Masa Berlaku NPWP Pribadi dan Kedaluwarsanya

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang yang berpenghasilan di Indonesia. Dalam lingkup perusahaan, artinya setiap karyawan yang mendapatkan gaji dari perusahaan wajib memiliki NPWP Pribadi. NPWP sendiri berfungsi sebagai alat identifikasi Wajib Pajak dalam segala aktivitas dan administrasi perpajakan. Memiliki NPWP Pribadi menjadi semakin penting, sebab banyak keperluan yang mensyaratkan NPWP, seperti pengurusan visa untuk ke luar negeri, pengajuan kredit ke bank, hingga persyaratan sebagai karyawan perusahaan.

Baca Juga: Seberapa Penting NPWP Dimiliki oleh Karyawan?

Sejak terdaftarnya nama seseorang sebagai pemegang kartu NPWP Pribadi, sejak itulah hak dan kewajiban perpajakan efektif melekat pada orang tersebut seumur hidupnya. Tidak seperti kartu identitas lain yang butuh diperbarui setelah jangka waktu tertentu, NPWP tidak memiliki masa kedaluwarsa.

Hitung PPh 21 Karyawan Tanpa Repot | Gadjian

Meskipun begitu, bukan berarti hak dan kewajiban perpajakan pemegang kartu NPWP tidak dapat dihilangkan. NPWP Pribadi dapat di-non-efektif-kan, bahkan dihapus. NPWP Pribadi yang di-non-efektif-kan akan membuat hak dan kewajiban si Wajib Pajak ditangguhkan sementara waktu sampai nantinya NPWP tersebut diaktifkan kembali. Ini berbeda dengan NPWP yang dihapus. NPWP Pribadi yang dihapus akan menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak untuk selama-lamanya.

Berikut ini adalah para Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan untuk non-efektif dan penghapusan NPWP-nya:

Berhak Mengajukan Permohonan Non-Efektif NPWP

Berhak Mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP

  • Orang yang menjalankan usaha atau pekerjaan, tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaannya;
  • Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  • Orang yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan, tetapi penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  • Memiliki lebih dari satu NPWP, sehingga harus menghapus semua NPWP-nya kecuali satu yang akan digunakan;
  • Orang yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  • Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  • Bendahara Pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP;
  • Orang yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah, tetapi penghasilan nettonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP);
  • Wanita yang telah menikah dan memiliki NPWP yang berbeda dengan suami, yang tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah;
  • Wanita yang memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
  • Wajib Pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
  • Wanita menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
  • Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan;
  • Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP.
  • Orang yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan;


Baca Juga:
 Denda untuk Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP

Dengan NPWP Pribadi yang sudah berstatus non-efektif, Wajib Pajak yang bersangkutan sementara waktu tidak dikenai kewajiban seperti membayar dan melaporkan pajak; serta tidak akan dikenakan sanksi tertentu atas keterlambatan pembayaran pajak. Namun, semua transaksi yang memerlukan nomor NPWP pun akan gagal terproses, termasuk untuk keperluan-keperluan yang telah disebut di paragraf awal tadi, sampai NPWP diaktifkan kembali. Konsekuensi demikian pun pastinya berlaku bagi Wajib Pajak yang NPWP-nya dihapus.

Bagi perusahaan, penting untuk memastikan PPh 21 atas gaji karyawannya terproses dengan baik agar tidak menjadi masalah bagi perusahaan di kemudian hari. Oleh karena itu, Departemen HR perlu memastikan data NPWP karyawan lengkap dan dalam kondisi aktif (tidak non-efektif atau mati). Selanjutnya, data NPWP yang sudah baik pun perlu didukung perhitungan pajak penghasilan PPh 21 yang akurat. Perusahaan dapat memilih menghitung PPh 21 karyawan secara bulanan atau tahunan, baik dengan metode perhitungan PPh 21 Gross, Gross Up, dan Nett, dengan payroll software yang memadai seperti Gadjian.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Bagikan artikel ini:

Share