Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 pada akhir Desember 2025 dan berlaku per 1 Januari 2026. Kenaikannya Rp333.115 atau setara 6,17 persen dari UMP 2025. Meski begitu, persentase ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang menyentuh 6,50 persen.
Perlu diketahui bahwa penetapan UMP Jakarta 2026 mengikuti ketentuan perhitungan upah minimum Indonesia seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang melibatkan tiga variabel utama: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks α yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Lantas, bagaimana tren UMP Jakarta dari tahun ke tahun? Dan apa yang berbeda dengan regulasi terbaru? Mari kita analisis lebih dalam dengan mempertimbangkan data konkret dan konteks ekonomi yang melatarbelakanginya.
Tren Kenaikan UMP Jakarta 2021-2026
Untuk memahami momentum kenaikan UMP Jakarta, kita perlu melihat data historis lima tahun terakhir, mulai dari 2021. Data menunjukkan bahwa Jakarta konsisten menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia meski kenaikannya fluktuatif. Persentase kenaikan UMP Jakarta tertinggi terjadi pada 2025 dan 2026, melebihi 6 persen.
Berikut ini rincian perbandingan kenaikan UMP Jakarta tahun ke tahun:
| Tahun | UMP Jakarta (Rp) | Kenaikan Nominal (Rp) | Persentase Kenaikan |
| 2021 | 4.416.186 | 139.836 | 3,27% |
| 2022 | 4.641.854 | 225.668 | 5,11% |
| 2023 | 4.901.798 | 259.944 | 5,60% |
| 2024 | 5.067.381 | 165.583 | 3,38% |
| 2025 | 5.396.761 | 329.380 | 6,50% |
| 2026 | 5.729.876 | 333.115 | 6,17% |
Kalau data di atas divisualisasikan dalam grafik, hasilnya seperti di bawah ini:
Besaran UMP Jakarta terus naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan angka hidup layak di provinsi tersebut. Secara kumulatif, UMP Jakarta telah mengalami kenaikan sebesar Rp1.313.690, atau sekitar 29,73 persen dari 2021 ke 2026.
Setiap kenaikan UMP di wilayah ibu kota menceritakan konteks ekonomi dan kebijakan pada tahunnya. Mari kita bandingkan lebih dalam:
2021: Kelonggaran Kebijakan
Industri di tahun 2021 masih dalam bayangan krisis akibat pandemi. Gubernur Anies Baswedan menerapkan kebijakan upah minimum asimetris untuk melindungi pekerja sekaligus memberikan ruang napas kepada pengusaha yang kesulitan.
Tidak semua sektor usaha wajib menaikkan upah minimum. Perusahaan yang terdampak pandemi, termasuk perhotelan, pariwisata, dan properti, diperbolehkan mempertahankan UMP 2020 tanpa kenaikan. Namun, sektor yang tetap produktif—seperti telekomunikasi, jasa keuangan, kesehatan—wajib menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27 persen.
2022: Sinyal Pemulihan
Memasuki 2022, ekonomi Jakarta menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang nyata. UMP langsung naik 5,11 persen, sebuah lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya. Angka Rp4.641.854 menandai upaya pemerintah di bawah Pj Gubernur Heru Budi Hartono untuk mengejar ketertinggalan akibat moderasi di tahun pandemi. Momentum ini didukung oleh performa ekonomi Jakarta yang mulai tumbuh kembali dan kepercayaan investor yang membaik.
2023: Momentum Berkelanjutan
Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan kenaikan UMP 5,60 persen, menyentuh Rp4.901.798. Persentase ini tertinggi pasca pandemi. Ekonomi Jakarta cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan upah di atas rata-rata nasional. Ini mencerminkan kepercayaan Dewan Pengupahan Jakarta terhadap keberlanjutan bisnis di ibu kota.
2024: Pertimbangan Daya Saing
Meloncat ke 2024, terjadi moderasi kembali dengan kenaikan UMP hanya 3,38%. Ini adalah persentase terendah dalam lima tahun terakhir setelah 2021. Konteks di belakang kebijakan ini adalah pertimbangan terhadap daya saing investasi dan pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski ekonomi Jakarta terus tumbuh, Dewan Pengupahan mempertimbangkan bahwa kenaikan UMP yang terlalu agresif di tengah situasi ekonomi yang tidak pasati dapat mendorong perusahaan untuk relokasi ke daerah lain atau mengurangi ekspansi.
2025-2026: Inflasi dan Biaya Hidup Tinggi
Di tahun 2025, UMP kembali menunjukkan tren naik lebih kuat menjadi Rp 5.396.761 dengan kenaikan sekitar 6,5% dibanding tahun sebelumnya. Persentase ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan respons terhadap tekanan biaya hidup serta tuntutan pekerja.
Kemudian, UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876, naik sekitar 6,17%. Kenaikan ini diputuskan melalui rapat Dewan Pengupahan dan berdasarkan formula ketenagakerjaan nasional yang mempertimbangkan indeks alfa serta inflasi Jakarta.
