Ketentuan Tanggal Pembayaran Gaji sesuai Depnaker

Pasal 1 Ayat 30 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan, “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Dikarenakan adanya kata-kata “…menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan…”, barangkali Anda sebagai pimpinan perusahaan bertanya-tanya, apakah pemerintah turut mengatur tentang waktu pembayaran gaji?

Payroll Sofware Indonesia untuk Mengeloala Keuangan dan Karyawan Perusahaan | Gadjian

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 12, penetapan upah didasarkan pada satuan waktu; dan/atau satuan hasil. Berikut pasal-pasal lain yang menjabarkan tentang ketentuan tersebut.

Pasal Bunyi
13 (1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (satuan waktu) ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.
15

(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (satuan hasil) ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.

(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.

Selanjutnya, Pasal 19 menyatakan, “Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan dalam jangka  waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila  Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.”

Namun begitu, meskipun Pasal 20 menyebutkan bahwa, “Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah”, tidak dijelaskan dengan pasti kapan tanggal pembayaran upah yang dianjurkan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka periode dan tanggal bayar upah karyawan boleh diatur oleh perusahaan – dengan catatan, karyawan mengetahui dan menyepakatinya. Hal ini biasanya tertuang dalam perjanjian kerja antara Anda dengan karyawan. Dengan demikian, jika ada karyawan yang bertanya, Anda tinggal menunjukkan kontrak kerja yang sudah ia tandatangani.

Baca Juga: Gadjian Luncurkan Layanan Pembayaran Gaji Kolaborasi dengan Bank Mandiri

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 22 mengizinkan pembayaran upah melalui bank, selama pencairan upah tersebut sudah dapat dilakukan pada saat tanggal yang ditetapkan. Dengan menggunakan layanan payroll bank, Divisi HR atau Finance dapat menghemat waktu penggajian karyawan. Divisi HR juga dapat memanfaatkan aplikasi gaji yang bisa hitung gaji online, sehingga meminimalisasi terjadinya human error.

Kalau aplikasi HRD yang terintegrasi dengan payroll bank, apa ada? Makanya, pakai Gadjian. MCM-Gadjian memungkinkan Anda untuk membayar gaji hanya satu klik, apapun rekening bank karyawan Anda. Tak hanya bayar gaji online, Gadjian bantu buatkan perhitungan PPh 21 karyawan, BPJS, lembur, hingga THR. Praktis, dan efisien.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

 

Bagikan artikel ini:

Share