Konsultasi HR: Bolehkah Perusahaan Menahan Gaji Karyawan yang Resign?

Pertanyaan:

Halo Tim Gadjian! Saya bekerja di perusahaan startup yang masih baru, sehingga turnover karyawan cukup tinggi di perusahaan ini. Dengan kondisi finansial perusahaan yang belum stabil, bolehkah jika perusahaan menahan gaji karyawan yang resign secara tiba-tiba karena keinginan dari karyawan itu sendiri? Thank you.

– Aliya di Semarang

Jawaban:

Halo Ibu Aliya,

Hubungan antara karyawan dengan perusahaan tidak selamanya mulus. Terkadang ada suatu masa di mana bagi beberapa karyawan, pengunduran diri menjadi solusi bagi masalahnya dalam pekerjaan.

Baca Juga: 5 Pertanyaan Karyawan yang Akan Resign dan Cara Menjawabnya

Ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa praktik menahan gaji karyawan resign merupakan hal yang diperbolehkan jika karyawan melakukan hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan. Praktik ini dianggap lumrah karena berfungsi untuk mendisiplinkan karyawan dan memberi contoh bagi karyawan lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama. Namun begitu, perlu diingat bahwa segala sesuatu yang dianggap lumrah terjadi, tidak selamanya legal secara hukum. Karena secara hukum, pengusaha tidak boleh menahan pengupahan karyawan, baik karena lalai atau kesengajaan. Jika perusahaan secara sengaja menahan gaji karyawan, melalaikan kewajibannya dalam pembayaran, atau terlambat dalam membayar gaji; maka pengusaha harus membayar denda sesuai dengan aturan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan.

2. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.

3. Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka di samping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.

Meskipun demikian, pada beberapa kejadian, ketika karyawan dinilai tidak mematuhi kontrak kerja, perusahaan merasa berhak untuk menahan gajinya. Jika hal ini terjadi, maka perlu diperhatikan kembali tentang perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Umumnya, perusahaan memiliki langkah-langkah pemberian teguran dan peringatan bagi karyawan yang melanggar peraturan.

Selain itu, dalam hal karyawan mengundurkan diri, ia harus mengikuti persyaratan umum seperti:

  • One Month Notice: mengajukan permohonan pengunduran diri paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  • Bebas Ikatan Dinas: pekerja yang bersangkutan tidak sedang dalam ikatan dinas dalam jangka waktu tertentu;
  • Patuh pada kewajiban: meski sudah mengajukan permohonan pengunduran diri, seorang karyawan tetap wajib melakukan kegiatannya sesuai deskripsi pekerjaan sampai tanggal efektif pengunduran diri.

Memang ada perusahaan yang menerapkan uang jaminan pada perjanjian kerja bersama, sehingga jika karyawan resign dan tidak memenuhi syarat di atas, uang jaminan dianggap hangus. Hal ini diizinkan selama kedua belah pihak telah memahami dan menyetujui perihal tersebut. Akan tetapi, tidak ada klausul yang memperbolehkan perusahaan menahan gaji karyawan dalam situasi apapun.

Baca Juga: Konsultasi HR: Pesangon untuk Karyawan yang Mengundurkan Diri (Resign)

Dengan dipahaminya Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, sebaiknya Divisi HR tidak melakukan penahanan gaji karyawan. Yang lebih patut dilakukan adalah mengantisipasi terjadinya situasi yang tidak menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun karyawan yang akan resign, dengan memperjelas poin-poin dalam perjanjian kerja bersama.

Supaya hubungan antara perusahaan dan karyawan tetap baik walaupun kontrak kerja berakhir, Divisi HR memerlukan aplikasi penggajian yang dapat memantau catatan absensi (termasuk sakit & izin serta cuti), serta potongan-potongan yang diberlakukan pada karyawan. Penggunaan payroll software memungkinkan karyawan dan perusahaan sama-sama mengetahui posisinya dalam sebuah pekerjaan. Dengan demikian, hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan resign tidak akan menjadi masalah di kemudian hari.

Punya pertanyaan seputar pengelolaan SDM? Silakan tanya di chatbox laman ketenagakerjaan website Gadjian atau tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Tim kami yang didukung oleh Certified Human Resources Professionals akan membantu menjawab pertanyaan Anda!

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

 

Share