Berlaku Mulai 2020, Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan Karyawan   

Apakah perusahaan kamu mempekerjakan banyak karyawan dengan gaji di atas Rp 8.000.000 juta per bulan dan selama ini memberikan tunjangan BPJS Kesehatan? Jika ya, berarti kamu mesti siap-siap memperbesar anggaran pengeluaran untuk membayar iuran BPJS.

Ini sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 yang menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan. Meskipun ketentuan persentase PPU karyawan swasta tidak berubah, yakni tetap 5% dengan ketentuan 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja, pemerintah menaikkan batas maksimal upah sebagai dasar perhitungan iuran, dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta. Akibatnya demikian:

  1. Upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta, tidak lagi dihitung menggunakan dasar Rp 8 juta, tetapi menggunakan besaran upah yang diterima karyawan.
  2. Upah di atas Rp 12 juta tidak lagi dihitung menggunakan dasar Rp 8 juta, melainkan menggunakan dasar upah tertinggi, Rp 12 juta.

Kesimpulannya, batas maksimal iuran berubah, dari 5% atas Rp 8 juta, menjadi 5% atas Rp 12 juta. Ini artinya pengeluaran perusahaan untuk tunjangan BPJS Kesehatan akan lebih besar di tahun depan. Namun, tarif baru iuran BPJS Kesehatan karyawan tidak akan berpengaruh bagi karyawan yang berpenghasilan Rp 8 juta atau kurang. 

Berikut sejumlah perubahan besaran iuran BPJS Kesehatan dan mulai berlakunya menurut Perpres No 75/2019:

Peserta BPJS

Iuran Sebelumnya Iuran Terbaru

Mulai Berlaku

PBI

Rp 23.000 

Rp 42.000

1 Agustus 2019

PBPU & BP

  • Kelas III: Rp 25.500
  • Kelas II: Rp 51.000
  • Kelas I: Rp 80.000
  • Kelas III: Rp 42.000
  • Kelas II: Rp 110.000
  • Kelas I: Rp 160.000

1 Januari 2020 

PPU

  • Pegawai pemerintah: 5% (3% pemberi kerja, 2% peserta)
  • Pegawai BUMN dan karyawan swasta: 5% (4% pemberi kerja, 1% peserta)
  • Batas upah/gaji paling tinggi sebagai dasar perhitungan: Rp 8 juta
  • Batas upah paling rendah: UMK/UMP
  • Pegawai pemerintah: 5% (4% pemberi kerja, 1% peserta)
  • Pegawai BUMN dan karyawan swasta: 5% (4% pemberi kerja, 1% peserta)
  • Batas upah/gaji paling tinggi sebagai dasar perhitungan: Rp 12 juta
  • Batas upah paling rendah: UMK/UMP
  • 1 Oktober 2019 untuk pegawai pemerintah
  • 1 Januari 2020 untuk pegawai BUMN dan karyawan swasta

Itu sebabnya, mengapa pro kontra kenaikan iuran BPJS Kesehatan selalu menjadi topik hangat bahkan sejak rencana itu diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penolakan datang tidak hanya dari pengusaha, tetapi juga serikat pekerja dan masyarakat peserta mandiri jaminan kesehatan, hampir di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Pengaruh Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi Perusahaan

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menilai besaran persentase iuran dinilai tidak memiliki asas keadilan, sebab setiap daerah memiliki standar upah minimum beragam. Karena itu, pungutan BPJS menjadi tidak sama besar, di mana daerah yang upah minimumnya tinggi membayar iuran lebih besar. 

“BPJS Kesehatan seharusnya bukan hanya main pungut dengan persentase tertentu, tapi juga harus berasaskan keadilan, karena kalau berdasarkan persentase, dasarnya UMK (upah minimum) di Jawa Tengah akan lebih kecil iurannya jika dibandingkan dengan kawasan Karawang, Garut, dan lainnya,” kata Ade seperti ditulis Kompas.com.

Sementara, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Alasannya, hal itu akan membebani perusahaan di mana pada saat yang sama harus menaikkan upah minimum tahun 2020, di tengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti. Ia menyarankan direksi BPJS lebih dulu mencari cara agar masyarakat yang menunggak iuran tidak terlalu banyak.

