Baru Jadi HR? Pelajari Terlebih Dahulu 3 Prinsip HR Berikut Ini

“Wah, ternyata begini ya, rasanya jadi HR!”

Apakah perasaan itu yang hinggap dalam benak Anda saat ini? Tidak aneh, kok. Sangat normal bagi siapa pun yang baru memasuki dunia HR untuk merasa demikian, entah karena bersemangat atau mulai kewalahan. Dunia HR memang punya rentang jenis pekerjaan yang sangat luas dalam mengelola sumber daya manusia sebagai aset perusahaan.

Payroll Sofware Indonesia untuk Mengeloala Keuangan dan Karyawan Perusahaan | Gadjian

Lazim kita tahu, HR punya tugas merekrut karyawan baru. Tetapi, jangan lupa. HR juga menjadi garda terdepan saat perusahaan memutuskan memecat karyawan. HR punya tanggung jawab untuk memastikan hak-hak karyawan dan keluarganya terpenuhi dengan baik. Namun, tak jarang terjadi, HR juga membuat dan menyampaikan langsung surat teguran, surat peringatan, bahkan surat pemecatan. Bonus tahunan, aneka tunjangan, dan insentif lembur karyawan pun dihitung oleh HR. Tetapi di lain waktu, HR pula yang memotong gaji karyawan karena berbagai alasan: cicilan kasbon, denda keterlambatan kehadiran, turun jabatan, dan lain sebagainya. Pekerjaan menantang ini jelas tak mungkin diselesaikan sembarang orang.

Lalu, apa saja yang pertama-tama dan prinsipil, yang harus dipelajari oleh seorang HR yang baru masuk dalam bidang ini? Ada 3 (tiga) hal yang paling penting untuk dipahami di awal, yaitu:

1. UU Ketenagakerjaan

Di Indonesia saat ini, UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ialah landasan hukum tertinggi untuk mengatur pengelolaan tenaga kerja dan hubungan industrial. Sembilan puluh persen (90%) isi UU tersebut berisi tentang karyawan, sedangkan sepuluh persennya (10%) tentang perusahaan. Di dalam Undang-Undang yang terdiri atas 193 Pasal dan Penjelasan Pasal itu, pemerintah secara umum mengatur hak dan kewajiban perusahaan serta karyawan, seperti mengenai perjanjian kerja, pelatihan kerja, kesejahteraan karyawan, dan lain-lain. Sebagai landasan hukum yang tertinggi, semua kebijakan perusahaan terkait pengelolaan SDM tidak boleh bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

2. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Sebagai HR baru, Anda juga perlu mempelajari isi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Anda. Keduanya bukanlah bersifat wajib atau harus ada untuk semua perusahaan. Keduanya bisa ada di sebuah perusahaan manakala manajemen perusahaan dan serikat pekerja/ karyawan merasa perlu memperinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang belum seluruhnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Mempelajari kedua dokumen ini menjadi urgen bagi HR baru, sebab semua pekerjaan HR terkait erat dengan kedua dokumen di atas. Jangan sampai kreatifitas, inovasi, atau kebijakan yang Anda ambil justru bertentangan dengan isi kedua dokumen ini. Apalagi, departemen Andalah –HR— yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi tentang PP dan PKB kepada para karyawan baru. Baik aturan PP, maupun aturan PKB, berbeda satu sama lain, dan ini pun perlu dipelajari oleh HR.

Baca Juga: 7 Poin Penting tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

3. No Work, No Pay

Prinsip ke-3 ini juga penting untuk dipahami para praktisi HR yang baru terjun ke bidang ini. Dalam UU Ketenagakerjaan disebutan bahwa karyawan hanya dibayar jika dirinya melakukan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya. Istilah praktisnya “no work, no pay”, atau tidak kerja artinya tidak dibayar. Akan tetapi, Anda perlu tahu bahwa pada faktanya, implementasi di lapangan bisa beraneka ragam. Contoh kecilnya adalah libur akhir pekan. Meskipun pada hari Sabtu dan Minggu karyawan tidak bekerja, namun selama ini nyaris tak ada perusahaan yang mempermasalahkan perhitungan gaji bulanan yang tidak mempertimbangkan hal itu. Contoh lain, misalnya seorang karyawan tidak bekerja karena harus mengurus paspor, tapi tetap dibayar gajinya karena ketidakhadirannya dimasukkan dalam status “izin”, yang mana dalam ketidakhadiran yang diakomodasi dalam peraturan-peraturan adalah kondisi sakit, cuti, atau cuti khusus (menikah, keluarga meninggal, istri melahirkan, dll).

Baca Juga: 4 Hal yang Perlu HR Ketahui tentang Cuti Penting Karyawan

Apakah cukup bagi praktisi HR pemula mempelajari ketiga hal di atas saja? Jawabannya, tentu saja tidak. Ketiga hal di atas hanyalah pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh HR dalam menjalankan tugasnya mengelola SDM perusahaan. Selain itu, HR pun perlu memahami struktur dan skala upah karyawan di perusahaannya, cara menghitung gaji karyawan, menghitung pajak penghasilan (PPh 21), hitung iuran BPJS, mengatur shift kerja, dan lain-lain. Beruntungnya, Anda memasuki dunia HR yang telah modern, di mana pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan dengan praktis dan hasilnya akurat. Departemen HR di perusahaan Anda pun dapat melakukan hal serupa dengan mengadopsi Human Resources Information System (HRIS) dan payroll software yang memiliki fitur-fitur lengkap seperti Gadjian.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share