HR Harus Tahu! Ini 11 Kebijakan Pemerintah di Masa COVID-19

Di penghujung Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Payung hukum darurat ini sebagai respons atas dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional yang semakin meluas dan serius.

Perppu tersebut mengatur penambahan belanja APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan COVID-19. Pemerintah memfokuskan alokasi tambahan anggaran belanja untuk tiga sektor, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: 3 Cara Mengatur Jadwal (Shift) Kerja di Masa Pandemi Corona

Sektor kesehatan mencakup penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit, penyediaan peralatan medis dan alat pelindung diri (APD), upgrade fasilitas rumah sakit rujukan, hingga pemberian insentif bagi tenaga kesehatan.

Sektor perlindungan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, hingga keringanan tarif listrik. Sedangkan anggaran belanja untuk pemulihan ekonomi digunakan untuk pemberian stimulus dunia usaha melalui sejumlah kebijakan fiskal dan moneter. 

Berikut ini 11 kebijakan pemerintah masa COVID-19:

1. Relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pemerintah memberikan relaksasi KUR untuk usaha kecil dan mikro melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 8 Tahun 2020, dengan penundaan angsuran pokok dan pemberian tambahan subsidi bunga sebesar 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan berikutnya.

Sedangkan untuk usaha menengah adalah 3% selama tiga bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya. Selain itu, pemerintah juga memberikan perpanjangan waktu, penambahan limit plafon, dan penundaan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan KUR.

2. Kebijakan work from home (WFH)

WFH menjadi opsi utama yang disarankan pemerintah pusat sejak kasus positif corona mulai meluas pada Maret 2020. Kebijakan bekerja dari rumah dimaksudkan untuk menghindari penyebaran wabah di tempat kerja dengan mencegah kerumunan dan meminimalkan kontak fisik, seperti yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

3. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Sementara sejumlah negara menerapkan lockdown dengan mengunci wilayahnya untuk menekan penyebaran wabah, Indonesia lebih memilih PSBB melalui Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020, yang di mulai dari DKI Jakarta. 

PSBB adalah pembatasan aktivitas masyarakat dan penerapan protokol kesehatan yang disertai penegakan sanksi bagi yang melanggar. Seluruh aktivitas dipusatkan di rumah: belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. 

Kebijakan PSBB Jakarta kemudian diikuti daerah lain. Ada 18 daerah yang menerapkan PSBB mulai April 2020, seperti Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, dan Pekanbaru.

4. Kartu Prakerja 

Kebijakan ini bertujuan mengurangi angka pengangguran, termasuk korban PHK di perusahaan yang terdampak pandemi, melalui pemberian biaya pelatihan kerja. Pemerintah menyediakan anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang secara bergelombang, dari April hingga November 2020.

Setiap peserta menerima manfaat senilai Rp 3.550.000, yang terdiri atas biaya pelatihan dan insentif tunai. Pelatihan kerja dilakukan secara online melalui platform digital yang menjadi mitra resmi program Kartu Prakerja, dan peserta boleh memilih jenis pelatihan di marketplace sesuai minat mereka.

5. Larangan mudik

Pemerintah juga mengeluarkan larangan mudik saat Lebaran akhir Mei 2020 untuk mencegah transmisi virus yang dibawa orang dari satu kota ke kota lain. Larangan ini diatur melalui sejumlah kementerian terkait, serta didukung oleh pemerintah daerah tujuan mudik. Misalnya, beberapa kepala daerah menyiapkan gedung karantina untuk mereka yang nekat pulang kampung. 

Namun, sebelum keluar larangan mudik, puluhan ribu orang perantau di ibu kota dan sekitarnya telah pulang kampung ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sejak penerapan PSBB Jakarta di bulan April.

6. Pembebasan PPh 21

Pada Maret 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan fiskal berupa pembebasan PPh 21 bagi karyawan industri manufaktur. Relaksasi pajak senilai Rp 8,6 triliun tersebut hanya berlaku untuk karyawan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta setahun.

Skema ini diterapkan selama enam bulan dari April hingga September 2020, di mana pemerintah akan menanggung pajak karyawan 100%. Tujuannya adalah mempertahankan daya beli masyarakat di tengah perekonomian yang lesu.

