Alih daya (outsourcing) adalah penyediaan tenaga kerja melalui perusahaan penyedia jasa kepada perusahaan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang disepakati, dengan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan alih daya berdasarkan perjanjian kerja tertulis (PKWT atau PKWTT).
Cara menghitung gaji karyawan outsourcing ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja, tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku, dan dibayarkan oleh perusahaan alih daya, sementara perusahaan pengguna membayar tagihan yang mencakup gaji, iuran BPJS, THR, cadangan kompensasi, dan biaya pengelolaan.
Selisih antara tagihan dan gaji karena itu bukan otomatis “potongan”, dan tidak ada rumus baku “1,8 kali” dalam aturan. Simak ulasannya lebih lanjut!
Mengapa Perusahaan Masih Menggunakan Karyawan Outsourcing?
Perusahaan cenderung menggunakan karyawan outsourcing di beberapa pekerjaan tertentu karena lebih efektif dan efisien. Pihak perusahaan tidak perlu memberikan fasilitas, tunjangan karyawan, dan jenjang karier sebab ketiga hal tersebut disediakan oleh perusahaan outsourcing sendiri.
Sistem outsourcing menawarkan kemudahan dalam perekrutan karyawan. Perusahaan tidak lagi kerepotan karena harus membuka lowongan kerja.
Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai sistem kerja outsourcing :
- Praktik pemotongan gaji karyawan outsourcing merupakan hal yang tak seharusnya dilakukan. Perusahaan outsourcing yang benar akan menetapkan kesepakatan mengenai pembagian hasil upah dengan adil dan sebisa mungkin tidak merugikan pihak karyawan.
- Sistem outsourcing memiliki kontrak waktu sementara saja. Penggunaan karyawan outsourcing tidak untuk jangka panjang, biasanya durasi tahunan yang ditawarkan sekitar 1 sampai 2 tahunan saja.
- Pekerjaan outsourcing tidak memiliki jenjang karier, sebab karyawan tersebut bukan milik perusahaan pengguna jasa (user).
Contoh pekerjaan outsourcing yang sering digunakan perusahaan user adalah customer support, IT support specialist, akuntan/bookkeeper, payroll clerk, personal assistant, data entry, dan penulis.
Baca Juga: 11 Pertanyaan Seputar Pekerja Outsourcing Menurut UU Ciptaker
Apa Aturan Terbaru Sistem Kerja Outsourcing?
Sebelum membahas aturan terbaru sistem kerja outsourcing kenali perbadaan antara karyawan outsourcing, PKWT, dan PKWTT. Simak tabel berikut!
Tabel: Outsourcing vs PKWT Langsung vs PKWTT Langsung
| Aspek | Outsourcing (Alih Daya) | PKWT Langsung | PKWTT Langsung |
|---|---|---|---|
| Pihak yang mempekerjakan | Perusahaan alih daya | Perusahaan pengguna | Perusahaan pengguna |
| Pihak yang membayar gaji | Perusahaan alih daya | Perusahaan pengguna | Perusahaan pengguna |
| Dasar hubungan kerja | Perjanjian kerja tertulis (PKWT atau PKWTT) dengan perusahaan alih daya | PKWT | PKWTT |
| Tanggung jawab perlindungan upah dan kesejahteraan | Perusahaan alih daya (dalam PK/PP/PKB) | Perusahaan pengguna | Perusahaan pengguna |
| Jenjang karier | Umumnya tidak ada di perusahaan pengguna (dari artikel) | Terbatas masa kontrak | Ada |
| Berakhirnya hubungan | Sesuai perjanjian dengan perusahaan alih daya | Jangka waktu atau pekerjaan selesai; kompensasi PKWT | PHK sesuai prosedur; pesangon |
| Pengalihan hak bila ganti perusahaan alih daya | Wajib dipersyaratkan dalam PKWT sepanjang objek pekerjaan masih ada | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
Peraturan terbaru mengenai outsourcing diatur dalam UU Cipta Kerja No.11/2020 dan PP No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa :
- Hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja yang dengan karyawan outsourcing didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
- Perlindungan karyawan outsourcing, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja dan perselisihan yang timbul menjadi tanggungjawab perusahaan outsourcing. Hal ini diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- Apabila perusahaan outsourcing mempekerjakan karyawannya berdasarkan PKWT, maka Perjanjian Kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi karyawan outsourcing apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.
Poin Apa yang Harus Ada di Kesepakatan Outsourcing?
Agar pihak perusahaan (perusahaan penyedia karyawan outsourcing dan perusahaan user) dan karyawan yang akan bekerja merasa nyaman dan aman, ada beberapa poin berhubungan dengan gaji yang perlu diperhatikan dalam kesepakatan outsourcing.
1. Posisi dan tugas pekerjaan
Besaran gaji sebaiknya selaras dengan beban kerja yang akan diperoleh, sehingga karyawan harus memerhatikan posisi dan deskripsi kerja yang ditawarkan. Jangan sampai melakukan banyak sekali pekerjaan yang tidak sebanding dengan tugas yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
2. Jangka waktu perjanjian
Lama waktu perjanjian antara perusahaan outsourcing dan perusahaan user memengaruhi masa kerja karyawan, jadi pastikan sudah tercantum dalam kesepakatan sebagai jaminan.
3. Gaji dan tunjangan
Dalam perjanjian kerja dicantumkan jumlah gaji yang akan diterima karyawan beserta dengan waktu pembayarannya. Gaji ini tidak dipotong oleh perusahaan outsourcing, sehingga jika ada situasi dimana jumlah yang diterima tidak sesuai, bisa ditanyakan kembali.
