Cara Hitung PPh 21 Karyawan Terbaru Sesuai UU HPP

Pemerintah kembali melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui DPR pada 7 Oktober 2021 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021.

Menurut keterangan resmi Kementerian Keuangan RI, UU ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih rendah, menutup celah praktik erosi perpajakan, dan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

Baca Juga: Aturan Menyusun Struktur dan Skala Upah Terkini

UU HPP mencakup beberapa ketentuan baru, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% secara bertahap hingga 2025, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ketentuan pajak karbon, tax amnesty II, hingga perubahan sanksi pajak. 

Perubahan Aturan Pajak Penghasilan (PPh)

Selain itu, yang tak kalah penting adalah UU HPP juga mengubah beberapa aturan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu:

1. Pajak atas natura: pembebasan PPh atas natura atau fasilitas dari pemberi kerja, meliputi makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan (seragam, alat keselamatan kerja, dan lainnya), natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.

2. PPh pengusaha perorangan (UMKM): perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No 23 Tahun 2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp500 juta.

3. PPh badan: perubahan tarif tahun 2022 dari 20% kembali menjadi 22%.

4. PPh orang pribadi: perubahan lapisan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.

Poin terakhir ini tentu akan berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 karyawan perusahaan. Sebelum membahas cara hitung PPh 21 karyawan terbaru, perlu diketahui dulu tentang lapisan tarif pajak penghasilan UU HPP.

Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang mengubah Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan. Sebagai catatan, aturan PPh 21 terbaru ini berlaku mulai tahun pajak 2022. 

UU Pajak Penghasilan

UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif 

Sampai dengan Rp50.000.000

5%

Sampai dengan Rp60.000.000

5%

Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000

15%

Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000

15%

Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000

25%

Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000

25%

Di atas Rp500.000.000

30%

Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000

30%

   

Di atas Rp5.000.000.000

35%

Jika melihat tabel di atas, maka ada dua perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh 21 UU HPP menjadi 5 lapisan, dari sebelumnya (UU PPh) 4 lapisan. Pemerintah menambahkan tarif kelima, yakni untuk PKP di atas Rp5.000.000.000 sebesar 35%. 

Perubahan yang kedua adalah pemerintah menaikkan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tarif pajak 5%, dari sebelumnya Rp50 juta (UU PPh) menjadi Rp60 juta. Perubahan ini akan memengaruhi perhitungan PPh 21 karyawan yang memiliki PKP setahun di atas Rp50 juta sampai dengan Rp60 juta. 

Apabila sebelumnya mereka dikenai dua lapis tarif PPh 21, yakni 5% dan 15%, maka mulai tahun 2022 hanya akan dikenai satu lapis tarif yakni 5%. Ini artinya, dengan tarif PPh 21 terbaru ini, karyawan tersebut membayar pajak lebih rendah dari pajak yang dibayar sebelumnya.

Baca Juga: Pedoman Lengkap Perhitungan PPh 21 Tenaga Ahli

Contoh Perhitungan PPh 21 Karyawan Menurut UU HPP

Contoh berikut ini dapat menggambarkan perubahan perhitungan PPh 21 karyawan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021.

Seorang back-end developer menerima gaji dan tunjangan tetap sebesar Rp10.000.000 setiap bulan dari perusahaan, statusnya belum menikah dan tanpa tanggungan, serta memiliki NPWP. 

Perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh:

Gaji dan tunjangan tetap

Penghasilan bruto setahun

10.000.000

 

120.000.000

Dikurangi:

 Biaya jabatan

5% x 120.000.000

6.000.000-

Penghasilan neto setahun 

 

114.000.000

PTKP TK/0

 

54.000.000-

Penghasilan Kena Pajak

 

60.000.000

PPh 21

Tarif lapis pertama

Tarif lapis kedua

5% x 50.000.000

15% x 10.000.000

2.500.000

1.500.000

PPh 21 terutang setahun

 

4.000.000

PPh 21 dipotong sebulan

 

333.333

Sedangkan dengan perhitungan PPh 21 UU HPP hasilnya seperti berikut:

Gaji dan tunjangan tetap

Penghasilan bruto setahun

10.000.000

 

120.000.000

Dikurangi:

