Sah! Kenaikan UMP 2020 Sudah Ditetapkan Sebesar 8,15%

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%. Ketetapan ini tercantum di Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Namun, pihak pengusaha maupun buruh sama-sama tidak puas sekalipun perhitungan kenaikan tersebut punya landasan hukum. Meski menghormati keputusan pemerintah, para pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluh dengan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51% yang dinilai memberatkan dunia usaha, apalagi tidak disertai kenaikan produktivitas. Sebaliknya, para buruh yang tergabung di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kenaikan tersebut terlalu kecil, seharusnya minimal 10-15% bila didasarkan pada survei 78 item harga kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan Dewan Pengupahan Nasional.

Menanggapi ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta kedua pihak menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh pendahulunya, Hanif Dhakiri, tersebut. Sebab, angka 8,51% sudah sesuai ketentuan, yakni merujuk PP Pengupahan 78/2015 dengan berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita berharap diterima dengan baik, oleh pengusaha maupun buruh. Kita posisi di tengah. Semua data diambil dari BPS, bukan diambil sendiri-sendiri, baik dari pengusaha maupun buruh,” kata Ida di Istana, Jumat, 1 November, seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Sementara, menurut ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah, besaran kenaikan UMP 2020 tersebut sudah tepat. Sebab, perhitungannya didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Sebenarnya, bagaimana dasar penetapan kenaikan UMP? Ketentuan mengenai  besaran kenaikan upah minimum telah diatur dalam PP Pengupahan, Pasal 44, sebagai berikut:

  1. Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. 
  2. Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt )}
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan upah minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasannya, UMn adalah upah minimum yang akan ditetapkan, UMt merupakan upah minimum tahun berjalan. Inflasit adalah inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai September tahun berjalan, dan Δ PDBt merupakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari PDB kuartal II dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.

Baca Juga: Apa Sih Bedanya Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Take Home Pay?

Dengan demikian, secara matematis ada dua variabel yang memengaruhi kenaikan UMP, yaitu inflasi dan pertumbuhan PDB. Jumlah keduanya, seperti di formula, adalah besarnya kenaikan itu sendiri.

Data dari BPS menunjukkan inflasi nasional tahun ini sebesar 3,39%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) adalah 5,12%. Jika kedunya dijumlahkan maka diperoleh angka 8,51%. Dengan demikian, persentase kenaikan UMP 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51% sudah sesuai dan sah menurut PP Pengupahan.

Sedangkan sesuai Pasal 63, bagi daerah yang upah minimumnya pada tahun 2015 masih di bawah nilai KHL, wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020. Ada 7 provinsi yang termasuk kategori ini, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. 

Formula yang berlaku adalah UMn = UMt + [UMt x {(Inflasit + % Δ PDBt )+ % Adj}]. Adj adalah Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian upah minimum sama dengan KHL.

Setelah nominal kenaikan UMP di setiap provinsi diumumkan oleh gubernur, maka semua pengusaha wajib mematuhi ketentuan tersebut, yakni menyesuaikan upah paling rendah (untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun) di perusahaannya minimal sama dengan UMP per 1 Januari 2020.

UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 90, mengatur ketentuan tersebut secara tegas:

  1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
  2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

Bagaimana jika perusahaan nekat membayar upah di bawah UMP? Menurut Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran tersebut termasuk tindak pidana kejahatan. Pengusaha dikenai saksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. 

Oleh sebab itu, sebaiknya perusahaanmu merencanakan penyesuaian upah melalui kenaikan gaji 2020 menurut persentase yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan untuk menghitung gaji karyawan, kamu dapat menggunakan payroll software terbaik di Indonesia, Gadjian

Baca Juga: Cara Mudah Menghitung Persentase Kenaikan Gaji Karyawan

Mengapa Gadjian? Kenaikan upah adalah beban baru yang menyebabkan anggaran pengeluaran untuk gaji karyawan tahun depan membesar. Karenanya, agar biaya perusahaan tetap terkendali dan bisnis berjalan efisien, kamu perlu menekan biaya lainnya yang kurang perlu, salah satunya biaya kelola administrasi karyawan. Gadjian dapat membantumu menghemat biaya tersebut hingga puluhan juta rupiah setahun, dibandingkan jika kamu menggunakan cara manual. 

Aplikasi payroll ini memiliki beragam fitur serba otomatis, seperti hitung gaji online, kelola PPh 21, kelola BPJS, cuti online, analisis data, reminder kontrak, struktur dan skala upah, pola kerja shift, hingga pembayaran gaji karyawan secara online. Jadi, aplikasi ini akan membuat pekerjaan rutin HR dan finance jauh lebih mudah, lebih cepat, dan minim kesalahan. 

Selain efisiensi waktu kerja admin penggajian, Gadjian menghemat biaya perusahaan karena tidak membutuhkan biaya lisensi software, upgrade, storage, maupun perlindungan data pengguna. Sistemnya berbasis cloud dengan layanan Software as a Service (SaaS), di mana kamu hanya tinggal pakai aplikasinya dari browser.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share