Karyawan Meninggal Karena Corona, Apa Saja Hak-Haknya?

Pada akhir Januari 2020, World Health Organization (WHO) memperkirakan case fatality ratio dari coronavirus berkisar di angka 2%, atau relatif lebih rendah dibandingkan infeksi virus SARS (10%) dan MERS (34%). Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah kematian terhadap kasus infeksi virus keseluruhan.

Namun, data Worldometers pada awal April 2020 menunjukkan fatality ratio secara global telah mencapai 4%, dan berbeda-beda di setiap negara. Italia menjadi negara dengan tingkat kematian paling tinggi akibat COVID-19 yaitu di atas 11%. Sebagai perbandingan, China memiliki rasio kematian sekitar 4%, Amerika Serikat sekitar 2%, Spanyol sekitar 8%, Iran sekitar 6%, Korea Selatan 1,6%, dan Singapura 0,3%.

Sementara di Indonesia, kematian akibat corona telah melewati angka 9%. Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, rata-rata pasien yang meninggal memiliki penyakit penyerta, seperti penyakit jantung, ginjal, dan paru-paru, bukan semata karena corona.

Meski demikian, risiko kematian tetap bisa menimpa siapa saja yang terinfeksi corona, sekalipun peluang untuk sembuh menurut data jauh lebih besar. Bagaimana jika yang meninggal akibat COVID-19 adalah karyawan perusahaan? 

Apabila ia seorang muslim maka wajib dipenuhi hak-hak pengurusan jenazah (tajhiz al-jana’iz) namun tetap mengikuti protokol medis untuk mencegah penularan virus, seperti jenazah dimasukkan ke dalam plastik dan petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Hak perlakuan jenazah sesuai syariat Islam

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi COVID-19, yang dirinci dalam ketentuan berikut:

1. Pengurusan jenazah positif COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menyalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar petugas tidak terpapar virus.

2. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syarak termasuk syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan protokol medis.

3. Jenazah positif COVID-19 dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya oleh petugas berjenis kelamin sama, kecuali jika tidak ada. Najis (jika ada) dibersihkan sebelum jenazah dimandikan. Cara memandikannya dengan mengucurkan air merata ke seluruh tubuh jenazah.

  • Jika atas pertimbangan ahli yang tepercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (sampai pergelangan) dengan debu, dan petugas tetap menggunakan APD.
  • Jika menurut pendapat ahli yang tepercaya bahwa memandikan atau tayamum tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dharurah syar’iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

4. Jenazah positif COVID-19 dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikannya. Jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan menghadap ke arah kiblat.

5. Disunahkan menyegerakan salat jenazah setelah dikafani dan dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Salat jenazah dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak, boleh disalatkan dari jauh (salat Gaib). Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.

6. Penguburan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis, dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (al-dharurah al-syar’iyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI No 34 Tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah Dalam Keadaan Darurat.

Baca Juga: Ketentuan Gaji Karyawan Positif Corona

Hak yang dibayarkan perusahaan

Di luar pengurusan jenazah, ada hak lain karyawan meninggal yang wajib dibayarkan pengusaha kepada keluarga/ahli waris, yaitu sejumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak. Ketentuan ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 166 berikut:

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Besarnya uang pesangon Pasal 156 ayat (2) dan UPMK Pasal 156 ayat (3) adalah:

Masa kerja

Pesangon

UPMK

< 1 tahun

1 bulan upah

_

1 tahun sampai < 2 tahun

2 bulan upah _

2 tahun sampai < 3 tahun

3 bulan upah

_

3 tahun sampai < 4 tahun

4 bulan upah

2 bulan upah

4 tahun sampai < 5 tahun

5 bulan upah

2 bulan upah

5 tahun sampai < 6 tahun

6 bulan upah

2 bulan upah

6 tahun sampai < 7 tahun

7 bulan upah

3 bulan upah

7 tahun sampai < 8 tahun

8 bulan upah

3 bulan upah

8 tahun sampai < 9 tahun

9 bulan upah 

3 bulan upah

9 tahun sampai < 12 tahun

9 bulan upah

4 bulan upah

12 tahun sampai < 15 tahun

9 bulan upah

5 bulan upah

15 tahun sampai < 18 tahun

9 bulan upah

6 bulan upah

18 tahun sampai < 21 tahun

9 bulan upah

7 bulan upah

21 tahun sampai < 24 tahun

9 bulan upah

8 bulan upah

24 tahun atau lebih

9 bulan upah

10 bulan upah


Misalnya, karyawan yang meninggal telah bekerja 15 tahun, maka ahli warisnya berhak mendapat 2 kali 9 bulan upah (pesangon) dan 1 kali 6 bulan upah (UPMK), ditambah uang penggantian hak di Pasal 156 ayat (4) yang meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja

3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat

4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Hak yang dibayarkan BP Jamsostek

Ahli waris karyawan yang meninggal juga mendapat manfaat program Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan. Berapa besarnya?

Manfaat JKM berupa uang tunai sebesar Rp 42 juta yang terdiri atas santunan sekaligus Rp 20 juta, santunan berkala Rp 12 juta yang diberikan 24 kali, dan biaya pemakaman Rp 10 juta.

Apabila masa iuran telah mencapai 3 tahun, maka ahli waris juga berhak mendapat manfaat berupa beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak, masing-masing Rp 1,5 juta per tahun untuk TK sampai SD/sederajat, Rp 2 juta per tahun untuk SMP, dan Rp 3 juta per tahun untuk SMA, dan Rp 12 juta per tahun untuk S-1.

Baca Juga: 5 Langkah Perusahaan Lindungi Karyawan dari Wabah Corona

Ahli waris juga berhak atas saldo JHT dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan BP Jamsostek sekaligus sebesar akumulasi iuran yang disetor setiap bulan beserta hasil pengembangannya. Urutan ahli waris yang berhak atas JHT adalah janda/duda, anak, orang tua, cucu, saudara kandung, mertua, atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat.

Sedangkan manfaat JP diberikan kepada ahli waris (janda/duda) berupa uang pensiun bulanan sampai yang bersangkutan meninggal dunia atau menikah lagi. Namun, syaratnya karyawan yang meninggal telah menjadi peserta minimal 1 tahun dengan density rate atau tingkat kepatuhan membayar iuran 80%.

Iuran program JKM dibayar perusahaan sebesar 0,3% upah. Iuran JHT dibayar perusahaan 3,7% upah dan ditanggung karyawan 2% upah, sedangkan iuran JP dibayar perusahaan 2% upah dan ditanggung karyawan 1% upah.

Menghitung besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan lebih mudah menggunakan HRIS system Gadjian ketimbang secara manual. Aplikasi penggajian berbasis cloud ini punya fitur hitung BPJS Online yang dapat menghitung secara otomatis tunjangan JKK, JKM, JHT, dan JP yang dibayarkan perusahaan maupun iuran yang ditanggung karyawan. Hasil perhitungan muncul sebagai potongan gaji karyawan di slip gaji online.

Gadjian juga memudahkan pelaporan SIPP BPJS dengan menyediakan file di aplikasi. HR tinggal mengunggahnya ke SIPP Online, tanpa perlu repot mengunduh dan mengisi template form XLS. Dengan menggunakan aplikasi payroll Gadjian, pekerjaan kelola administrasi personalia seperti menghitung dan membayar gaji karyawan jauh lebih mudah, cepat, dan hemat biaya.

Coba Gadjian Sekarang

Share