Daftar Isi
Pada 29 Oktober 2021 pemerintah kembali melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui DPR dan diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mencakup ketentuan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).
Menurut keterangan resmi Kementerian Keuangan RI, UU ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih rendah, menutup celah praktik erosi perpajakan, dan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.
Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Gabungan Suami-Istri
Selain mencakup perihal PPh 21, UU HPP juga mencakup beberapa ketentuan baru, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% secara bertahap hingga 2025, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ketentuan pajak karbon, tax amnesty II, hingga perubahan sanksi pajak.
Perubahan Aturan Pajak Penghasilan (PPh)
Selain itu, yang tak kalah penting adalah UU HPP juga mengubah beberapa aturan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu:
- Pajak atas natura: pembebasan PPh atas natura atau fasilitas dari pemberi kerja, meliputi makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan (seragam, alat keselamatan kerja, dan lainnya), natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.
- Pajak penghasilan pengusaha perorangan (UMKM): perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No 23 Tahun 2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp500 juta.
- PPh badan: perubahan tarif tahun 2022 dari 20% kembali menjadi 22%.
- PPh orang pribadi: perubahan lapisan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.
Poin terakhir tentu akan berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 karyawan perusahaan. Sebelum membahas cara hitung PPh 21 karyawan terbaru, perlu diketahui dulu tentang lapisan tarif pajak penghasilan UU HPP di bawah ini.
Baca Juga: Subjek dan Objek Pajak Penghasilan PPh 21
Lapisan Tarif Pajak Penghasilan
Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang mengubah Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan. Sebagai catatan, aturan PPh 21 terbaru ini berlaku mulai tahun pajak 2022.
Jika melihat tabel di atas, maka ada dua perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh 21 UU HPP menjadi 5 lapisan, dari sebelumnya (UU PPh) 4 lapisan. Pemerintah menambahkan tarif kelima, yakni untuk PKP di atas Rp5.000.000.000 sebesar 35%.
Perubahan kedua adalah pemerintah menaikkan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tarif pajak 5%, dari sebelumnya Rp50 juta (UU PPh) menjadi Rp60 juta. Perubahan ini akan memengaruhi perhitungan PPh 21 karyawan yang memiliki PKP setahun di atas Rp50 juta sampai dengan Rp60 juta.
Apabila sebelumnya mereka dikenai dua lapis tarif PPh 21, yakni 5% dan 15%, maka mulai 2022 hanya akan dikenai satu lapis tarif yakni 5%. Ini artinya, dengan tarif PPh 21 terbaru, karyawan tersebut membayar pajak lebih rendah dari pajak yang sebelumnya.
Baca Juga: Pedoman Lengkap Perhitungan PPh 21 Tenaga Ahli
Contoh Perhitungan PPh 21 Karyawan Menurut UU HPP
Contoh berikut ini dapat menggambarkan perubahan perhitungan PPh 21 karyawan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021.
Seorang back-end developer menerima gaji dan tunjangan tetap sebesar Rp10.000.000 setiap bulan dari perusahaan, statusnya belum menikah dan tanpa tanggungan, serta memiliki NPWP.
Perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh:
Sedangkan dengan perhitungan PPh 21 UU HPP hasilnya seperti berikut:
Baca Juga: Contoh dan Cara Membuat Slip Gaji di Aplikasi Gadjian
Dengan tarif baru PPh 21 2022, karyawan akan membayar pajak lebih sedikit. Namun, sekali lagi, dampak ini hanya dinikmati karyawan yang memiliki PKP di atas Rp50.000.000 setahun. Berikut simulasinya:
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa PKP di atas Rp50.000.000 akan dikenai PPh 21 lebih rendah dengan aturan tarif pajak penghasilan 2022 dibanding tarif PPh saat ini. Sementara, karyawan yang memiliki PKP sampai dengan Rp50.000.000 tidak mengalami perubahan.
Jadi, apa pengaruhnya bagi perusahaan? Dari penjelasan di atas, UU HPP bisa menjadi angin segar bagi perusahaan yang selama ini membayar tunjangan PPh 21 maupun subsidi pajak penghasilan karyawan. Sebab, mulai 2022, perusahaan akan membayar lebih sedikit, yang berarti menghemat biaya.
Cara Praktis Perhitungan PPh Karyawan Terbaru
Mau cara gampang dan praktis untuk menghitung PPh 21 karyawan terbaru? Gunakan aplikasi Gadjian. Software payroll terbaik di Indonesia ini memiliki fitur hitung PPh 21 online yang efisien untuk menghitung PPh 21/26 karyawan di slip gaji.
Kalkulator pajak Gadjian dapat menghitung otomatis pajak atas berbagai jenis penghasilan karyawan, baik berupa penghasilan teratur (gaji dan tunjangan) maupun penghasilan tidak teratur (THR, bonus, komisi, natura, dan sebagainya). Kamu hanya perlu melakukan sedikit pengaturan awal di aplikasi, dan selanjutnya PPh 21 karyawan akan terhitung otomatis setiap bulan.
Baca Juga: Ketentuan Pajak Natura dalam UU HPP
Nah, soal perubahan aturan pemerintah ini, kamu tak perlu khawatir. Tim Kami akan memperbarui sistem hitung Gadjian menurut ketentuan tarif pajak baru. Sehingga, perhitungan PPh 21 karyawan di perusahaan kamu otomatis sesuai dengan ketentuan UU HPP atau UU No 7 tahun 2021.
Ini merupakan salah satu keuntungan menggunakan Gadjian. Pengguna tinggal berlangganan dan memakai aplikasi tanpa perlu pusing memikirkan pembaruan perangkat lunak yang menjadi tanggung jawab kami. Sebagai tambahan, Gadjian mengakomodasi tiga metode perhitungan PPh 21, yaitu gross, gross up, dan nett. Coba Gadjian sekarang!
