Apakah THR Tetap Diberikan Kepada Karyawan yang Mendapat Surat Peringatan (SP)?

Hitung THR Karyawan dan PPh 21 atas THR Secara Otomatis | Gadjian

Apakah saat ini di perusahaan Anda terdapat karyawan yang mendapat Surat Peringatan (SP) dari perusahaan karena melanggar aturan perusahaan? Apakah mereka juga berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan menjelang Idul Fitri nanti?

Sebelumnya, perlu diketahui lebih dulu tentang Pasal 161 UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja, sebagai berikut:

  1. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
  2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dari ketentuan di atas, cukup jelas bahwa SP merupakan mekanisme legal yang diatur UU, yang wajib ditempuh perusahaan sebelum menjatuhkan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya karena melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Baca Juga: Aturan Surat Peringatan (SP) Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

SP 1, 2, dan 3 masing-masing berlaku untuk 6 bulan. Jika karyawan yang mendapat SP 1 mengulangi pelanggaran dalam kurun waktu 6 bulan, maka perusahaan boleh mengeluarkan SP 2, dan seterusnya. Namun, jika yang bersangkutan mengulangi pelanggaran setelah 6 bulan, maka perusahaan hanya boleh mengeluarkan SP 1 lagi.

Selanjutnya, aturan THR Keagamaan yaitu Permenaker No 6 Tahun 2016, menjelaskan tentang siapa yang berhak mendapat THR, sebagai berikut:

Pasal 1 (1):
Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Pasal 2 (1):
Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

Pasal 2 (2):
THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Ketentuan di atas menetapkan 3 syarat yang berhak menerima THR, yakni Pekerja/Buruh atau keluarganya, masa kerja minimal 1 bulan, dan terikat hubungan kerja dengan pengusaha. Dengan demikian, jika mengacu pada dua peraturan di atas, karyawan yang mendapat SP secara hukum masih terikat hubungan kerja (belum PHK) sehingga tetap berhak atas uang THR, asalkan telah bekerja 1 bulan terus menerus atau lebih.

Persoalannya, bagaimana jika dalam peraturan perusahaan terdapat ketentuan secara spefisik yang menyebut sanksi pemotongan atau penghapusan THR Keagamaan bagi karyawan yang mendapat SP?

Besaran THR sesuai Permenaker adalah satu bulan upah bagi karyawan yang punya masa kerja 12 bulan atau lebih, dan proporsional (masa kerja/12 x satu bulan upah) bagi karyawan yang masa kerjanya lebih dari 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan.

Baca Juga: Bagaimana Cara Menghitung THR Karyawan yang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 4 Permenaker menyebutkan bahwa apabila penetapan besaran nilai THR Keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.

Menurut ketentuan di atas, perusahaan boleh menetapkan besaran THR lebih tinggi dari yang ditetapkan Permenaker. Namun, perusahaan tidak boleh menetapkan nilai THR lebih kecil dari ketentuan THR yang diatur Permenaker.

Dengan demikian, jika ada aturan perusahaan yang menetapkan pemotongan atau penghapusan THR karyawan yang mendapat SP, maka hal itu bertentangan dengan perundang-undangan. Jangan sampai ini terjadi di perusahaan Anda, karena pembayaran THR yang tak sesuai dengan ketentuan pemerintah bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, atau pembekuan kegiatan usaha.

Contoh tampilan slip perhitungan THR karyawan di software HRIS Gadjian:

Aplikasi HRIS untuk Menghitung THR Karyawan (Tunjangan Hari Raya) | Gadjian

Untuk menghitung THR Lebaran karyawan yang harus dibayarkan, Anda bisa menggunakan Gadjian agar tidak menghabiskan waktu. Aplikasi HRD ini membantu memudahkan Anda menghitung uang THR sekaligus potongan PPh 21-nya yang otomatis tercetak pada slip gaji online.

Gadjian merupakan Human Resource Information System (HRIS) yang lengkap dan mumpuni karena dibekali dengan berbagai fitur yang memudahkan beragam tugas personalia. Berbasis cloud, HR software ini mudah diakses dan aman untuk menyimpan data-data karyawan perusahaan, serta jauh lebih efisien bagi perusahaan kecil dan menengah, ketimbang membangun infrastruktur TI sendiri.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

 

Share