Jika Karyawan Cuti Haji, Apakah Mereka Tetap Mendapatkan Upah?

Dalam Permenag 20/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada umumnya, ibadah haji membutuhkan waktu kurang lebih 40 (empat puluh) hari; sehingga wajar jika perusahaan Sahabat Gadjian mungkin mempertanyakan bagaimana cara terbaik untuk mengelola hak izin haji bagi karyawan tetap.

Kelola Pengajuan dan Perhitungan Cuti Karyawan secara Online | Gadjian

Sebelum membahas tentang cuti haji, ada baiknya kita mengupas landasan hukum bagi pengajuan izin haji atau cuti haji. Pasal 93 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.”

Sementara itu, di dalam Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menjelaskan bahwa pengusaha wajib membayarkan upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak melakukan pekerjaannya dikarenakan kewajiban beribadah. Bahkan, Pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 400 juta (UU Ketenagakerjaan).

Akan tetapi, kembali ke Pasal 93 UU Ketenagakerjaan di atas, dimana ayat (5) menyatakan bahwa:

“Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Maka dari itu, kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah:

  1. Pengusaha WAJIB membayarkan upah pada karyawan yang sedang melaksanakan ibadah haji.
  2. Pengusaha dianjurkan mengatur hakĀ cuti haji tersebut dalam kontrak kerja, agar kewajiban dan hak pekerja menjadi lebih jelas. Misalnya, maksimal durasi pengajuan cuti haji, apa saja upah yang dibayarkan, dan sebagainya.

Baca Juga: Ringkasan Lengkap Hak Cuti Karyawan Menurut Depnaker

Akan tetapi, mungkin akan muncul pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana dengan perhitungan gaji karyawan yang berangkat haji? Jangan khawatir, sistem HRIS Gadjian memiliki fitur untuk membantu hitung upah karyawan berdasarkan perjanjian kerja yang berlaku. Gadjian merupakan aplikasi hitung gaji yang juga dilengkapi dengan aplikasi cuti online untuk mempermudah proses pengajuan cuti. Jadi, jika perusahaan Anda memiliki banyak karyawan tetap yang beragama Islam, ada baiknya untuk segera menggunakan Gadjian agar proses persetujuanĀ cuti haji, termasuk pembayaran gaji karyawan yang beribadah haji, berjalan lebih lancar.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share