5 Aturan PSBB Jakarta Terbaru yang Wajib HR Ketahui

Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat mulai 14 September 2020 setelah sehari sebelumnya Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur No 88 Tahun 2020

Peraturan PSBB Jakarta terbaru ini merevisi Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, yang ditetapkan 9 April lalu.

Baca Juga: Cluster COVID-19 Perkantoran: Efektifkah Penerapan Higienitas di Perusahaan Anda?

Melalui kebijakan PSBB Jakarta, pemerintah daerah menarik rem darurat untuk menekan penyebaran virus corona yang tak terkendali dalam dua pekan terakhir. 

Sebetulnya, PSBB pertama cukup berhasil membuat kurva tren kasus COVID-19 di wilayah ibu kota landai selama Mei-Juni. Namun, setelah pelonggaran PSBB bertahap, angka kasus positif dan kematian kembali naik tajam sejak akhir Agustus.

Selama September, terjadi lonjakan kasus aktif sebesar 49%, dari 7.960 menjadi 11.824 kasus dalam 12 hari. Meski angka kesembuhan meningkat sebanyak 8.981, penambahan kasus positif terjadi lebih cepat sebesar 13.041.

Tingkat kematian atau case fatality rate Jakarta sebenarnya lebih rendah dari angka nasional (4,1%) maupun global (3,3%), namun jumlah kematian absolut terus bertambah cepat sejak akhir Agustus. 

Laju percepatan kasus aktif dan kematian ini dikhawatirkan akan menyebabkan layanan kesehatan di DKI kolaps dalam hitungan hari. Inilah yang mendasari DKI Jakarta PSBB. 

Jika tidak ada kebijakan intervensi, kamar inap dan ICU di rumah sakit diperkirakan akan penuh pada akhir September atau awal Oktober. Dampaknya, banyak pasien positif COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif tidak tertangani dan menyebabkan situasi lebih buruk.

Jika melihat data, Pemerintah Provinsi DKI cukup agresif dalam melakukan testing PCR, hampir 5 kali melebihi standar WHO yang menetapkan tes 1 orang per 1.000 populasi setiap minggu. 

Hingga 11 September, 732.711 orang dari 10.644.986 jiwa penduduk DKI telah dites PCR. Ini hampir menyamai jumlah akumulatif 33 provinsi yang mengetes 765.581 orang dari 260.407.487 penduduk.

Selama PSBB ini, tracing dan testing akan diperluas, dan pada saat yang sama penyebaran virus ditekan. Seluruh warga DKI dianjurkan untuk tetap di rumah dan tidak bepergian, kecuali ada keperluan mendesak. 

PSBB mencakup lima faktor:

a. Pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, dan lain-lain.
b. Pengendalian mobilitas
c. Rencana isolasi terkendali
d. Pemenuhan kebutuhan pokok
e. Penegakan sanksi

Berikut ini aturan PSBB berdasarkan Peraturan Gubernur No 88 Tahun 2020 yang perlu HR ketahui:

1. Pembatasan kapasitas karyawan di tempat kerja

Selama PSBB, pemimpin perusahaan bertanggung jawab melakukan pembatasan aktivitas di tempat kerja. Sektor usaha esensial wajib membatasi kapasitas pekerja maksimal 50% di tempat kerja dalam satu waktu bersamaan. Ada 11 sektor usaha esensial yang dimaksud, yaitu:

a. Kesehatan
b. Bahan pangan, makanan, minuman
c. Energi
d. Komunikasi dan teknologi informasi
e. Keuangan
f. Logistik
g. Perhotelan
h. Konstruksi
i. Industri strategis
j. Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu
k. Kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan sektor usaha selain yang disebut di atas wajib membatasi kapasitas pegawai maksimal 25%. 


Artinya, perusahaan perlu menerapkan kembali sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan mengatur shift karyawan. Aturan WFH Jakarta terbaru ini dilakukan untuk mencegah tempat kerja menjadi cluster penyebaran COVID-19.

Pengusaha juga bertanggung jawab menerapkan protokol pencegahan secara ketat. Jika selama PSBB ditemukan karyawan yang terinfeksi COVID-19, maka seluruh kegiatan di tempat kerja wajib dihentikan minimal 3 x 24 jam. 