Baca juga: Perbedaan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Take Home Pay (THP)
Aturan Baru Perhitungan UMP Jakarta 2026
Nah, yang menarik dari UMP Jakarta 2026 tak hanya soal besaran nominalnya, tetapi juga tentang cara perhitungannya. UMP ini dihitung menggunakan formula upah mininum terbaru di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Apa yang membedakan dari sebelumnya?
Sebelumnya, di formula PP Nomor 51 Tahun 2023, parameter α (alfa)—indeks yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi—hanya ditetapkan berkisar antara 0,1 hingga 0,3. Dalam regulasi baru, rentang α diperluas menjadi 0,5 hingga 0,9 sehingga memberikan ruang yang jauh lebih besar bagi kenaikan upah minimum.
Bagaimana Indeks Kontribusi Pekerja Ditentukan?
Poin krusial dari PP 49/2025 adalah bahwa α tidak ditentukan secara seragam oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, indeks tersebut diputuskan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan dua aspek utama:
- Keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha—nilai α yang terlalu tinggi bisa membebani usaha, sebaliknya jika terlalu rendah tidak memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja.
- Perbandingan antara UMP dan KHL—apakah UMP sudah mencukupi standar KHL yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Untuk UMP Jakarta 2026, Dewan Pengupahan Jakarta memilih menggunakan α sebesar 0,75. Keputusan ini menghasilkan kenaikan 6,17%, yang dianggap seimbang dalam merespons inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sambil tetap mempertimbangkan keberlanjutan usaha. Angka 0,75 berada di tengah rentang 0,5 dan 0,9, menunjukkan posisi netral—tidak terlalu ke pihak pekerja maupun pengusaha.
Meski begitu, angka di atas belum dianggap ideal. Masalahnya, KHL Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5,89 juta, sementara UMP Jakarta 2026 hanya Rp5,73 juta. Selisih ini menjadi bahan diskusi di kalangan serikat buruh, yang meminta subsidi tambahan Rp200 ribu per bulan.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun UMP terus naik, gap dengan standar hidup layak masih nyata—tantangan yang tidak mudah diselesaikan hanya melalui kenaikan upah.
Formula UMP Jakarta 2026
Inilah formula perhitungan UMP 2026 di PP 49/2025 yang digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum di seluruh provinsi, termasuk DKI Jakarta:
UM(t+1) = UM(t) + {Inflasi + (PE × α)} × UM(t)
Keterangan:
- UM(t) = UMP tahun berjalan (Jakarta: Rp5.396.761)
- UM(t+1) = UMP tahun berikutnya yang akan ditetapkan
- Inflasi = Tingkat inflasi provinsi berdasarkan perubahan indeks harga konsumen September tahun berjalan versus September tahun sebelumnya (Jakarta: 2,40 persen)
- PE = Pertumbuhan ekonomi provinsi berdasarkan data PDRB (Jakarta: 5,03 persen)
- α (alfa) = Indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi dari 0,5 sampai 0,9 (Jakarta: 0,75)
Berdasarkan formula di atas, UMP Jakarta 2026 dihitung seperti berikut:
| UMP Jakarta 2026 | = Rp5.396.761+{2,40+(5,03×0,75)}%xRp5.396.761 |
| = Rp5.396.761 + 6,17% x Rp5.396.761 | |
| = Rp5.396.761 + Rp333.115 | |
| = Rp5.729.876 |
Baca juga: Komponen Upah dan Komponen Gaji Menurut Undang-Undang
Dampak Kenaikan UMP Jakarta 2026 bagi Perusahaan
Kenaikan UMP sebesar 6,17% bukan sekadar statistik ekonomi—ini adalah kebijakan pengupahan yang punya pengaruh langsung terhadap operasional bisnis dan pengelolaan tenaga kerja. Kenaikan UMP Jakarta 2026 berarti juga kenaikan beban gaji karyawan.
Ilustrasi sederhananya seperti ini: untuk perusahaan dengan 100 karyawan di level UMP, mereka harus menambah pengeluaran biaya gaji sekitar Rp33 juta per bulan atau Rp396 juta per tahun. Perhitungan ini baru permukaan. Sebab, masih ada aturan tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) yang berbeda untuk sektor-sektor tertentu.
Sektor-sektor dengan risiko kerja tinggi atau produktivitas spesifik—seperti konstruksi, pertambangan, manufaktur industri berat, dan kesehatan—bisa menerapkan UMS yang melebihi UMP standar. Artinya, dampak finansial bisa jauh lebih signifikan untuk perusahaan di sektor-sektor tersebut.
Itu sebabnya, UMP sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai kenaikan upah setiap tahun dan bentuk kepatuhan terhadap sistem pengupahan Indonesia. Lebih jauh, upah minimum bisa menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi:
- Perencanaan anggaran gaji untuk tim operasional.
- Struktur upah internal yang kompetitif namun tetap patuh regulasi.
- Perhitungan biaya total kompensasi, termasuk kenaikan nominal BPJS dan potongan PPh 21 akibat kenaikan upah.
- Retensi dan kepuasan karyawan di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat.
- Evaluasi kemampuan finansial perusahaan terhadap kenaikan upah berkala.
