor formal non-mandiri, yaitu PNS, TNI/POLRI, karyawan BUMN/BUMD, karyawan perusahaan swasta, yayasan, dan joint venture.
Peserta PU bisa mengikuti keempat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap, yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP. Pendaftaran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Iuran JKK dan JKM ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja, sedangkan iuran JHT dan JP ditanggung bersama antara pengusaha dan pekerja.
2. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan dengan cara melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Kategori kepesertaan ini meliputi pemberi kerja/pengusaha, pekerja di luar hubungan kerja, pekerja mandiri, pekerja yang bukan penerima upah, dan pekerja informal. Beberapa contohnya adalah pengacara, dokter, pedagang, petani, nelayan, artis, dan sopir angkot.
Untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, pekerja BPU bisa mendaftar sendiri ke kantor BPJS atau melalui wadah organisasi profesi yang telah melakukan ikatan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Peserta kategori ini hanya dapat mengikuti tiga program perlindungan secara bertahap sesuai kemampuannya, yaitu JKK, JKM, dan JHT, yang seluruh iurannya ditanggung peserta sendiri.
Baca Juga: Aturan Usia Pensiun Karyawan Swasta
3. Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon)
Kategori ini meliputi pekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerja yang dimaksud adalah pekerja kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja harian lepas, dan pekerja borongan yang terlibat dalam proyek APBN/APBD atas dana internasional, swasta, perorangan, dan lainnya.
Pendaftaran kepesertaan dilakukan oleh kontraktor atau pemborong kerja. Pekerja Jakon hanya bisa mengikuti dua macam program perlindungan, yaitu JKK dan JKM, yang iurannya dibayar seluruhnya oleh kontraktor.
4. Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Kategori pekerja migran mencakup setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, dan/atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja/calon pekerja migran bisa mengikuti dua program perlindungan wajib, yaitu JKK dan JKM, serta boleh menambah program JHT secara sukarela.
Pekerja migran hanya membayar Rp 370.000 sebelum berangkat ke negara tujuan dan akan mendapatkan manfaat perlindungan JKK dan JKM untuk 31 bulan. Untuk memperpanjang manfaat, mereka cukup membayar Rp 13.500 per bulan. Sedangkan jika ingin mengikuti program JHT, iuran per bulan berkisar antara Rp 105.000 hingga Rp 600.000.
| Jenis Kepesertaan | Program Jaminan | Pembayaran Iuran |
| Penerima Upah | JKK, JKM, JHT, JP | Peserta dan Pemberi Kerja |
| Bukan Penerima Upah | JKK, JKM,JHT | Peserta |
| Jasa Konstruksi | JKK, JKM | Pemberi Kerja |
| Pekerja Migran Indonesia | JKK, JKM, JHT | Peserta |
Karyawan di perusahaan Anda, baik berstatus tetap maupun kontrak PKWT, termasuk kategori peserta PU, yang mana perusahaan wajib mendaftarkan keanggotaannya pada BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan menanggung seluruh iuran JKK dan JKM, dan sebagian besar JHT dan JP dengan komposisi seperti berikut:
| Program Jaminan | Iuran dibayar Peserta | Iuran dibayar Pemberi Kerja | Total |
| JKK | – | 0,24% s.d 1,74% | 0,24% s.d 1,74% |
| JKM | – | 0,3% | 0,3% |
| JHT | 2% | 3,7% | 5,7% |
| JP | 1% | 2% | 3% |
Baca Juga: Aturan & Hak Karyawan PKWT/Kontrak Sesuai Perpu Cipta Kerja
Aplikasi HRIS Gadjian, Menghitung BPJS Mudah & Akurat
Anda dapat menggunakan sistem HRIS Gadjian untuk mengelola administrasi BPJS Ketenagakerjaan karyawan. Selain mudah dan efisien, aplikasi penggajian ini memiliki kalkulator online yang lebih akurat dan minim kesalahan dibanding cara perhitungan manual.
Gadjian melakukan hitung BPJS online secara otomatis: berapa jumlah iuran yang diberikan perusahaan dalam bentuk tunjangan, dan berapa yang dipotong dari gaji karyawan Anda. Hasilnya akan muncul di slip gaji online.
Ingin melakukan pelaporan BPJS Ketenagakerjaan? Bisa. HRIS software Gadjian mendukung sistem pelaporan online dengan menyediakan dan mengisi file Sistem Informasi Pelaporan Perusahan (SIPP) secara otomatis. Anda tinggal mengunggahnya ke SIPP BPJS Ketenagakerjaan tanpa repot. Mau coba Gadjian sekarang?
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah pengelompokan pekerja berdasarkan status kerjanya yang menentukan program jaminan yang dapat diikuti dan pihak yang membayar iuran.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat jenis kepesertaan: Pekerja Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Peserta Pekerja Penerima Upah (PU) dapat mengikuti empat program perlindungan yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP.
Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja mandiri dan informal seperti pengacara, dokter, pedagang, petani, nelayan, artis, dan sopir angkot.
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat mengikuti dua program perlindungan wajib, yaitu JKK dan JKM, serta dapat menambah program JHT secara sukarela.
Iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PU) ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja, sedangkan untuk JHT dan JP ditanggung bersama antara pengusaha dan pekerja.
Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dapat mendaftar sendiri ke kantor BPJS atau melalui organisasi profesi yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon) hanya dapat mengikuti program JKK dan JKM, dengan iuran yang dibayar seluruhnya oleh kontraktor.
Pekerja Migran Indonesia (PMI) membayar Rp 370.000 sebelum berangkat, dan untuk memperpanjang manfaat, mereka membayar Rp 13.500 per bulan.
Aplikasi HRIS Gadjian membantu mengelola administrasi BPJS Ketenagakerjaan secara efisien dan akurat, termasuk perhitungan iuran dan pelaporan online.
