5 Hal Penting tentang Perhitungan BPJS Kesehatan untuk Karyawan

5 Hal Penting tentang Perhitungan BPJS Kesehatan untuk Karyawan | Gadjian

Jaminan kesehatan untuk pekerja/buruh merupakan hal yang harus menjadi prioritas perusahaan. Mungkin sebagian perusahaan telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik atau dokter di kantor untuk menangani kasus ringan dan darurat. Namun begitu, tentu ada keterbatasan penanganan, sehingga karyawan harus mendapatkan akses terhadap layanan perawatan kesehatan yang lebih baik. Maka dari itu, berikut hal-hal yang harus Divisi HR ketahui tentang BPJS Kesehatan untuk karyawan.

1. Peraturan Pemerintah tentang BPJS Kesehatan

Pada dasarnya, BPJS Kesehatan bersifat wajib untuk semua penduduk Indonesia, meskipun yang bersangkutan telah menjadi pengguna asuransi kesehatan lain. Maka dari itu, selain perlindungan akan hak sosial ekonomi karyawan melalui BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan diharuskan mendaftarkan para pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, termasuk pekerja asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 (enam) bulan.

Lebih lanjut, jaminan kesehatan untuk karyawan dijelaskan dalam Peraturan pemerintah (Perpres) nomor 111/2013 tentang Perubahan atas Perpres nomor 12/2003 tentang Jaminan Kesehatan (JAMKES). Pasal 1 Ayat 7 memuat definisi Pekerja  Penerima  Upah, yaitu setiap  orang  yang  bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Lalu, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya ditanggung oleh perusahaan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Pasal 5 menyatakan bahwa anggota keluarga yang tertanggung dalam pembayaran BPJS Pekerja Penerima Upah yaitu, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang meliputi: istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat  yang  sah.

2. Cara Menghitung BPJS Kesehatan Karyawan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan telah diatur bahwa tarif iuran bagi PPU Badan Usaha Swasta adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji/upah dan tunjangan tetap per bulan. Ketentuannya dijabarkan sebagai berikut:

– 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja
1% (satu persen) dibayar oleh Peserta

Sebagaimana disebutkan dalam Perpres tentang JAMKES pada Pasal 5, iuran yang ditanggung oleh Pemberi Kerja hanya untuk 5 anggota keluarga. Sedangkan jika ada anggota keluarga lain, misal anak lebih dari 3 orang, dan orang tua atau mertua yang masih menjadi tanggungan, maka harus membayar iuran per orang sebesar 1% dari gaji/upah. Karyawan diperbolehkan memberikan kuasa kepada perusahaan tempat ia bekerja, untuk menambahkan iuran anggota keluarga tersebut pada pemotongan gajinya.

Dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan iuran BPJS Kesehatan adalah:

Gaji/Upah Pokok + Tunjangan Tetap (aturan maksimal sebesar 2 x Nilai PTKP/K1)

Jika ada pekerja yang menerima gaji/upah dan tunjangan tetap lebih besar daripada nilai ini, maka dasar perhitungannya tetap menggunakan standar tersebut sebagai batas atas potongan iuran. Sebaliknya, batas bawah iuran BPJS Kesehatan adalah UMK, terutama jika ada pekerja yang menerima gaji/upah dan tunjangan tetap lebih kecil dari UMK/UMR/UMP.

3. Hak Keanggotaan BPJS Kesehatan untuk Karyawan

Yang perlu diperhatikan baik oleh perusahaan maupun pekerja, BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan memiliki ketentuan kelas perawatan sesuai dengan PTKP, yaitu:

  1. Perawatan kelas I diberikan untuk pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap di atas 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) kali PTKP dengan status kawin dengan 1 (satu) anak (1,5 – 2 PTKP K/1), kira-kira sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
  2. Perawatan kelas II diberikan untuk pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap sampai dengan 1,5 (satu koma lima) PTKP dengan status kawin dengan 1 (satu) anak (1,5 PTKP K/1), kira-kira sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Minimal gaji/upah dan tunjangan tetap adalah UMK.

Dengan aturan ini, maka menjadi jelas bahwa peserta BPJS Kesehatan Karyawan tidak dapat memilih kelas perawatannya saat menggunakan fasilitas kesehatan. Bahkan tidak ada perawatan kelas III sebagaimana peserta BPJS Kesehatan yang mendaftar secara mandiri. Akan tetapi, saat ini kerjasama antara instansi BPJS dengan rumah sakit sudah semakin luas. Karyawan yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan tetap mendapatkan penanganan terbaik, sesuai rujukan yang telah ditetapkan oleh dokter pada faskes pertama.

4. Cara Mendaftarkan Karyawan pada BPJS Kesehatan

Agar karyawan dapat menerima manfaat BPJS Kesehatan, perwakilan perusahaan dapat mengunjungi kantor BPJS terdekat untuk mendaftarkan para karyawan. Perusahaan cukup melampirkan formulir registrasi badan usaha/badan hukum lainnya; serta data migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Setelah itu, perusahaan akan menerima nomor Virtual Account (VA) yang digunakan untuk pembayaran premi. Kantor BPJS akan memberikan kartu JKN, atau perusahaan bisa mencetak e-ID secara mandiri, untuk kemudian digunakan oleh para karyawan.

5. Dampak Pemutusan Hubungan Kerja terhadap BPJS Kesehatan Karyawan

Terakhir, BPJS Kesehatan ini tetap akan berjalan jika pekerja di PHK oleh perusahaan, yaitu selama 6 (enam) bulan kedepan, dan pekerja tidak perlu membayar premi bagiannya. Setelahnya, keanggotaan tersebut akan dinonaktifkan, dan tidak ada hutang-piutang yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada mantan pekerja.

Pastikan pembayaran BPJS Kesehatan dengan benar,

yuk gunakan Gadjian 🙂

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share