- Strategi peningkatan produktivitas seiring naiknya upah minimum.
Baca juga: Sistem Penggajian dan Pengupahan Sesuai UU Terbaru
Sanksi Hukum Membayar Upah di Bawah UMP Jakarta 2026
Banyak pengusaha mungkin tergoda untuk “mencari celah” dengan membayar gaji karyawan di bawah UMP Jakarta 2026, terutama jika perusahaan mereka mengalami tekanan finansial. Namun, tindakan ini bukan sekadar melanggar etika bisnis. Ini adalah tindak pidana yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius.
Pemerintah Indonesia, melalui UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, telah mengkualifikasi pelanggaran upah minimum sebagai tindak pidana kejahatan, bukan sekadar pelanggaran administratif yang dapat ditoleransi dengan pembayaran denda ringan.
Pasal 88E ayat (2) UU Cipta Kerja secara eksplisit melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Jika dilanggar, pengusaha terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun hingga paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana dari Rp100.000.000 sampai Rp400.000.000.
Penting dicatat bahwa pengenaan pidana dan denda tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar kekurangan upah yang belum dibayarkan. Artinya, perusahaan masih harus membayar selisih upah ke pekerja di atas hukuman pidana dan denda yang diterima.
Baca juga: Contoh Kenaikan Gaji Berkala sesuai Inflasi dan KPI
Langkah Praktis HR Merespons UMP Jakarta 2026
Untuk menghadapi implementasi UMP Jakarta 2026, ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan HR dan pengusaha:
1. Audit gaji dan anggaran biaya
Lakukan audit menyeluruh terhadap struktur gaji, komponen kompensasi, dan budget remunerasi. Pastikan setiap pekerja mendapatkan upah di atas UMP Jakarta 2026 sesuai ketentuan hukum.
2. Komunikasi internal yang transparan
Sampaikan perubahan ini kepada tim terkait—khususnya manajer lini dan karyawan—dengan bahasa yang jelas agar semua pihak memahami dampaknya terhadap struktur pengupahan perusahaan.
3. Optimalkan sistem HR & Payroll
Gunakan sistem payroll dan HR yang selalu update dengan peraturan pemerintah terbaru agar perhitungan gaji dan tunjangan otomatis akurat, termasuk penerapan UMP terbaru.
Baca juga: Tiga Cara Menentukan Gaji Pokok Karyawan
Kelola Penggajian Karyawan Lebih Efisien dengan Gadjian
Mengelola penggajian karyawan, dari perhitungan gaji bulanan sampai kenaikan upah berkala—karena kebijakan internal maupun penyesuaian UMP—membutuhkan tool yang efisien. Spreadsheet tidak lagi cukup untuk menangani pekerjaan ini. Selain risiko error yang tinggi, data gaji tidak real-time sehingga tidak mendukung pengambilan keputusan cepat dan strategis.
Agar bisnis lebih gesit, kamu perlu beralih ke Gadjian, aplikasi payroll online terbaik di Indonesia yang dirancang khusus untuk selalu up-to-date dengan peraturan pemerintah terbaru. Software HRIS cloud ini menawarkan pengelolaan administrasi karyawan secara otomatis, hemat waktu, dan minim kesalahan.
Gadjian bukan sekadar database gaji karyawan online yang aman, melainkan ekosistem HR terintegrasi yang menyatukan absensi digital, perhitungan lembur, hingga cuti sesuai UU Ketenagakerjaan. Adopsi software payroll berbasis web ini ini adalah salah satu investasi terbaik HR di 2026.
Bagaimana Gadjian memudahkan proses payroll di perusahaan?
Gadjian menyediakan fitur lengkap pengelolaan penggajian yang efisien dan compliant dengan regulasi terbaru—dari ketenagakerjaan, pengupahan, sistem jaminan sosial, hingga perpajakan:
- Kalkulator gaji online otomatis untuk perhitungan gaji yang cepat, akurat, dan bebas human error.
- Perhitungan PPh 21 akurat dengan metode gross dan gross up dan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru
- Manajemen BPJS untuk perhitungan iuran dan potongan BPJS otomatis, terintegrasi dengan perhitungan gaji, sekaligus pelaporannya
- Perhitungan lembur otomatis sesuai aturan lembur Indonesia dan terintegrasi dengan data kehadiran
- Manajemen cuti online yang memungkinkan multi-level approval, sistem carry forward, dan rekap otomatis
- Sistem disbursement terintegrasi yang memudahkan transfer gaji ke berbagai bank melalui integrasi dengan aplikasi Flip dan e-banking
- Slip gaji digital yang bisa diakses kapan saja melalui Employee Self-Service (ESS) GadjianKu
- Dashboard HR Analytics berbasis AI yang menyediakan insight real-time tentang data demografi, data kompensasi, dan produktivitas karyawan
- Download rekap otomatis untuk laporan gaji, PPh 21, BPJS, dan bukti potong dalam format siap pakai
Mau tahu bagaimana automasi penggajian dapat menghemat waktu kerja HR mengelola payroll dan administrasi karyawan hingga 80 persen? Daftar akun demo gratis Gadjian sekarang!
