Ketentuan Gaji Karyawan Positif Corona

Perusahaan wajib meliburkan karyawan yang terinfeksi corona. Bukan hanya karena sakit dan tidak mampu melakukan pekerjaan, tetapi juga sesuai protokol penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan, orang yang positif corona harus diisolasi hingga dinyatakan sembuh atau negatif. Tujuannya adalah mencegah penularan virus ke orang lain.

Isolasi dapat dilakukan secara mandiri apabila yang bersangkutan hanya mengalami gejala ringan atau bahkan tidak memiliki gejala dan keluhan sama sekali (asimtomatik). Sedangkan penderita yang mengalami sakit parah diisolasi di rumah sakit dan ditangani oleh tenaga medis secara intensif.

Isolasi mandiri atau karantina selama 14 hari juga berlaku bagi orang dalam pemantauan (ODP), yaitu mereka yang baru mengunjungi kota atau negara yang terdampak COVID-19, misalnya karyawan sepulang perjalanan dinas. Tujuannya untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar sehat dan tidak tertular virus.

Lalu bagaimana dengan ketentuan gaji karyawan positif corona atau yang menjalani isolasi mandiri dan tidak masuk kerja? Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang ditandatangani Ida Fauziah pada 17 Maret 2020, mengamanatkan setiap gubernur untuk melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19, dengan ketentuan berikut:

1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai ODP terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.

2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan suspect atau terduga COVID-19 dan diisolasi/dikarantina menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa isolasi/karantina.

3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena penyakit COVID-19 yang dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Jadi, karyawan yang diisolasi atau karantina dan belum positif COVID-19 tetap mendapat upah penuh. Sedangkan upah pekerja/buruh yang tidak bekerja karena sakit atau positif COVID-19 dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang dimaksud adalah UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 93 ayat 1, 2(a), dan 3 sebagai berikut:

1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila (a) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a sebagai berikut:

  • Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah
  • Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah
  • Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah
  • Untuk 4 bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Dengan demikian, apabila karyawan yang terjangkit corona tidak dapat bekerja selama kurun waktu 4 bulan, maka ia tetap berhak mendapatkan gaji penuh, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap sebesar yang ia terima selama ini.

Baca Juga: 5 Langkah Perusahaan Lindungi Karyawan dari Wabah Corona

Untuk menghitung gaji karyawan dengan mudah dan akurat, HR/finance dapat menggunakan payroll software Gadjian. Aplikasi HRIS berbasis cloud ini menghitung seluruh komponen gaji karyawan, dari mulai upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus, lembur, THR, BPJS, dan pajak PPh 21 karyawan secara otomatis.

Gadjian membantu perusahaan mengelola administrasi karyawan lebih efisien dengan menghemat waktu kerja HR serta memangkas biaya HRD Rp 20 juta setahun. Tidak hanya hitung gaji online, aplikasi andalan para pengusaha di Indonesia ini juga memiliki fitur cuti online.

Baca Juga: Peraturan Cuti Tidak Dibayar Sesuai Undang-Undang

Dengan mobile app GadjianKu, karyawan dapat mengajukan cuti dan izin/sakit melalui aplikasi tanpa form kertas. Atasan dapat langsung menyetujui atau menolak pengajuan cuti karyawan dari aplikasi. Sistem secara otomatis memotong saldo cuti apabila pengajuan disetujui, sehingga HR tak perlu repot menghitung manual sisa cuti karyawan.

Sistem online ini sangat mendukung kerja dari rumah (work from home) selama masa pandemi COVID-19. Apabila karyawan sakit berdasarkan keterangan dokter, ia dapat mengajukan izin tidak bekerja dari aplikasi tanpa perlu ke kantor.

Coba Gadjian Sekarang

Share