7. Pembebasan PPN impor

Sri Mulyani, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 31/PMK.04/2020, juga memberikan stimulus fiskal untuk perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB) berupa penangguhan bea masuk dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Pembebasan PPN juga berlaku untuk industri kecil dan menengah KITE.

8. Pengurangan tarif PPh perusahaan KITE

Masih terkait dengan kebijakan fiskal, melalui PMK No 23 Tahun 2020, pemerintah juga memberi insentif untuk wajib pajak terdampak corona berupa potongan pajak penghasilan PPh 25 sebesar 30% yang berlaku April sampai September 2020. Sasaran dari pengurangan PPh 25 adalah 102 industri yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE.

9. Penurunan tarif PPh Badan 3%

Melalui PP No 30 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan mulai 2020 dan berlaku hingga 2021, dari 25% menjadi 22%. Pada tahun 2022, tarif akan kembali turun menjadi 20%. 

Penurunan tarif saat ini sebesar 3% berlaku bagi wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor ke perdagangan pada bursa efek paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam PP No 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19.

10. New Normal dan PSBB Transisi

Bank Dunia memprediksi Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi 0% tahun ini dan skenario terburuk bisa jatuh di bawah -3,5%. Karena itu, pada Juni 2020 pemerintah mengumumkan tatanan new normal untuk menggerakkan kembali perekonomian yang mandek akibat PSBB.

New normal adalah pelonggaran pembatasan sosial agar aktivitas ekonomi bangkit. Masyarakat diperbolehkan beraktivitas normal namun dengan kebiasaan baru, seperti jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Jakarta menerapkan PSBB Transisi, di mana karyawan dan pegawai kembali masuk kantor atau work from office (WFO) dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. 

11. PSBB kedua

Pelonggaran PSBB di Jakarta berhasil menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi gagal dalam menangani penyebaran virus. Sejak akhir Agustus 2020, jumlah kasus aktif semakin tak terkendali. Rumah sakit di Jakarta diperkirakan akan penuh dalam hitungan hari jika tidak ada intervensi pemerintah.

Pada 14 September, Gubernur DKI Anies Baswedan kembali mengeluarkan peraturan PSBB Jakarta untuk mengerem laju penambahan kasus dan angka kematian karena COVID-19. WFH Jakarta kembali diberlakukan dan pengusaha diwajibkan mempekerjakan karyawan dari rumah. Namun, ada 11 sektor usaha esensial yang tetap boleh beroperasi dengan pembatasan kapasitas karyawan maksimal 50%.

Baca Juga: Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bantu Pengusaha di Masa Pandemi

Bekerja dari rumah kini lebih mudah karena telah tersedia banyak aplikasi WFH, dari mulai video conference, platform kolaborasi, hingga software untuk mengelola administrasi karyawan, seperti Gadjian dan Hadirr.

Gadjian merupakan aplikasi payroll untuk sistem penggajian karyawan yang efisien, dengan hitung gaji online dan otomatis. HRIS software ini juga dilengkapi dengan beragam fitur, seperti PPh 21, BPJS, shift dan jadwal kerja, struktur dan skala upah, cuti, hingga pembayaran gaji karyawan hanya dengan sekali klik.

Karena prosesnya paperless, Gadjian bukan saja menghemat biaya tetapi juga turut membantu mencegah penyebaran COVID-19. Sebab, karyawan dapat mengecek slip gaji online tanpa harus ke kantor.

Coba Gadjian Sekarang

Untuk mengelola absensi secara online, Hadirr dapat diandalkan. Dengan teknologi face recognition dan GPS, karyawan WFH dapat melaporkan kehadiran dari rumah masing-masing melalui foto selfie di aplikasi yang terpasang di smartphone mereka. Cara ini bukan saja praktis, tetapi juga tidak membutuhkan perangkat sentuh fingerprint yang berisiko menularkan virus. 

Hadirr juga punya fitur baru contact tracing berbasis Bluetooth yang membantu menelusuri kontak penderita COVID-19 di kantor secara cepat. Dengan pelacakan dan identifikasi lebih dini, perusahaan dapat mencegah penyebaran virus di lingkungan kerja. 

Perusahaan tak perlu menghentikan bisnis dan menutup kantor, tetapi cukup mengistirahatkan karyawan yang menjadi kontak penderita untuk menjalani isolasi dan tes swab.

Coba Hadirr Software Aplikasi Absensi Karyawan Online (E-Absen) Terbaik Indonesia

Share