5 Jenis Pajak PPh yang Wajib Diketahui HR dan Pengusaha

Aplikasi Payroll - Hitung Gaji, Hitung BPJS, Hitung PPh 21, Hitung Lembur, Payroll Software Terbaik | Gadjian

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas objek pajak berupa penghasilan yang diterima wajib pajak. Apa saja yang dimaksud dengan penghasilan?

Pasal 4 UU No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan penghasilan yang menjadi obyek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Setidaknya ada lima jenis pajak PPh yang perlu diketahui HR dan pengusaha, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan, yaitu:

PPh Pasal 21

Pajak PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Penerima penghasilan yang dikenai PPh 21 meliputi pegawai, penerima pensiun atau pesangon, bukan pegawai, mantan pegawai, anggota dewan komisaris, dan peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan.

Karyawan perusahaan termasuk subjek pajak yang dimaksud karena memperoleh penghasilan dari pekerjaannya. Menurut Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016, Pasal 2, pemberi kerja merupakan pemotong pajak PPh karyawan. Kemudian perusahaan melaporkan dan menyetorkan pajaknya ke negara, dan memberikan bukti potongnya kepada karyawan.

Di Pasal 17 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008, tarif PPh 21 untuk wajib pajak orang pribadi adalah 5 persen, 15 persen, 25 persen, dan 30 persen, masing-masing sesuai dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

PPh Pasal 22

UU No 36 Tahun 2008 menyebutkan PPh Pasal 22 sebagai bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh 22 diterapkan terhadap wajib pajak badan usaha tertentu milik pemerintah maupun swasta yang melakukan ekspor, impor, dan re-impor, termasuk juga penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

PPh 22 umumnya dikenakan terhadap barang atau komoditas yang dianggap menguntungkan bagi penjual maupun pembeli, sehingga pajak penghasilan tersebut dapat dikenakan terhadap penjualan maupun pembelian. Ketentuan PPh 22 relatif lebih rumit dibanding pajak penghasilan yang lain karena pemungut, obyek pajak, dan tarifnya sangat bervariasi.

Baca Juga: Panduan Lengkap Perhitungan PPh 21 Berdasarkan PTKP Terkini

PPh Pasal 23

Pajak penghasilan PPh 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21. Ada 62 jenis jasa yang menjadi obyek pajak PPh 23, seperti akuntasi, hukum, arsitektur, perencanaan kota, perancang, instalasi listrik/mesin, hingga internet.

Penghasilan yang dimaksud muncul karena adanya transaksi antara pihak penerima penghasilan (penyedia jasa) dengan pihak pemberi penghasilan (pengguna jasa). Pihak pemberi penghasilan memotong PPh 23, memberikan bukti potong, dan melaporkannya melalui SPT Masa PPh 23 ke kantor pajak.

Tarif PPh 23 yang dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto penghasilan adalah 15 persen dan 2 persen, tergantung pada obyek PPh 23.

PPh Pasal 25

Pajak PPh 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar dengan sistem angsuran, yang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak yang harus melunasi pajak terutang dalam satu tahun. Keterlambatan pembayaran PPh 25 berakibat wajib pajak dikenai bunga sebesar 2 persen per bulan sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Ada dua jenis pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak orang pribadi:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT), yakni orang yang melakukan usaha penjualan barang grosir maupun eceran, serta jasa, dengan satu atau lebih tempat usaha. Tarif pajaknya 0,75 persen dari omzet bulanan di masing-masing tempat usaha.
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPSPT), yakni pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri, dan berlaku tarif Pasal 17 ayat (1).

PPh Pasal 29

Pajak penghasilan PPh Pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang sebelum penyampaian SPT.

Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, pelunasan kekurangan pajak paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan sesudah tahun pajak berakhir.

Tarif PPh 29 wajib pajak orang pribadi adalah:

  • PPh 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah omzet per bulan
  • PPh 29 yang harus dilunasi = PPh terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi

Sedangkan untuk wajib pajak badan:

  • Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12
  • PPh 29 yang harus dilunasi = PPh terutang – Angsuran PPh 25

Dari lima jenis pajak penghasilan di atas, HR tentu paling familiar dengan PPh 21, sebab setiap bulan menghitung gaji karyawan beserta potongan pajaknya. Perhitungan pajak PPh 21 karyawan menggunakan cara manual memakan waktu karena membutuhkan ketelitian ekstra, termasuk dalam menerapkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) kawin/tidak kawin/jumlah tanggungan dan tarif pajak sesuai lapis penghasilan.

Baca Juga: Perbedaan Perhitungan Pajak PPh 21 Nett, Gross, dan Gross Up

Kabar baiknya, sekarang sudah ada software hitung pajak karyawan online yang efisien, yakni Gadjian. Aplikasi  HRIS berbasis cloud ini merupakan sistem HR online yang menggabungkan fungsi kelola administrasi karyawan dan payroll system, sehingga dengan satu aplikasi, kamu dapat melakukan banyak hal dari mengelola cuti, lembur, shift kerja, hingga menghitung dan membayar gaji.

Sistem hitung Gadjian, termasuk di dalamnya hitung PPh 21 online, selalu menerapkan ketentuan perpajakan terbaru sehingga kamu tak perlu khawatir dengan hasil hitung otomatis aplikasi pintar ini. Jika pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru, maka sistem akan menyesuaikannya untuk menjamin kamu memperoleh perhitungan pajak yang akurat.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Bagikan artikel ini:

Share