Ketahui Hal-Hal Penting tentang Pemotong PPh 21

Hitung PPh 21 Karyawan Tanpa Repot | Gadjian

Menjelang tenggat waktu pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan, perusahaan pun tak ingin ketinggalan dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawan. Dalam hal ini, beberapa orang dari manajemen memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu No. 252/PMK.03/2008), Pemotong PPh 21 terdiri dari lima kelompok, yaitu:

Nomor Subjek Pemotong Objek Pemotongan
1. Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar imbalan

Imbalan yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh:

  • pegawai, atau
  • bukan pegawai, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan imbalan Imbalan yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua Uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honor atau imbalan

Honor atau imbalan tersebut berupa:

  1. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  2. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
  3. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, yaitu Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya Imbalan tersebut berupa honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan

Sumber: Buku Pintar Pajak

Jika dilihat dari lima kelompok pembayar penghasilan di atas, unsur kewajiban pajak subjektif, yaitu adanya pemberi dan penerima penghasilan, sudah terpenuhi. Kelima kelompok pembayar penghasilan di atas juga harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk dapat membayarkan PPh sesuai ketentuan.

Baca Juga: Seberapa Penting NPWP Dimiliki oleh Karyawan?

Namun begitu, tidak semua pemberi penghasilan kepada orang pribadi merupakan pemotong PPh 21.

Pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja rumah tangga, atau pekerja bebas yang tidak bekerja untuk kegiatan usaha yang memiliki legalitas hukum, tidak masuk ke dalam lima kelompok pemotong di atas.

Peraturan Menkeu No. 156/PMK.010/2015 juga telah mengatur bahwa kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional tidak wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Dengan demikian, pekerja dalam organisasi ini yang termasuk dalam Wajib Pajak PPh Pasal 21 berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri PPh yang terutang, terutama jika penghasilannya telah melebihi batas PTKP.

Baca Juga: Panduan Lengkap Perhitungan PPH 21 Berdasarkan PTKP Terkini

Bagi Sahabat Gadjian yang memenuhi kriteria sebagai Pemotong PPh 21, pastikan Anda mengetahui cara menghitung PPh 21 karyawan yang benar, agar terhindar dari sanksi. Anda dapat menambah wawasan mengenai cara hitung PPh 21 melalui artikel-artikel yang tersedia di laman blog Gadjian. Jika Anda ingin menghemat waktu dalam memenuhi kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak, pastikan Anda mengetahui cara mengelola PPh online.

Download software payroll seperti Gadjian, yang akan membantu Anda menghitung PPh 21 untuk jenis karyawan apapun, baik bulanan maupun tahunan. Kalaupun suatu waktu terjadi perubahan pada peraturan pajak, Gadjian juga bisa melakukan pembetulan PPh 21. Beralihlah ke aplikasi HRD Gadjian agar Anda dapat mengoptimalkan waktu untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia perusahaan Anda!

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share