Apakah Izin Haji atau Cuti Haji Karyawan Memotong Jatah Cuti Tahunan?

Payroll Sofware Indonesia untuk Mengeloala Keuangan dan Karyawan Perusahaan | Gadjian

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang menjadi kewajiban bagi umat Muslim yang mampu mengerjakannya. Kemampuan menjalankan ibadah ini dipandang dari segi fisik, mental, dan keuangan. Maka dari itu, wajar jika sebagian besar jemaah haji berada pada usia produktif. Dengan berangkat haji pada usia yang masih relatif muda, harapannya ibadah di Tanah Suci menjadi lebih optimal.

Sahabat Gadjian memegang peran HR di perusahaan yang memiliki banyak karyawan Muslim? Ada baiknya Anda mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemberian izin haji, agar jika ke depannya ada karyawan yang hendak berangkat haji, Anda tidak lagi mengalami kebingungan dalam menghadapinya.

Baca Juga: Jika Karyawan Cuti Haji, Apakah Mereka Tetap Mendapatkan Upah?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul tentang cuti haji adalah, izin ibadah haji yang dihubungkan dengan jatah cuti tahunan. Apalagi, durasi ibadah haji memang cukup lama, yaitu sekitar 40 (empat puluh) hari. Bagaimana aturan bagi karyawan yang akan menunaikan ibadah haji, seperti: apakah cuti tahunan akan dipotong, dan lain-lain. Berikut ini pembahasannya.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyebutkan,

“Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan oleh agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, sebesar Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh dengan ketentuan hanya sekali selama Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan yang bersangkutan.”

Sementara itu, Pasal 24 menjelaskan bahwa ‘menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya’ merupakan ‘alasan pekerja tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya’ yang harus diterima dan diperbolehkan.

Baca Juga: Ringkasan Lengkap Hak Cuti Karyawan Menurut Depnaker

Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan juga menjelaskan hal yang sama, bahwa ‘pekerja/buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya’ tetap berhak atas upahnya.

Berdasarkan landasan hukum di atas, maka pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerjanya yang ingin melaksanakan ibadah haji. Sedangkan jika berbicara tentang cuti tahunan, pelaksanaan ibadah haji idealnya tidak menghilangkan hak atas jatah cuti karyawan. Jika memang seorang pekerja sudah memiliki hak cuti tahunan, maka ia diperbolehkan untuk mengajukan cuti haji. Akan tetapi, hal-hal yang menyangkut durasi izin, atau jika perusahaan hanya memberikan izin pada haji yang pertama kali, dapat ditetapkan pada perjanjian kerja agar lebih jelas bagi kedua belah pihak.

Baca Juga: Konsultasi HR: Apakah Sisa Cuti Dapat Diuangkan?

Untuk mempermudah pekerjaan HR dalam hitung sisa cuti tahunan, pertimbangkanlah untuk menggunakan sistem HR seperti Gadjian. Aplikasi HRD Gadjian dapat melakukan hitung gaji lengkap dengan semua variabel seperti tunjangan, lembur, dan potongan gaji; bahkan perhitungan PPh 21 dan BPJS juga dapat dikerjakan dengan Gadjian. Perhitungan upah dan pengajuan cuti bagi karyawan yang hendak menjalankan ibadah haji menjadi lebih efisien dan efektif, dengan payroll software Gadjian.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share