Tata Cara Mengatur Jadwal Shalat & Jadwal Kerja (Shift) Tenaga Medis COVID-19

Genap satu bulan sejak kasus pertama pasien positif COVID-19 di Indonesia diumumkan pemerintah pada 2 Maret 2020, kurva jumlah penderita penyakit ini terus naik tajam, menembus angka 1.790 orang dan menyebabkan 170 kasus kematian di Tanah Air. 

Angka di atas tidak termasuk pasien dalam pengawasan (PDP), atau orang yang dirawat karena memiliki gejala serupa namun belum terkonfirmasi sebagai COVID-19. Beberapa PDP yang meninggal tanpa tes dan pemeriksaan lab tidak dikategorikan sebagai kasus kematian akibat coronavirus.

Meski demikian, PDP dan pasien COVID-19 ditangani dengan protokol medis yang sama, yaitu isolasi. Karena virus corona termasuk biohazard atau ancaman bagi manusia, setiap tenaga medis yang terlibat penanganan wajib mengenakan hazardous materials (hazmat) suit untuk mencegah penularan apabila terjadi kontak dengan pasien.

Baca Juga: Karyawan Meninggal Karena Corona, Apa Saja Hak-Haknya?

Hazmat yang juga disebut sebagai alat pelindung diri (APD) ini terdiri atas baju dari bahan yang tidak tembus partikel kimia berbahaya dan virus, yang menutup ujung kepala hingga kaki, sarung tangan, kaca pelindung mata (goggles), masker, dan sepatu. APD merupakan perlengkapan sekali pakai. Setelah dibuka atau dilepas dari badan, pelindung ini harus dibuang dan dimusnahkan, dan tidak untuk dipakai ulang. 

Persoalannya, seiring dengan penambahan jumlah pasien PDP maupun positif corona, rumah sakit rujukan COVID-19 di setiap kota mulai kekurangan APD. Tanpa perlengkapan proteksi ini, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam memerangi wabah corona tidak dapat bekerja. 

“Laporan kawan-kawan di lapangan begitu. Ada yang mengatakan persediaan APD di rujukan hanya bisa bertahan seminggu atau tujuh hari ke depan. Jadi memang harus terus mendapatkan suplai dan distribusi yang baik,” kata Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih dikutip Kompas.com pada 26 Maret.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melakukan percepatan pengadaan sekitar 3 juta APD hingga akhir Mei dengan bertumpu pada produksi dalam negeri. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki setidaknya 18 perusahaan yang siap memproduksi APD. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberi kelonggaran impor bahan bakunya.

Di tengah keterbatasan cadangan APD, rumah sakit berhemat dengan menjatah satu setel per hari untuk setiap dokter dan perawat. Ini memaksa tenaga medis tetap mengenakan hazmat dan tidak melepasnya selama shift kerja.

Pertengahan Maret lalu, akun Facebook Hawler Teaching Hospital, sebuah rumah sakit rujukan corona di Irak, mengunggah foto seorang petugas medis yang sedang salat dengan mengenakan hazmat lengkap, yang kemudian menjadi viral di Indonesia. Lalu muncul pertanyaan tentang:

Bagaimana hukum shalat memakai APD yang tidak memungkinkan dilepas untuk berwudu?

Merespons pertanyaan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Salat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri Saat Merawat dan Menangani Pasien COVID-19. Fatwa ini mempertimbangkan fakta-fakta bahwa:

1. Untuk kepentingan keselamatan tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19, mereka harus memakai APD sekali pakai selama bekerja, sehingga menyulitkan untuk berwudu atau tayamum sebelum menunaikan salat.

2. Terkadang tenaga kesehatan harus menangani pasien dalam jangka waktu yang panjang, sehingga sulit melaksanakan salat pada waktunya.

Dengan berdasar pada dalil Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kaidah fikih, dan pendapat ulama terdahulu, fatwa MUI mengedepankan rukhsah (keringanan atau kemudahan) dalam ketentuan hukumnya sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan salat fardu dengan berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya.

2. Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu salat, maka wajib melaksanakan salat fardu sebagaimana mestinya.

3. Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu Zuhur atau Magrib dan berakhir masih berada di waktu Asar atau Isya maka ia boleh melaksanakan salat dengan jamak takhir.

4. Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu Zuhur atau Magrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan salat Asar atau Isya maka ia boleh melaksanakan salat dengan jamak takdim.

5. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua salat yang bisa dijamak (Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya) maka ia boleh melaksanakan salat dengan jamak.

6. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu salat dan ia memiliki wudu maka ia boleh melaksanakan salat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada.

