PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu, umumnya disebut status karyawan kontrak atau sementara.
Sedangkan PKWTT (karyawan tetap) adalah perjanjian kerja tanpa batas waktu yang bisa digunakan untuk semua jenis pekerjaan.
PKWT otomatis berubah menjadi PKWTT jika syarat pembuatannya tidak terpenuhi atau pembaruan kontraknya melewati tenggang waktu yang ditentukan.
Sebagai landasan hukum seorang karyawan, penting untuk mengetahui ketentuan serta perbedaan karyawan kontrak dan tetap. Lantas, komponen apa saja yang perlu diketahui? Simak pembahasan selengkapnya di bawah ini!
Jenis Pekerjaan Apa yang Bisa Menerapkan PKWT?
Kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN.IV/2004. Di dalamnya, tertulis PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu.
Karyawan dengan kontrak kerja waktu tertentu sering disebut karyawan kontrak atau sementara. Meskipun kontrak kerja seorang karyawan dapat diperbaharui, tapi sesuai UU No. 13 Tahun 2003, perusahaan tidak bisa memberikan status ini pada semua jenis pekerjaan.
Jenis pekerjaan yang boleh menerapkan sistem PKWT adalah pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara. Di antaranya:
- pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;
- pekerjaan yang sifatnya musiman; dan
- pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Aturan karyawan kontrak juga mencakup karyawan lepas/harian. Jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu, volume pekerjaan, serta upah yang didasarkan pada kehadiran.
Baca Juga: Ketentuan Besaran Kompensasi Karyawan Kontrak PKWT
Kapan PKWT Berubah Jadi PKWTT?

Berbeda halnya dengan karyawan kontrak kerja PKWT yang memiliki masa kerja sementara, karyawan tentu akan lebih diuntungkan pada kontrak karyawan tetap PKWTT. Sebab, pekerja tak perlu khawatir masa kontrak kerjanya berakhir di waktu tertentu.
Dalam PKWTT, umumnya terdapat syarat masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Namun dalam masa percobaan tersebut, pengusaha dilarang membayar upah di bawah jumlah upah minimum.
PKWT dapat berubah statusnya menjadi PKWTT dengan ketentuan, seperti:
Tabel: Kondisi PKWT Berubah Status Menjadi PKWTT
| No | Kondisi | Berlaku Sejak |
|---|---|---|
| 1 | Pembuatan PKWT tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 2 Kepmenakertrans 100/2004 | Sejak adanya hubungan kerja |
| 2 | Pembaruan PKWT tidak melalui masa tenggang 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan | Sejak syarat PKWT tidak terpenuhi |
| 3 | Pengusaha mengakhiri hubungan kerja PKWTT tanpa mengikuti prosedur Pasal 15 Ayat 1–4 | Hak dan prosedur mengikuti ketentuan PKWTT |
Baca Juga: Perbedaan Masa Kerja Karyawan Outsourcing & Kontrak PKWT
Apa Saja Perbedaan PKWT dan PKWTT?
Setelah memahami konsep dan ketentuan dalam PKWT dan PKWTT, tak lengkap rasanya jika tidak membahas perbedaan keduanya. Untuk melihat perbedaan karyawan kontrak dan tetap, Anda bisa lihat dalam tabel perbedaan PKWT dan PKWTT ini.
Tabel: Perbedaan PKWT dan PKWTT
| Aspek | PKWT (Karyawan Kontrak) | PKWTT (Karyawan Tetap) |
|---|---|---|
| Jangka waktu | Maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan | Tidak dibatasi waktu |
| Jenis pekerjaan | Hanya pekerjaan sekali selesai/sementara/musiman/produk baru | Semua jenis pekerjaan |
| Masa percobaan | Tidak boleh ada masa percobaan | Boleh, maksimal 3 bulan |
| Berakhirnya hubungan kerja | Putus dengan sendirinya saat jangka waktu/pekerjaan selesai | Melalui proses PHK |
| Kompensasi saat berakhir | Uang kompensasi PKWT (masa kerja ÷ 12 × upah sebulan) | Uang pesangon, UPMK, uang penggantian hak |
| Dasar hukum | Kepmenakertrans 100/2004; UU 6/2023; PP 35/2021 | UU 6/2023; PP 35/2021 |
| Bisa berubah status | Ya, menjadi PKWTT jika syarat tidak terpenuhi | Tidak berlaku sebaliknya |
Apa Perubahan Aturan PKWT dalam UU Cipta Kerja?