Baca Juga: Contoh Slip Gaji Cleaning Service Perusahaan Outsourcing
Bagaimana Cara Menghitung Gaji dan Biaya Karyawan Outsourcing?
Penetapan gaji merupakan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 27/PUU-IX/2011, karyawan outsourcing memperoleh hak yang sama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerjaan di perusahaan pengguna.
Adapun rumus perhitungan slip gaji outsourcing adalah 1,8 kali dari upah karyawan. Pihak yang akan membayarkan gaji karyawan adalah perusahaan penyedia jasa outsourcing.
Misalnya, gaji seorang karyawan outsourcing adalah Rp2 juta, maka perusahaan user akan membayar gaji karyawan tersebut sebesar Rp3,6 juta kepada perusahaan outsourcing.
Selisih Rp1,6 juta nantinya dikembalikan kepada karyawan dalam bentuk lain, seperti untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, tunjangan, hingga THR.
Rumus perhitungan untuk setiap karyawan outsourcing dalam kontrak adalah kesepakatan antara kedua belah pihak perusahaan, yaitu perusahaan penyedia jasa dan perusahaan user.
Perusahaan user juga diperbolehkan memberikan gaji karyawan outsourcing sesuai dengan UMK dan UMP.
Tidak dipungkiri bahwa memang ada perusahaan outsourcing yang memotong gaji karyawan outsourcing dengan jumlah besar, bahkan besaran potongan bisa mencapai 30 persen, sehingga karyawan disarankan memeriksa dan membaca kontrak yang akan diterima lebih jeli agar tidak merasa dicurangi.
Berikut contoh slip gaji outsourcing sederhana :
Berdasarkan contoh slip gaji di atas yang berdasarkan perhitungan gaji outsourcing, karyawan masih bisa mendapatkan penghasilan di luar gaji yang sesuai kontrak dengan perusahaan outsourcing. Perusahaan user dapat memberikan bonus jika pekerjaan karyawan memuaskan. Jumlah bonus dan THR yang didapat juga bisa 2-5 kali lipat lebih besar dari gaji per bulannya.
Pemotongan gajinya pun bukan berasal dari kecurangan atau pembengkakan biaya, namun untuk pemenuhan kewajiban dan hak dari tenaga outsourcing, seperti pajak, iuran jaminan sosial, dan lainnya.
Baca Juga: Pilih Payroll Outsourcing Services yang Tepat
Penggajian Karyawan Outsourcing Lebih Mudah dengan Gadjian
Bagi HRD maupun karyawan, penting sekali untuk mengetahui cara menghitung gaji outsourcing supaya tidak ada kesalahpahaman saat terjadi pemotongan. Agar Anda bisa mengelola urusan penggajian dengan lebih mudah, bisa menggunakan aplikasi penggajian berbasis web seperti Gadjian.
Fitur hitung online payroll dari Gadjian membantu Anda meminimalisir kesalahan perhitungan gaji, tunjangan, dan bonus karyawan. Gaji setiap karyawan akan otomatis tercetak dalam slip gaji online dan bisa dibayarkan kepada semua karyawan hanya dengan satu kali klik saja di software Gadjian.
Di samping menawarkan kemudahan dalam urusan penggajian karyawan, Anda juga bisa menikmati fitur-fitur yang mempermudah pengelolaan karyawan outsourcing secara menyeluruh melalui aplikasi absensi Hadirr. Aplikasi yang terintegrasi dengan Gadjian ini akan membantu Anda dalam mengelola kehadiran, jadwal kerja, dan lembur karyawan secara online.
Gadjian dan Hadirr memudahkan perusahaan user memantau pekerjaan karyawan outsourcing, sehingga produktivitas karyawan pun meningkat.
Sumber
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. JDIH Kemnaker.
PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK. JDIH Kemnaker.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Alih daya (outsourcing) adalah penyediaan tenaga kerja melalui perusahaan penyedia jasa kepada perusahaan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang disepakati, dengan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan alih daya berdasarkan perjanjian kerja tertulis (PKWT atau PKWTT).
Gaji karyawan outsourcing ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja dan tidak boleh di bawah upah minimum. Gaji dibayarkan oleh perusahaan alih daya, sedangkan perusahaan pengguna membayar tagihan yang mencakup gaji, iuran BPJS, THR, dan biaya pengelolaan.
Perusahaan menggunakan karyawan outsourcing karena lebih efektif dan efisien. Mereka tidak perlu memberikan fasilitas, tunjangan, atau jenjang karier, karena hal tersebut disediakan oleh perusahaan outsourcing.
Contoh pekerjaan outsourcing yang sering digunakan perusahaan user antara lain customer support, IT support specialist, akuntan/bookkeeper, payroll clerk, personal assistant, data entry, dan penulis.
Kesepakatan outsourcing harus mencakup posisi dan tugas pekerjaan, jangka waktu perjanjian, serta gaji dan tunjangan yang akan diterima karyawan, termasuk waktu pembayarannya.
Peraturan terbaru mengenai outsourcing diatur dalam UU Cipta Kerja No.11/2020 dan PP No.35/2021. Hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja tertulis, baik PKWT maupun PKWTT.
Pekerjaan outsourcing umumnya tidak memiliki jenjang karier, karena karyawan tersebut bukan milik perusahaan pengguna jasa.
Karyawan disarankan untuk memeriksa dan membaca kontrak kerja dengan jeli untuk menghindari pemotongan gaji yang tidak wajar, yang bisa mencapai 30 persen.
Perlindungan karyawan outsourcing, termasuk upah dan kesejahteraan, menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing, sesuai dengan perjanjian kerja yang ada.
