Aturan Upah Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Upah merupakan salah satu elemen penting dalam hubungan industrial yang menyangkut pemenuhan hak pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 melindugi hak setiap pekerja memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak, sehingga pemerintah menetapkan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak di setiap daerah.

Selain upah minimum, pemerintah juga mengatur hal-hal terkait, termasuk upah lembur, upah tak masuk kerja karena berhalangan, upah tak masuk kerja karena kegiatan lain, upah karena hak istirahat, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala upah proporsional, upah pesangon, upah untuk perhitungan PPh 21.

Payroll Sofware Indonesia untuk Mengeloala Keuangan dan Karyawan Perusahaan | Gadjian

Upah Minimum dan Upah Pokok

Upah minimum bisa terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah dan upah minimum berdasarkan sektor di wilayah kota/kabupaten atau provinsi. Upah minimum juga ditetapkan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi setempat.

Pastikan perusahaan Anda tidak mengupah pekerja di bawah upah minimum, karena bisa dikenai ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun serta denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Seandainya perusahaan belum mampu membayar upah minimum, UU Ketenagakerjaan memperbolehkan perusahaan melakukan penangguhan seperti yang diatur di Kepmenakertrans KEP 231/MEN/2003.

Penangguhan diberikan untuk kurun waktu tertentu. Setelah itu, perusahaan wajib membayar pekerja sesuai upah minimum yang berlaku saat itu. Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XIII/2015, pengusaha yang melakukan penangguhan wajib membayar selisih (kekurangan) upah selama masa penangguhan sesuai besaran upah minimum.

Baca Juga: Apa yang Dimaksud dengan Upah Minimum dalam Menghitung Gaji Karyawan

Misalnya, UMR ditetapkan Rp 2.000.000 per bulan, tetapi perusahaan mengupah Rp 1.700.000 selama masa penangguhan. Selesai masa penangguhan, perusahaan wajib membayar selisihnya, yakni Rp 300.000 per bulan dikali masa penangguhan.

Sementara, upah karyawan dapat terdiri dari upah pokok; upah pokok ditambah tunjangan tetap; atau upah pokok ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Jika perusahaan memberikan upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap (dan tunjangan tidak tetap), maka komponen upah pokok sekurang-kurangnya 75 persen dari total upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Upah di Luar Pekerjaan

Upah pada dasarnya merupakan imbalan perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Namun, ada jenis-jenis upah yang bukan imbalan pekerjaan tetapi wajib dibayarkan oleh perusahaan–pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan–jika:

  • Pekerja sakit sehingga tak dapat bekerja
  • Pekerja perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid sehingga tak dapat bekerja
  • Pekerja tak masuk bekerja karena menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak, isteri melahirkan atau keguguran, suami/istri/anak/orangtua/mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia
  • Pekerja tak dapat bekerja karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
  • Pekerja tak dapat bekerja karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
  • Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya
  • Pekerja menggunakan hak istirahat
  • Pekerja melakukan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha
  • Pekerja dalam tugas pendidikan dari perusahaan

Struktur dan Skala Upah

Setiap perusahaan wajib menghitung upah sesuai dengan aturan terbaru, Peraturan Menteri No 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. Struktur dan skala upah adalah nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.

Karena itu, perusahaan harus memberitahukan kepada setiap pekerja tentang golongan jabatannya. Penyusunan struktur dan skala upah wajib memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Cara ini dilakukan untuk memberikan upah yang proporsional untuk setiap pekerja.

Aturan struktur dan skala upah menghasilkan besaran gaji yang berbeda-beda bagi karyawan. Tetapi, Anda tak perlu pusing menghitung gaji dengan excel yang rumit dan memakan waktu.

Baca Juga: Ringkasan Peraturan Struktur dan Skala Upah 2017 (Infografis)

Aplikasi HR Gadjian memudahkan pekerjaan Anda dengan menghitung gaji karyawan sesuai dengan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan Anda. Aplikasi hitung gaji online ini juga secara otomatis akan menghitung potongan PPh 21, iuran BPJS, dan upah lembur yang semuanya akan tercetak dalam slip gaji online.

Selain itu, Gadjian merupakan payroll software yang mudah dan cepat. Fitur Mandiri Cash Management (MCM)-Gadjian memungkinkan Anda membayar seluruh gaji karyawan perusahaan hanya dengan satu kali klik, jauh lebih efisien dibanding Anda membayar gaji karyawan secara manual.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share