2. Larangan berkerumun di satu tempat

Pemerintah Provinsi DKI juga melarang kerumunan yang melibatkan lebih dari lima orang. Perusahaan untuk sementara tidak dapat mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk rapat besar. Sebagai gantinya, meeting dapat dilakukan secara virtual dengan aplikasi video conference, seperti aplikasi zoom.

3. Institusi pendidikan ditutup secara penuh

Selama PSBB, aktivitas belajar mengajar hanya boleh dilakukan secara online, bukan tatap muka. Sekolah, kampus, dan seluruh institusi pendidikan ditutup, termasuk kursus, pelatihan, workshop, seminar, dan lainnya.

Bagi HR yang menginginkan pelatihan, tak perlu khawatir. Anda tetap dapat belajar mengenai pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan memperdalam pengetahuan mengenai manajemen perusahaan secara online di Gadjian Academy yang dapat diakses melalui www.gadjian-academy.com

4. Bisnis kuliner boleh buka dengan syarat

Pengusaha kuliner yang menjalankan bisnis restoran, kedai kopi, rumah makan, dan sejenisnya boleh tetap beroperasi. Syaratnya adalah:

a. Hanya boleh melayani pesanan untuk dibawa pulang (take away), tidak untuk dimakan di tempat
b. Mengatur jarak antrean pelanggan sedikitnya 1 meter
c. Menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pangan
d. Menyediakan sarung tangan dan penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan selama proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.

5. Transportasi dan mobilitas masyarakat dibatasi

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, perkeretaapian, dan transportasi barang wajib membatasi jumlah penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkutan. Jam operasional dan frekuensi juga dikurangi.

Penyelenggara angkutan umum juga wajib menjalankan protokol pencegahan dengan pengecekan suhu petugas dan penumpang, disinfeksi berkala, penyediaan hand sanitizer dan physical distancing minimal 1 meter. Penumpang angkutan publik maupun pengguna kendaraan pribadi wajib menggunakan masker.

Baca Juga: 3 Cara Mengatur Jadwal (Shift) Kerja di Masa Pandemi Corona

Dengan demikian, jika perusahaan Anda beroperasi di wilayah DKI, maka wajib mematuhi PSBB, terutama mengenai pembatasan jumlah pekerja di kantor. Untuk menjalankan WFH dan mengatur shift karyawan, Anda dapat menggunakan aplikasi Gadjian dan Hadirr.

Gadjian adalah HR & payroll software yang membantu Anda mengelola sistem penggajian karyawan secara efisien dan tanpa repot. Dengan metode paperless administration, Anda dapat menghitung gaji karyawan secara online di mana saja dan kapan saja.

Sistem hitung gaji online bekerja otomatis dalam mengalkulasi seluruh komponen slip gaji, seperti gaji pokok, tunjangan, lembur, BPJS, dan PPh 21. Hasilnya langsung muncul di slip gaji online karyawan. Gadjian juga memudahkan Anda menyusun jadwal kerja shift karyawan.

Coba Gadjian Sekarang

Sedangkan Hadirr merupakan aplikasi absensi online untuk mengelola kehadiran karyawan tanpa mesin fingerprint. Aplikasi berteknologi face recognition dan GPS yang berjalan di smartphone Android dan iOS ini memungkinkan karyawan melaporkan kehadiran saat WFH dari rumah masing-masing.

Hadirr juga dilengkapi fitur untuk memantau jadwal dan pekerjaan harian karyawan secara real-time, sehingga Anda dapat mengukur manajemen waktu dan produktivitas karyawan yang bekerja WFH.

Kini, Hadirr punya fitur baru contact tracing berteknologi Bluetooth yang berguna saat ada karyawan yang positif COVID-19 di kantor. Fitur ini memungkinkan penelusuran kontak penderita secara cepat untuk mengetahui siapa saja orang-orang di lingkungan kantor yang berisiko terpapar virus corona, sehingga Anda dapat mengambil langkah penanganan lebih sigap.

Coba Hadirr Software Aplikasi Absensi Karyawan Online (E-Absen) Terbaik Indonesia

Share