Mengacu pada perbedaan PKWT dan PKWTT sebelumnya, ketentuan pada tabel tersebut pada dasarnya adalah aturan terbaru yang telah direvisi. Tentunya, terdapat beberapa komponen yang berbeda dari aturan sebelumnya.
Sebelum direvisi, PKWT diatur dalam pasal 59 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, perusahaan memberikan kontrak kerja maksimal dalam waktu 3 tahun. Lebih dari itu, maka karyawan harus diangkat menjadi karyawan tetap apabila masih ingin dipekerjakan.
Namun, aturan ini diperbaharui melalui UU Cipta Kerja. Peraturan PKWT 2024 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa batasan atau jangka waktu kontrak kerja ini dibuat untuk paling lama 5 tahun. Hal ini dipertegas dalam PP 35/2021 yang menyatakan bahwa PKWT beserta perpanjangannya paling lama 5 tahun.
PKWT UU Cipta Kerja juga memiliki ketentuan baru, di mana perusahaan berkewajiban memberikan kompensasi PKWT apabila kontrak kerja PKWT berakhir. Dengan begitu, hak karyawan pkwt yang masa kontraknya sudah habis masih dilindungi.
Baca Juga: Aturan Hukum Probation Karyawan Kontrak Terbaru
Aplikasi Apa yang Bisa Mengingatkan Masa Berakhir Kontrak PKWT?
Nah, itulah beberapa perbedaan PKWT dan PKWTT. Apapun jenisnya, kontrak kerja pada dasarnya adalah hal yang sangat krusial dan perlu untuk disusun secara cermat dan teliti agar tidak merugikan salah satu pihak.
Perusahaan Anda memiliki karyawan PKWT? Jangan sampai lupa untuk memperbaharui kontrak kerjanya, ya! Sebab, jika Anda tetap mempekerjakan karyawan kontrak melebihi batas waktu perjanjian tanpa perpanjangan, maka hubungan kerja secara otomatis akan berubah dari PKWT menjadi PKWTT.
Untuk mempermudah pekerjaanmu, gunakan aplikasi HRIS Gadjian. Aplikasi ini memiliki fitur pengingat kontrak kerja. Melalui fitur reminder, Anda akan mendapatkan notifikasi otomatis apabila masa kontrak kerja karyawan akan berakhir. Dengan begitu, Anda tak perlu lagi mengecek berkas kontrak karyawan dan mengingat masa kedaluwarsa PKWT.
Selain itu, aplikasi payroll Gadjian juga memungkinkan Anda untuk mengelola penggajian dengan baik. Melalui fitur hitung gaji, Anda dapat menghitung gaji karyawan dengan beragam komponen tunjangan, termasuk mengkalkulasi lembur, THR, dan bonus.
Yang tidak kalah penting, aplikasi HRIS ini juga dilengkapi fitur kalkulator PPh 21/26. Fitur ini dapat membantu Anda menghitung PPh 21/26 ahli secara otomatis, sekaligus membuat bukti potong pajaknya.
Melalui Gadjian, Anda bisa mendapatkan segudang kemudahan dalam pengelolaan dan perekrutan karyawan. Anda tidak hanya bisa menghitung gaji karyawan, tetapi juga dapat mengerjakan banyak tugas administratif HR secara otomatis, cepat, dan akurat.
Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya beralih ke Gadjian sekarang juga!
Sumber
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. JDIH Kemnaker.
Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN.IV/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. JDIH Kemnaker.
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. JDIH Kemnaker.
PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK. JDIH Kemnaker.

