Perhitungan THR Karyawan Kontrak

Perhitungan THR Karyawan Kontrak | Gadjian

Indonesia merupakan negara yang sangat memperhatikan kebebasan beragama, hal ini juga tampak pada anjuran pemerintah pada pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian THR diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan bagi para pekerja/buruh karena dapat mengadakan perayaan hari besar keagamaan dengan layak, mengingat pada hari raya tertentu, pengeluaran bisa membengkak.

Di samping itu, pemberian THR dapat meningkatkan motivasi kerja. Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 20 tahun 2016 Pasal 1 angka 1 meyebutkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak memiliki hak untuk mendapatkan THR.

Permenaker 6/2016 mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa pemberian THR oleh pengusaha didasarkan atas masa kerja, bukan status kerja.

Hubungan kerja antara karyawan kontrak dengan pengusaha merupakan hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT). Ketentuannya merujuk pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.”

Dengan perkataan lain, apabila suatu pekerjaan walau bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu namun bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi pada suatu perusahaan, dalam arti merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan pokok (core business) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UU No.13/2003, maka dianggap bukan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga karyawan kontrak atau outsourcing dapat menjadi objek PKWT.

Akan tetapi, bagi karyawan kontrak dan karyawan tetap ada perbedaan mengenai timbulnya hak THR terkait dengan jangka waktu saat terputusnya atau berakhirnya hubungan kerja antara karyawan kontrak dan karyawan tetap yang disebutkan dalam Permenaker 6/2016 Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3), yakni:

  1. Bagi karyawan dengan sistem PKWTT dan terputus hubungan kerjanya terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, maka ia tetap berhak mendapatkan THR. Sebaliknya jika hubungan kerjanya berakhir lebih lama dari 30 hari, maka hak atas THR-nya gugur.
  2. Berbeda bagi karyawan dengan sistem PKWT. Walaupun hubungan kerjanya berakhir dalam jangka waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, ia tetap tidak berhak atas THR. Artinya, bagi PKW tidak ada toleransi ketentuan mengenai batasan waktu 30 hari yang dimaksud.

Cara menghitung THR karyawan merujuk pada Pasal 3 Ayat (1) Permenaker 6/2016 yaitu:

  1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
  2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

Perhitungan THR Pekerja Kurang Dari 1 Tahun | Gadjian

Cara Menghitung THR Karyawan Kontrak

Sebagai contoh, Fathur Utomo memiliki gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000, dengan masa kerja 15 bulan, maka THR yang Fathur terima adalah Rp 6.000.000,- sesuai dengan besarnya 1 (satu) bulan upah.

Sementara jika masa kerja fathur misalnya 5 bulan, maka perhitungan THR nya adalah:

Perhitungan THR Karyawan Kontrak atau Outsourcing | GadjianSeperti yang disebutkan di awal, bahwa THR merupakan hal yang sensitif yang tentunya memberikan dampak berupa sanksi bagi pengusaha yang terlambat atau tidak membayar THR, sebagaimana disebutkan pada Pasal 56 PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan Pasal 10 Permenker 6/2016. Apabila pengusaha terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh, maka dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.

Tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) permenaker 6/2016 dan Pasal 1 angka 2 Permenaker 6/2016, waktu kewajiban pembayaran THR yakni 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya dan pemberiannya disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja. Sebagai contoh: Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam; Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragam Kristen, Katholik dan Protestan; Hari Raya Nyepi; bagi pekerja yang beragama Hindu; Hari Raya Waisak, bagi pekerja yang beragama Budha; dan Hari Raya Imlek bagi pekerja yang beragama Hindu.

Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh. Dalam realitanya beberapa perusahaan melakukan pembayaran THR untuk semua agama pada waktu yang bersamaan, hal ini menjadi lumrah sepanjang tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku. Sedangkan, merujuk pada pasal 56 PP Pengupahan, Pasal 10 Permenaker 6/2016, dan Pasal 11 ayat (11) Permenaker 6/2016 pengusaha yang tidak membayar THR kepada Pekerja/Buruh juga dikenai sanksi administratif, berupa:

  1. Teguran tertulis;
  2. Pembatasan kegiatan usaha;
  3. Penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi; dan
  4. Pembekuan kegiatan usaha.

Untuk meminimalisasi human error dalam pembayaran THR, perusahaan dapat menggunakan aplikasi penggajian. Kebanyakan perusahaan mungkin lebih fokus pada pekerja tetap sehingga merasa kerepotan dalam memantau karyawan kontrak. Gadjian merupakan Payroll Software Indonesia terbaik untuk menghitung gaji, cuti, lembur dan THR secara otomatis. Penggunaan Gadjian dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan upah dan tunjangan pekerja/buruh.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share