DKI Jakarta Menjadi Provinsi dengan UMP Tertinggi Tahun 2020

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah resmi menetapkan kenaikan UMP 2020 untuk wilayah ibu kota sebesar 8,51% sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, yakni dari Rp 3.940.972 pada tahun 2019 menjadi Rp 4.276.349.906. Dengan demikian, provinsi barometer perekonomian nasional ini memiliki UMP tertinggi tahun 2020.

Namun, serikat pekerja menganggap besaran upah baru Rp 4,2 juta ini masih terlalu kecil atau di bawah tuntutan mereka Rp 4,6 juta. Tuntutan itu telah disampaikan buruh lewat unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Balai Kota Jakarta, 30 Oktober, dua hari menjelang penetapan UMP.

Tuntutan pihak buruh adalah kenaikan sebesar 10-15%, yang didasari pada rekomendasi dewan pengupahan yang menggunakan indikator harga kebutuhan hidup layak (KHL) terhadap 78 item, yang meliputi kebutuhan makanan dan minuman, sandang, rumah dan perkakas, pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta rekreasi dan tabungan. 

Mereka menekankan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 89, di mana upah minimum ditetapkan oleh gubernur setiap tahun sebagai jaring pengaman untuk mencapai kehidupan yang layak, dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan dan/atau bupati/walikota. 

Sementara, pemerintah menetapkan UMP berdasarkan PP Pengupahan No 78 Tahun 2015, menggunakan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel perhitungan kenaikan. 

Kenaikan UMP = Tingkat Inflasi + Pertumbuhan PDB

Meski tidak memenuhi harapan pekerja, penetapan UMP DKI tetap sah. Ketentuan upah minimum itu berlaku mengikat untuk setiap perusahaan di wilayah DKI per 1 Januari 2020.

Selain DKI Jakarta, ada empat provinsi di luar Pulau Jawa yang termasuk 5 daerah dengan UMP tertinggi di Indonesia. Sebaliknya, 5 provinsi dengan UMP terendah didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Berikut data dan fakta masing-masing:

Baca Juga: Hubungan Inflasi dengan Kenaikan Gaji Karyawan

UMP Tertinggi 2020

No

Provinsi UMP 2019 UMP 2020 Kenaikan upah
Nominal

Persentase

1

DKI Jakarta Rp 3.940.973 Rp 4.276.349 Rp 335.376 8,51 %

2

Papua Rp 3.240.900 Rp 3.516.700 Rp 275.800 8,51 %

3

Sulawesi Utara Rp 3.051.076 Rp 3.310.722 Rp 259.646 8,51 %
4 Bangka Belitung Rp 2.976.705 Rp 3.230.022 Rp 253.317

8,51 %

5 Aceh Rp 2.916.810 Rp 3.165.030 Rp 248.220

8,51 %


UMP Terendah 2020

No

Provinsi UMP 2019 UMP 2020 Kenaikan upah
Nominal

Persentase

1

DI Yogyakarta Rp 1.570.922 Rp 1.704.608 Rp 133.686 8,51 %

2

Jawa Tengah Rp 1.605.396 Rp 1.742.015 Rp 136.619 8,51 %

3

Jawa Timur Rp 1.630.059 Rp 1.768.777 Rp 138.718

8,51%

4 Jawa Barat Rp 1.668.372 Rp 1.810.351 Rp 141.979

8,51%

5 NTT Rp 1.793.293 Rp 1.945.902 Rp 152.609

8,51%

Lalu, apa yang mesti dilakukan perusahaan merespon kenaikan UMP tahun depan? 

Pertama, hal paling pokok adalah penyesuaian upah terendah di perusahaan, terutama bagi perusahaan yang masih menerapkan standar upah minimum dalam kebijakan pengupahan karyawan. Ini wajib dilakukan sebab UU Ketenagakerjaaan secara tegas melarang pengusaha membayar upah karyawan di bawah upah minimum, dan pelanggaran dapat berakibat sanksi pidana. Apabila perusahaan tidak mampu, maka dapat mengajukan penangguhan ke pemerintah daerah. 

Kedua, perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian upah melalui kenaikan gaji 2020. Inflasi yang menjadi tolok ukur kenaikan UMP, pada dasarnya, berdampak ke semua orang dan menyebabkan turunnya daya beli. Karena itu, penyesuaian gaji sebaiknya juga diterapkan ke semua karyawan di setiap golongan jabatan, bukan hanya level terendah yang dibayar upah minimum.

Baca Juga: Contoh Slip Gaji Karyawan Tanpa Excel

Ketiga, dengan bertambahnya beban perusahan untuk pembayaran gaji, maka perusahaan perlu menjalankan bisnis lebih efisien. Banyak pos pengeluaran yang semestinya dapat ditekan, misalnya biaya kelola administrasi karyawan yang tanpa disadari merupakan beban rutin yang cukup besar.

Gadjian adalah solusi paling efisien untuk menangani administrasi personalia. Payroll software terbaik di Indonesia ini dapat menghemat biaya perusahaan untuk kelola administrasi SDM Rp 20 juta setahun. 

Aplikasi berbasis cloud ini memiliki fitur hitung gaji online yang membuat pekerjaan penggajian HR dan finance menjadi lebih ringan dan cepat. Perhitungan gaji karyawan dapat diselesaikan oleh satu orang admin, sehingga tugas rutin bulanan ini tidak membutuhkan banyak tenaga. 

Menghitung gaji dan seluruh komponen beserta potongan pajak penghasilan PPh 21 karyawan dapat dikerjakan secara otomatis tanpa buang waktu. Karena itu, dengan Gadjian, tak ada lagi istilah hitung gaji sampai lembur, lebih hemat biaya.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share