7. Dalam kondisi sulit berwudu, maka ia bertayamum kemudian melaksanakan salat.

8. Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudu atau tayamum) maka ia tetap melaksanakan salat dengan kondisi yang ada (faqid al thahurain) dan tidak wajib mengulangi salatnya (i’datu al shalah).

9. Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia melaksanakan salat boleh dalam kondisi tidak suci dan wajib mengulangi salat usai bertugas.

10. Penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu salat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.

11. Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan salat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri.

Sebagai contoh, seorang perawat bekerja 8 jam dengan shift pukul 10.00-18.00. Jam kerjanya melewati dua waktu salat (Zuhur dan Asar) hingga masuk waktu Magrib, sehingga ia tidak mungkin menjalankan salat sebelum atau sesudah bekerja. Karena itu, ia melaksanakan salat Zuhur dan Asar sesuai waktu masing-masing atau secara jamak tanpa melepas APD dan tanpa wudu atau tayamum jika tidak memungkinkan.

Situasi semacam ini dapat dihindari dengan poin 10, di mana shift kerja bagi tenaga medis muslim diatur dengan mempertimbangkan waktu salat. Meski fatwa MUI di atas membolehkan salat memakai hazmat dan dalam kondisi berhadas, pada kenyataannya tidak semua orang merasa nyaman dan khusyuk salat tanpa bersuci dengan air wudu. Karena itu, mengatur waktu kerja agar tenaga medis punya kesempatan beribadah secara leluasa seharusnya menjadi opsi utama.

Shift dapat dibuat agar tidak melampaui dua waktu salat, sehingga memungkinkan dokter atau perawat melaksanakan salat jamak sebelum atau sesudah bekerja, misalnya seperti berikut:

  1. Shift pukul 8.00-16.00, salat Zuhur dan Asar dapat dilakukan secara jamak takhir setelah bekerja (masih masuk waktu Asar). 
  2. Shift pukul 13.00-21.00, salat Zuhur dan Asar dapat dilakukan secara jamak takdim sebelum bekerja (sudah masuk waktu Zuhur)
  3. Atau jika ada shift malam, maka jam kerja bisa dimulai setelah waktu Magrib, agar karyawan dapat menjalankan ibadah salat Magrib lebih dulu.

Pengaturan jadwal harian yang baik juga penting untuk menghindari tenaga medis mengalami kelelahan ekstrem. Setidaknya dalam satu bulan wabah COVID-19 di Indonesia, lebih dari 80 tenaga medis terinfeksi corona dan 12 dokter meninggal. 

Baca Juga: Ketentuan Gaji Karyawan Positif Corona

Menurut keterangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tidak semua dokter meninggal positif corona, tetapi juga akibat kelelahan. Jika keadaan ini berlarut, para dokter dan perawat menjadi kelompok pekerja paling rentan meninggal selama pandemi.

“Yang kami minta penjadwalan diatur selayak mungkin, supaya tidak double shift. Jadi dokter-dokter itu tidak terlalu lelah dan capek. Sebenarnya yang bagus itu ya per hari 3 shift,” kata Ketua Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih seperti diberitakan Okezone

Jadi, pengaturan jadwal kerja tidak hanya terkait dengan masalah ibadah, tetapi juga aspek kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Begitu juga dengan perusahaan pada umumnya, shift kerja juga sebaiknya memperhatikan waktu istirahat yang cukup bagi karyawan.

Jika kesulitan mengatur shift kerja karyawan, Anda dapat menggunakan aplikasi Gadjian. HRIS cloud terbaik di Indonesia ini tidak hanya andal untuk hitung gaji online karyawan secara otomatis setiap bulan, tetapi juga memiliki fitur pola kerja yang memudahkan HR menyusun jadwal shift karyawan tanpa repot. Bahkan, HR juga dapat mengatur waktu toleransi keterlambatan karyawan.

Gadjian telah membantu ratusan perusahaan mengelola penggajian dan administrasi karyawan secara efisien. Selain otomatisasi sistem pencatatan dan perhitungannya, aplikasi berbasis web ini sangat fleksibel. Di tengah pandemi COVID-19 di mana fleksibilitas sangat dibutuhkan untuk mendukung sistem jarak jauh dan work form home (WFH) guna menekan penyebaran wabah, Gadjian adalah aplikasi yang sangat relevan. HRIS Gadjian adalah aplikasi yang menggunakan penyimpanan awan (cloud-based payroll and HRIS) yang aman serta mudah diakses dari mana saja. Untuk mencoba mengelola shift kerja di klinik atau rumah sakit Anda, silakan daftar demo gratis Gadjian di bawah ini.

Coba Gadjian Sekarang

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *