Tarif PPh 21 tahun 2017 dalam Penghitungan PPh sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Secara umum, tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) UU PPh adalah ketentuan tarif PPh 21 yang telah termuat dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Tarif umum PPh Pasal 21, sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPh tahun 2000 dan UU PPh 2008 (UU No. 36 Tahun 2008), terlihat pada tabel di bawah. Tarif progresif tersebut mengacu pada prinsip keadilan yang berhubungan dengan “ability to pay” (kemampuan untuk membayar).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif UU PPh 2008

Sampai dengan Rp 50 juta

5%

Di atas Rp 50 juta – Rp 250 juta

15%

Di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta

25%

> Rp 500 juta

30%


Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Besarnya tarif PPh berdasarkan UU PPh yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib yang dapat menunjukkan NPWP.

Baca Juga: Seberapa Penting NPWP Dimiliki oleh Karyawan?

Ketentuan PPh atas Pesangon dan Pensiun

Peraturan Pemerintah No. 68/2009 dan Peraturan Menkeu No. 16/PM.03/2010 mengatur tarif PPh atas Uang Pesangon dan Uang Manfaat Pensiun sebagai berikut:

  1. Atas penghasilan yang diterima oleh karyawan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final.
  2. Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.
  3. Cara hitung tarif PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon yaitu:
    a. Penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta: 0%
    b. Penghasilan bruto di atas Rp 50 juta – Rp 100 juta: 5%
    c. Penghasilan bruto di atas Rp 100 juta – Rp 500 juta: 15%
    d. Penghasilan bruto > Rp 500 juta: 25%
  4. Cara hitung tarif PPh Pasal 21 atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yaitu:
    a. Penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta: 0%
    b. Penghasilan bruto > Rp 50 juta: 5%

Baca Juga: Mendaftarkan Jaminan Hari Tua (JHT) Karyawan, Pentingkah?

Anda kesulitan menghitung pajak penghasilan karena banyaknya jenis pegawai atau pensiunan di perusahaan Anda? Gunakan aplikasi penggajian yang dapat mengelola PPh online dengan metode penghitungan Gross, Gross Up, dan Nett. Gadjian memiliki fitur-fitur yang dapat menyesuaikan cara hitung PPh 21 dengan peraturan pajak terbaru. Gadjian juga memungkinkan pembetulan PPh 21 otomatis. Pelaporan PPh 21 pun semakin cepat dan mudah!

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share