Perusahaan berkewajiban memenuhi hak karyawan dengan cara bertanggung jawab atas urusan penggajian, termasuk urusan potongan slip gaji karyawan seperti pajak penghasilan (PPh) 21.
PPh 21 merupakan pemotongan yang dikenakan kepada penghasilan wajib pajak (WP) atas kegiatan, pekerjaan, dan jasa yang mereka lakukan. Pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan, lalu disetorkan kepada negara.
Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa pembayaran pajak karyawan dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
Apakah semua slip gaji dikenakan pemotongan PPh 21? Simak penjelasan berikut ini.
Baca Juga: 5 Kelompok Pemotong PPh 21, Siapa Saja?
Table of Contents
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Tidak semua slip gaji karyawan terkena potongan PPh 21. Berdasarkan aturan perpajakan, karyawan dengan penghasilan hingga Rp4.500.000 per bulan dibebaskan dari pemotongan pajak penghasilan.
Penghasilan bebas pajak ini dinamakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu penghasilan yang diasumsikan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak selama setahun.
Besaran PTKP 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016. Selengkapnya diuraikan dalam tabel berikut.
Berdasarkan ketentuan, wajib pajak yang sudah menikah dikenai tambahan besaran PTKP sebesar Rp4.500.000.
Begitu juga tambahan maksimal 3 orang tanggungan keluarga sedarah, yaitu sebesar n x Rp4.500.000 (n adalah jumlah tanggungan, maksimal tiga orang).
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Karyawan yang dikenakan PPh 21 adalah karyawan yang penghasilannya melewati ambang batas besaran PTKP. Besaran tarifnya berbeda-beda sesuai dengan lapisan penghasilan wajib pajak.
Besaran tarif PPh 21 terbaru 2022 mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.7 Tahun 2021. Tarif PPh 21 diberlakukan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).
PKP merupakan jumlah upah karyawan yang akan dikenakan potongan PPh 21, di mana penghasilan bruto dikurang biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula tarifnya.
Ada 5 lapis (layer) pajak progresif PPh 21 yang berlaku pada tahun 2022 ini, yakni :
Wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenai pajak 20% lebih tinggi dari wajib pajak yang memiliki NPWP.
Baca Juga: Ini Laporan PPh 21 yang Wajib HR Siapkan
Cara Menghitung Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Karyawan
Secara umum, terdapat tiga metode pemotongan PPh 21 gaji karyawan, yaitu Nett, Gross, dan Gross-Up.
a. Metode Nett
Pada metode nett, perusahaan lah yang menanggung seluruh pajak penghasilan karyawan. Perhitungannya diterapkan dengan menambahkan komponen subsidi atau kompensasi di luar gaji pokok untuk membayar pajak.
Jumlahnya sama dengan pajak yang dibebankan pada penghasilan karyawan. Misalnya, karyawan berpenghasilan Rp10.000.000 per bulan memiliki beban PPh 21 sebesar Rp220.883 per bulan.
Karyawan tersebut akan menerima subsidi PPh 21 dari perusahaan sebesar Rp220.883 untuk dibayarkan pajaknya, sehingga take home pay (gaji bersih) yang diterima karyawan akan sama dengan yang dijanjikan perusahaan, yaitu Rp10.000.000.
Metode nett mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar untuk membayar tunjangan pajak karyawan. Tunjangan ini tidak dapat mengurangi PPh Badan.
Perhitungannya pun biasanya menyulitkan penyusunan anggaran perusahaan karena harus menghitung total subsidi pajak terlebih dahulu.
b. Metode Gross
Apabila pembayaran tanggungan pada metode nett dibayarkan melalui subsidi atau kompensasi, maka pada metode gross karyawan menanggung sendiri pajaknya dengan adanya pemotongan pada gaji.
Misalnya, gaji karyawan Rp10.000.000 per bulan memiliki beban PPh 21 sebesar Rp220.883 per bulan. Dikarenakan PPh 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, maka besaran take home pay yang diterima adalah :
Rp10.000.000 – Rp220.883 = Rp 9.779.167
Perhitungan metode Gross lebih adil untuk karyawan, sebab dengan mereka menanggung PPh 21 sendiri, penghasilan bruto karyawan tidak terpengaruh oleh PTKP. Mereka tetap memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Baca Juga: Perhitungan PPh 21 Metode Gross up dan Nett yang Benar
c. Metode Gross Up
Pada metode gross up, perusahaan menambah gaji kotor karyawan, sehingga saat dikurangi dengan beban PPh 21, take home pay karyawan tetap sama dengan yang dijanjikan.
Namun, metode ini lebih rumit dilakukan karena perusahaan harus menyelesaikan dua langkah perhitungan, yaitu menghitung tunjangan pajak penghasilan dan menghitung potongan pajaknya.
Melalui metode gross up, kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan dapat menikmati PPh 21. Karyawan menerima penghasilan utuh dan perusahaan bisa mengurangi beban PPh Badan dengan memasukkan tunjangan pajak sebagai komponen biaya perusahaan.
Gadjian, Solusi Terbaik Hitung PPh 21 Otomatis
Perhitungan pajak penghasilan sangat berpengaruh terhadap jumlah gaji yang diterima karyawan. Agar lebih mudah, kamu bisa menggunakan software payroll Gadjian, sebuah aplikasi HRIS berbasis komputasi awan.
Gadjian menawarkan fitur kelola PPh 21 yang memiliki tiga keunggulan utama. Pertama, menyediakan kalkulator pajak online untuk menghitung pajak penghasilan PPh 21 otomatis dan memotongnya langsung dari gaji karyawan.
Kedua, kamu dapat menghitung PPh 21 bagi karyawan tetap maupun tidak tetap. Bisa sistem bulanan hingga tahunan. Ketiga, Gadjian selalu melakukan pembaruan data apabila terdapat perubahan peraturan perpajakan.
Baca Juga: Cara Menghitung PPh 21 Metode Mix di Gadjian
Gadjian juga bisa digunakan untuk hitung penggajian online otomatis dengan memasukkan komponen penambah dan pengurang upah. Tentu saja, perhitungan payroll dengan cara ini jauh lebih akurat dan aman.
Hasil perhitungan PPh 21 akan muncul pada slip gaji online karyawan. Untuk pendistribusian gaji kepada karyawan, tidak perlu repot lagi. Dengan sekali klik saja, gaji karyawan akan ditransfer otomatis. Fitur-fitur Gadjian akan memudahkan kamu di setiap tanggal penggajian.
