Pemerintah Bebaskan PPh 21 Karyawan Saat Pandemi COVID-19, Ini Ketentuannya (Update)

Menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang terus meluas dan menggerus perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi II pada Maret lalu. Berbeda dari paket jilid I senilai Rp 10,3 triliun sebagai insentif untuk mendorong sektor pariwisata yang lesu akibat virus corona, paket stimulus II berisi sejumlah kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk memberikan daya dukung bagi sektor manufaktur.

Pemerintah menganggarkan Rp 22,9 triliun sebagai insentif untuk mengatasi dampak disrupsi ekspor dan impor akibat wabah pneumonia Wuhan yang melanda dunia. Salah satu kebijakan fiskal di dalamnya adalah relaksasi pajak berupa skema pembebasan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 karyawan.

Artinya, pemerintah akan menanggung 100% pajak atas penghasilan tersebut sehingga tidak membebani perusahaan maupun karyawan. Pembebasan pungutan pajak dari gaji karyawan setiap bulan ini bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat sebagai antisipasi melambatnya perekonomian nasional.

Baca Juga: Karyawan Meninggal Karena Corona, Apa Saja Hak-Haknya?

Fasilitas PPh Pasal 21 yang diatur dalam PMK-23 j.o. PMK-44 adalah PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP). Yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Berlaku untuk sektor tertentu

Fasilitas PPh Pasal 21 DTP hanya berlaku bagi industrtertentu yang memiliki kode KLU sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A PMK-23 (440 KLU) dan diperluas sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A PMK-44 (1.062 KLU).

Pembebasan pajak dinilai akan menaikkan daya beli sekaligus mengurangi beban perusahaan yang mengalami tekanan arus kas.

2. Hanya untuk pendapatan sampai dengan Rp 200 juta setahun

Pembebasan pajak ini tidak berlaku untuk semua karyawan, melainkan terbatas hanya untuk mereka yang pendapatannya tidak lebih dari Rp 200 juta setahun, atau kira-kira setara dengan Rp 16,6 juta sebulan. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan bruto.

Bagaimana dengan karyawan yang memiliki gaji lebih dari itu? Anda tetap wajib memotong pajak penghasilannya setiap bulan seperti biasa.

3. Berlaku untuk enam bulan

Relaksasi pajak penghasilan bukan berarti penghapusan kewajiban untuk selamanya, yang tentu saja akan memengaruhi penerimaan APBN. Skema ini hanya berlaku untuk jangka waktu enam bulan, terhitung sejak April 2020.

“Ini diberikan selama enam bulan dan dimulai dari gaji April ini. Sehingga nanti akan sampai dengan September. Nilai dari relaksasi PPh 21 karyawan akan sebesar Rp 8,6 triliun, yang dihitung berdasarkan estimasi kinerja perusahaan tahun 2019,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Kompas.com pertengahan Maret lalu.

Pasal 2 ayat (4) PMK-23 dan Pasal 2 ayat (5) PMK-44 menjelaskan bahwa insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada karyawan, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada karyawan.

Sehingga pemberi kerja yang selama ini memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 karyawannya tetap wajib membayarkan PPh Pasal 21 DTP secara tunai kepada karyawan sesuai perhitungan. (Karyawan tetap dapat menikmati insentif PPh Pasal 21 DTP)

Perhitungan PPh Pasal 21 DTP dan Take Home Pay karyawan yang bekerja pada pemberi kerja yang selama ini memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 karyawannya adalah sesuai contoh pada lampiran huruf B nomor 4 PMK-44.

Update Terbaru:

Per 16 Juli 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Peraturan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 86/2020) yang merupakan revisi dari Peraturan Nomor PMK 44/2020. Perubahan tersebut terkait insentif PPh Pasal 21 yaitu adanya penambahan jangka waktu insentif PPh Pasal 21 DTP. Sebelumnya, PMK 44/2020 mengatur insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Namun sesuai dengan revisi terbaru dari PMK 86/2020, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan jangka waktu tiga bulan.

Selanjutnya, dalam PMK 86/2020 terdapat ketentuan baru yang belum diatur dalam PMK 44/2020. Dalam PMK 86/2020, kewajiban pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk wajib pajak berstatus pusat yang memiliki cabang dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat.

Baca Juga: Ketentuan Gaji Karyawan Positif Corona

Masih menghitung PPh 21 karyawan dengan Excel yang rumit dan merepotkan? Ada cara yang lebih cepat dan akurat dengan menggunakan aplikasi payroll Gadjian. Software ini dapat menghitung PPh 21 karyawan secara otomatis dengan metode gross, gross up, maupun nett sesuai dengan kebijakan upah yang berlaku di perusahaan Anda.

HRIS cloud terbaik di Indonesia ini juga dapat menghitung PPh 21 karyawan tetap dan karyawan lepas harian, serta untuk semua jenis penghasilan yang dikenai pajak (objek pajak) baik yang sifatnya teratur, seperti gaji dan tunjangan tetap, serta penghasilan tidak teratur seperti bonus dan tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

Gadjian adalah aplikasi hitung gaji online yang efisien. Bukan hanya menyingkat waktu kerja dengan sistem hitung otomatis yang minim error, penggunaan Gadjian juga akan memangkas biaya kelola keuangan dan administrasi karyawan perusahaan Rp 20 juta setahun. Jadi, ketika ekonomi melambat karena pandemi, Gadjian ikut membantu perusahaan Anda menekan pengeluaran perusahaan.

Coba Gadjian Sekarang

Writer: Diyan Faranayli

Share