Cara Efektif Mengelola Cuti Tahunan agar Hak Cuti Karyawan Tidak Hangus

Hak Cuti Tahunan Karyawan , Bolehkah Dihanguskan? | Gadjian

Seringkali kita mendengar tentang karyawan yang mengeluhkan besarnya tekanan pekerjaan yang ia rasakan dan sedikitnya waktu untuk beristirahat. Sebagian dari karyawan ini bisa jadi memiliki tanggungjawab yang cukup krusial dalam pekerjaannya, apalagi jika memang kompetensinya dan keahliannya sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Baik untuk memimpin proyek-proyek, atau membimbing karyawan yang lebih junior.

Saat karyawan perusahaan tersebut mengeluhkan tentang sedikitnya waktu beristirahat, banyak dari kita kemudian bertanya,

“mengapa tidak mengambil cuti saja?”

mengingat hak cuti atau beristirahat sejenak dari pekerjaan diwajibkan untuk diberikan kepada setiap pekerja perusahaan sebanyak 12 hari menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 79 ayat (2).

Pekerja diperbolehkan mengambil cuti ketika mereka sudah bekerja di perusahaan tersebut selama kurang lebih satu (1) tahun. Namun, ketika waktu satu tahun tersebut datang, banyak dari karyawan perusahaan yang justru diberi lebih banyak pekerjaan karena produktivitas yang cukup baik. Mereka pun terjepit tugas-tugas hingga menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan jatah cuti.

Padahal jatah cuti sudah seharusnya dimanfaatkan dengan baik dan benar. Sebelum keluarnya UU Nomor 13 Tahun 2003, hak cuti telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh. Beberapa pasal yang menyatakan tentang hak tersebut antara lain:

Pasal 5

  1. Saat dimulainya istirahat tahunan ditetapkan oleh majikan dengan memperhatikan kepentingan buruh;
  2. Atas pertimbangan majikan, berhubung dengan kepentingan perusahaan yang nyata, istirahat tahunan dapat diundurkan untuk selama-lamanya 6 bulan terhitung mulai saat buruh berhak atas istirahat tahunan.

Pasal 6

    1. Istirahat tahunan harus terus-menerus;
    2. Dengan persetujuan antara buruh dan majikan istirahat tahunan dapat dibagi dalam beberapa bagian;
    3. Dalam hal demikian harus ada satu bagian dari sedikitnya 6 hari terus-menerus.

Mengacu pada peraturan cuti tahunan di atas, sudah sepatutnya perusahaan mensosialisasikan hak cuti karyawan sejak awal bekerja. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada karyawan yang bersangkutan untuk mengambilnya. Namun begitu, tak jarang muncul kasus dimana pekerja dipersulit ketika ingin mengambil jatah cuti. Walaupun mungkin pekerjaan telah selesai dilaksanakan, ataupun proyek yang diamanahkan telah tereksekusi dengan baik, namun hal itu tidak lantas memberikan jalan mulus bagi pengajuan cuti. Hal ini menjadikan banyak karyawan malas untuk mengambil jatah cuti, meskipun mereka sendiri sudah penat dengan lingkungan kerja. Lalu muncul pertanyaan,

Jika pekerja telah berhak mengambil cuti tahunan, namun waktu 1 tahun telah terlewati, apakah hak cuti karyawan cuti di tahun sebelumnya dapat dihanguskan?

Secara garis besar, hal ini tidak diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi, pemerintah dapat menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap pemberian hak cuti. Pasal 187 memaparkan bahwa pelanggaran ketentuan cuti dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun begitu, jika dilakukan pertimbangan dengan matang, hak cuti tahunan biasanya tidak dapat dialihkan ke tahun berikutnya karena dikhawatirkan akan mengganggu proses operasional perusahaan. Maka dari itu, karyawan yang tidak mengambil cuti selama 1 (satu) tahunan akan mengalami kerugian dikarenakan tidak adanya tambahan hari untuk cuti pada tahun selanjutnya. Yang kemudian umum terjadi pada perusahaan di Indonesia adalah, perusahaan memberikan ‘uang ganti cuti tahunan’ dan kompensasi lain yang menunjukkan apresiasi terhadap pekerjaan karyawan.

Meskipun demikian, beberapa perusahaan di Indonesia menerapkan kebijakan cuti carry-forward, yaitu cuti yang tidak terpakai boleh “dibawa” ke tahun berikutnya. Kebijakan ini bisa jadi opsi yg win-win bagi perusahaan dan karyawan, karena masa pengambilan cuti karyawan menjadi lebih panjang dan fleksibel.

Salah satu penyebab hangusnya cuti tahunan karyawan yang tidak diambil biasanya dilatarbelakangi oleh kerepotan Divisi HR dalam mengelola cuti. Dalam sebuah perusahaan yang memiliki anggota cukup banyak, cuti yang diambil oleh 1 (satu) orang karyawan saja dapat berdampak pada pola kerja divisinya, sehingga turut mempengaruhi operasional perusahaan. Apalagi untuk perusahaan yang memperbolehkan karyawan mengambil cuti carry-forward, maka pengelolaan perhitungan cuti karyawan menjadi lebih kompleks.

Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan aplikasi cuti online yang dapat mempersingkat pengajuan dan persetujuan cuti, baik cuti individu maupun cuti bersama. Aplikasi HRD yang telah terintegrasi dengan data personalia dan catatan absensi juga akan memudahkan HR dalam melakukan perhitungan gaji. Karyawan pun dapat menjalani cuti dengan nyaman karena yakin kompensasi yang didapatkan tidak akan berkurang. Gadjian, payroll software Indonesia, akan dengan senang hati membantu perusahaan Anda dalam mengatur jatah cuti karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

 

Share