Dari kelompok masyarakat sipil, seperti ditulis Liputan6.com, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengkritik kebijakan ini. Ketua YLKI Tulus Abadi setuju bahwa secara hitung-hitungan matematis kenaikan iuran bisa menjadi solusi defisit BPJS Kesehatan, namun dari sisi lain langkah itu bisa kontra produktif. 

Selain akan memicu gerakan turun kelas BPJS secara massal, kebijakan pemerintah itu juga dapat menyebabkan penunggakan iuran lebih masif, terutama dari peserta mandiri yang kini tunggakannya sekitar 46%. Tulus menyarankan BPJS lebih dulu melakukan cleansing data, terutama kepesertaan PBI yang diduga banyak salah sasaran.

Sementara, kalangan pekerja paling gencar menolak kenaikan iuran BPJS dengan menggelar unjuk rasa di berbagai kota. Alasannya sama, kenaikan iuran BPJS Kesehatan membebani buruh dan menurunkan daya beli, sementara kenaikan upah minimum tidak sebesar tuntutan mereka. 

Tetapi benarkah demikian, bukankah sebagai peserta PPU, buruh tidak terpengaruh oleh kebijakan ini? Memang, kenaikan iuran BPJS tidak berdampak apa-apa bagi buruh yang selama ini mendapat tunjangan BPJS 4% dari perusahaan, kecuali upahnya di atas Rp 8 juta. 

Persoalan yang terjadi adalah saat ini masih banyak buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha tanpa fasilitas tunjangan jaminan kesehatan. Mereka tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan oleh perusahaan. Sehingga, banyak dari mereka mendaftar sendiri sebagai peserta mandiri. Pekerja seperti inilah yang terdampak paling besar, karena seperti tabel di atas, mereka harus menanggung kenaikan iuran dua kali lipat.

“Kenaikan iuran 100% yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2020 jelas sangat memberatkan rakyat, di saat daya beli masyarakat turun karena minimnya penghasilan dan adanya PHK massal di berbagai perusahaan,” ujar Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, dikutip Kontan.co.id.

Baca Juga: Wajibkah Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Karyawan Kontrak?

Sebaliknya, Direktur utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut kenaikan iuran hanya akan memengaruhi 3% peserta PPU. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta jaminan kesehatan yang termasuk kategori PPU per 31 Agustus 2019 sebesar 51,7 juta orang, yang mencakup 17,4 juta PNS, anggota TNI dan Polri, dan 34,2 juta pegawai BUMN dan karyawan perusahaan swasta. 

Dari jumlah itu, hanya sekitar 1,5 juta atau 3% yang merupakan pekerja berpenghasilan di atas Rp 8 juta per bulan. Kelompok ini yang akan mengalami kenaikan iuran BPJS.

“Pekerja kantor saya sampaikan hampir tidak terdampak. Yang gajinya Rp 8 juta ke bawah itu ternyata kita lihat dalam master file kita itu 97%,” kata Fachmi seperti ditulis Wartaekonomi.co.id.

Jadi, apabila perusahaanmu mempekerjakan karyawan yang termasuk kelompok 3% di atas, maka kamu perlu menghitung ulang iuran BPJS setiap bulan. Ada cara mudah menghitung premi jaminan kesehatan, yaitu dengan menggunakan HR software berbasis cloud Gadjian.

Aplikasi pintar untuk mengelola administrasi karyawan ini dilengkapi dengan fitur hitung BPJS online, yang dapat melakukan hitung iuran BPJS otomatis, baik untuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungannya akan muncul di slip gaji online, berapa yang dibayarkan perusahaan dan berapa yang dibayar karyawan melalui pemotongan gaji.

Lupakan menghitung manual dengan Excel yang merepotkan. Gadjian akan membuat pekerjaanmu dalam menghitung gaji beserta komponennya, termasuk potongan BPJS dan PPh 21, selesai lebih cepat dan minim kesalahan. Aplikasi ini dapat menghemat biaya administrasi personalia hingga puluhan juta rupiah setahun.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share