Tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
TKA dilarang menduduki 18 jabatan yang mengurusi personalia atau SDM, seperti direktur personalia, manajer personalia, manajer hubungan industrial, pewawancara pegawai, dan analis jabatan, sesuai Kepmenaker No. 349 Tahun 2019 dan Pasal 11 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2021. TKA tetap boleh menjabat posisi lain, termasuk direktur atau komisaris yang tidak mengurusi personalia, selama memenuhi ketentuan penggunaan TKA.
TKA dilarang menduduki 18 jabatan yang mengurusi personalia atau SDM, seperti direktur personalia, manajer personalia, manajer hubungan industrial, pewawancara pegawai, dan analis jabatan, sesuai Kepmenaker No. 349 Tahun 2019 dan Pasal 11 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2021. TKA tetap boleh menjabat posisi lain, termasuk direktur atau komisaris yang tidak mengurusi personalia, selama memenuhi ketentuan penggunaan TKA.
Apa Saja 18 Jabatan yang Dilarang Diduduki TKA?
Tabel: 19 Jabatan Terlarang bagi TKA, Dikelompokkan (Kepmenaker 40/2012)
| Kelompok | Jabatan (Indonesia) | Jabatan (Inggris) |
|---|---|---|
| Pimpinan dan manajer personalia | Direktur Personalia | Personnel Director |
| Manajer Hubungan Industrial | Industrial Relation Manager | |
| Manajer Personalia | Human Resource Manager | |
| Supervisor personalia | Supervisor Pengembangan Personalia | Personnel Development Supervisor |
| Supervisor Perekrutan Personalia | Personnel Recruitment Supervisor | |
| Supervisor Penempatan Personalia | Personnel Placement Supervisor | |
| Supervisor Pembinaan Karier Pegawai | Employee Career Development Supervisor | |
| Spesialis dan penasihat | Ahli Pengembangan Personalia dan Karier | Personnel and Careers Specialist |
| Spesialis Personalia | Personnel Specialist | |
| Penasihat Karier | Career Advisor | |
| Penasihat Tenaga Kerja | Job Advisor | |
| Pembimbing dan Konseling Jabatan | Job Advisor and Counseling | |
| Perantara Tenaga Kerja | Employee Mediator | |
| Analis Jabatan | Job Analyst | |
| Administrasi dan operasional | Penata Usaha Personalia | Personnel Declare Administrator |
| Pengadministrasi Pelatihan Pegawai | Job Training Administrator | |
| Pewawancara Pegawai | Job Interviewer | |
| Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai | Occupational Safety Specialist |
Baca Juga: Pro Kontra Revisi UU Ketenagakerjaan 2019
Kenapa TKA Dilarang Menjabat di Bidang HR?
Larangan ini bersumber dari Pasal 46 UU No. 13 Tahun 2003, yang melarang TKA menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan tertentu lain, dengan daftar jabatannya ditetapkan melalui keputusan menteri. PP No. 34 Tahun 2021 menegaskannya kembali: pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia.
Alasannya, HR mengelola hubungan kerja, data, dan nasib seluruh karyawan, sehingga fungsi ini dijaga tetap di tangan tenaga kerja Indonesia.
Baca Juga: 10 Panduan Bisnis tentang Aturan Ketenagakerjaan di Indonesia
Apa Saja Aturan Penggunaan TKA Lainnya?
Selain daftar jabatan terlarang, PP No. 34 Tahun 2021 mengatur beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan HR.
Tabel: Ketentuan Penggunaan TKA menurut UU 13/2003
| Ketentuan | Dasar | Penjelasan |
|---|---|---|
| Jabatan dan waktu tertentu | Pasal 4 ayat (1) | TKA hanya dipekerjakan untuk jabatan dan waktu tertentu, dengan kompetensi sesuai jabatan |
| Utamakan tenaga kerja Indonesia | PP 34/2021 | Jabatan yang belum dapat diisi tenaga kerja Indonesia baru dapat diisi TKA |
| Pemberi kerja perseorangan | Pasal 9 | Dilarang mempekerjakan TKA |
| Rangkap jabatan | Pasal 10 | TKA tidak boleh dirangkap jabatan di perusahaan yang sama |
| Jabatan personalia | Pasal 11 ayat (1) | Dilarang diduduki TKA |
| Pelatihan bahasa Indonesia | Pasal 30 | Wajib disediakan, kecuali untuk komisaris, direksi, kepala kantor perwakilan, pembina/pengurus/pengawas yayasan, dan TKA berwaktu kerja sementara |
Untuk jabatan yang boleh diisi TKA, rujukannya adalah Kepmenaker No. 228 Tahun 2019, yang menyebut jabatan komisaris atau direktur yang tidak mengurus personalia diizinkan untuk TKA selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Aplikasi Apa yang Bisa Membantu HR Mengelola Administrasi Karyawan?
Mengelola karyawan lokal maupun ekspatriat berarti mengurus gaji, BPJS, pajak, cuti, dan kehadiran setiap bulan. Aplikasi payroll Gadjian menghitung gaji, PPh 21, dan iuran BPJS secara otomatis, sehingga HR bisa lebih fokus pada pengembangan SDM. Untuk pajak WNA, baca juga perhitungan PPh Pasal 26 WNA.
Sumber
- Kepmenaker No. 40 Tahun 2012 (status: tidak berlaku, dicabut Kepmenaker No. 349 Tahun 2019). JDIH Kemnaker.
- Salinan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. JDIH BPK.