 Biaya jabatan

5% x 120.000.000

6.000.000-

Penghasilan neto setahun 

 

114.000.000

PTKP TK/0

 

54.000.000-

Penghasilan Kena Pajak

 

60.000.000

PPh 21 terutang setahun

5% x 60.000.000

3.000.000

PPh 21 dipotong sebulan

 

250.000

Baca Juga: Contoh dan Cara Membuat Slip Gaji di Aplikasi Gadjian

Dengan tarif baru PPh 21 2022, karyawan akan membayar pajak lebih sedikit. Namun, sekali lagi, dampak ini hanya dinikmati karyawan yang memiliki PKP di atas Rp50.000.000 setahun. Berikut ini simulasinya:

PKP

PPh 21 UU PPh

PPh 21 UU HPP

30.000.000

5% x 30.000.000

1.500.000

5% x 30.000.000

1.500.000

40.000.000

5% x 40.000.000

2.000.000

5% x 40.000.000

2.000.000

50.000.000

5% x 50.000.000

2.500.000

5% x 50.000.000

2.500.000

60.000.000

5% x 50.000.000

15% x 10.000.000

4.000.000

5% x 60.000.000

3.000.000

80.000.000

5% x 50.000.000

15% x 30.000.000

7.000.000

5% x 60.000.000

15% x 20.000.000

6.000.000

100.000.000

5% x 50.000.000

15% x 50.000.000

10.000.000

5% x 60.000.000

15% x 40.000.000

9.000.000

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa PKP di atas Rp50.000.000 akan dikenai PPh 21 lebih rendah dengan aturan tarif pajak penghasilan 2022 dibanding tarif PPh saat ini. Sementara, karyawan yang memiliki PKP sampai dengan Rp50.000.000 tidak mengalami perubahan.

Jadi, apa pengaruhnya bagi perusahaan? Dengan penjelasan di atas, UU HPP bisa menjadi angin segar bagi perusahaan yang selama ini membayar tunjangan PPh 21 maupun subsidi pajak penghasilan karyawan. Sebab, mulai tahun 2022, perusahaan akan membayar lebih sedikit, yang berarti menghemat biaya.

Namun, sebelum itu, kamu wajib melakukan penyesuaian dan pembetulan rumus perhitungan PPh 21 karyawan di Excel atau memperbarui software pajak di komputer kantor agar sesuai ketentuan pajak UU HPP. Ini mungkin pekerjaan yang cukup merepotkan.

Mau cara gampang dan praktis? Kamu bisa hitung PPh 21 karyawan terbaru menggunakan aplikasi Gadjian. Software payroll terbaik di Indonesia ini memiliki fitur hitung PPh 21 online yang efisien untuk menghitung PPh 21/26 karyawan di slip gaji.

Kalkulator pajak Gadjian dapat menghitung otomatis pajak atas berbagai jenis penghasilan karyawan, baik berupa penghasilan teratur (gaji dan tunjangan) maupun penghasilan tidak teratur (THR, bonus, komisi, natura, dan sebagainya). Kamu hanya perlu melakukan sedikit pengaturan awal di aplikasi, dan selanjutnya PPh 21 karyawan akan terhitung otomatis setiap bulan.

Nah, soal perubahan aturan pemerintah ini, kamu tak perlu khawatir. Tim kami akan memperbarui sistem hitung Gadjian menurut ketentuan tarif pajak baru. Sehingga, mulai tahun 2022, perhitungan PPh 21 karyawan di perusahaan kamu otomatis sesuai dengan ketentuan UU HPP atau UU No 7 tahun 2021. 

Ini merupakan salah satu keuntungan menggunakan Gadjian. Pengguna tinggal berlangganan dan memakai aplikasi tanpa perlu pusing memikirkan pembaruan perangkat lunak yang menjadi tanggung jawab kami.

Baca Juga: Terbaik! Ini Software Perhitungan PPh 21 Karyawan Perusahaan

Sebagai tambahan, Gadjian mengakomodasi tiga metode perhitungan PPh 21, yaitu gross, gross up, dan nett. Jadi, tidak masalah apakah perusahaan kamu memberikan tunjangan PPh 21 atau tidak, hasil hitung akan tetap akurat sesuai dengan peraturan perpajakan.

Coba Gadjian Sekarang

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *