Ringkasan Lengkap Hak Cuti Karyawan menurut Depnaker

Ringkasan Lengkap Hak Cuti Karyawan menurut Depnaker | GadjianAngkatan kerja saat ini memiliki pemahaman yang berbeda tentang keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan, jika dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Dulu, kebanyakan karyawan merasa sungkan untuk meminta cuti kecuali untuk hal-hal yang mendesak, misalnya cuti melahirkan atau cuti sakit. Sementara generasi millennial menganggap cuti kerja sangatlah penting. Mereka tidak menghabiskan waktu hanya untuk kerja, karena ingin tetap memiliki ‘kehidupan yang semarak’. Maka dari itu, Divisi HR perlu memahami tentang aturan cuti yang berlaku secara umum.

Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 mengatur tentang ketentuan cuti, yang meliputi: cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti bersama, cuti hamil, dan cuti penting.

Cuti Tahunan

Pasal 79 Ayat 2 (c) menyatakan bahwa cuti tahunan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Lama cuti tahunan ini minimal 12 (dua belas) hari kerja. Namun begitu, perusahaan dapat menetapkan cuti di atas angka ini jika memang ada penyesuaian atas jabatan atau beban kerja. Beberapa perusahaan di Indonesia juga diketahui memberikan cuti meskipun karyawan tersebut belum bekerja selama satu tahun. Dalam masa cuti tahunan tersebut, karyawan berhak mendapatkan upah penuh, sebagaimana disebutkan pada Pasal 84.

Cuti Sakit

Untuk cuti sakit, pekerja/buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaan diperbolehkan mengambil waktu istirahat sesuai jumlah hari yang disarankan oleh dokter. Idealnya, karyawati yang kesehatannya terganggu karena haid juga diizinkan cuti pada hari pertama dan kedua. Hal ini diatur pada Pasal 93 Ayat 2 dan Pasal 81. Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan cuti sakit ini, diatur oleh perusahaan melalui Perjanjian Kerja.

Cuti Besar

Jika ada karyawan yang telah bekerja selama bertahun-tahun, maka perusahaan dianjurkan memberikan cuti besar. Pada Pasal 79 Ayat 2 (d), disebutkan bahwa hak pekerja/buruh, yaitu:

“…istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.”

Cuti besar ini sebaiknya diatur jauh-jauh hari karena jangka waktunya cukup panjang, yaitu 1 (satu) bulan. Sebaliknya, perusahaan jangan menutup-nutupi tentang hak cuti ini karena pekerja sudah membuktikan loyalitasnya dalam bekerja. Biasanya, karyawan yang sudah bekerja selama lebih dari 6 (enam) tahun tergolong cukup senior dan telah memberikan suatu kontribusi untuk perusahaan.

Cuti Bersama

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.302/MEN/SJ-HK/XII/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta, mengatur tentang cuti bersama yang umumnya ditetapkan menjelang hari raya besar keagamaan atau hari besar nasional. Menurut aturan, jika karyawan mengambil libur pada hari cuti bersama, maka cuti tahunannya akan berkurang.

Cuti Hamil

Pada Pasal 82, diatur bahwa karyawati memperoleh hak istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Akan tetapi, perusahaan dan karyawati dapat bernegosiasi tentang pemberian cuti melahirkan dan cuti menyusui, selama waktunya sekitar 3 (tiga) bulan. Jika karyawati mengalami keguguran, ia diizinkan mendapatkan cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan.

Cuti Penting

Pasal 93 Ayat 2 dan 4 menyebutkan tentang hak cuti karena alasan penting bagi pekerja/buruh, dengan ketentuan berikut:

  1. Pekerja/buruh menikah: 3 hari
  2. Menikahkan anaknya: 2 hari
  3. Mengkhitankan anaknya: 2 hari
  4. Membaptiskan anaknya: 2 hari
  5. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari
  6. Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia: 2 hari
  7. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1 hari

Untuk dapat menjadi perhatian, walaupun undang-undang cuti mendorong perusahaan memberikan upah penuh atas pemberlakuan cuti-cuti di atas, namun upah tersebut bisa jadi tidak termasuk tunjangan yang dihitung berdasarkan kehadiran di kantor. Maka dari itu, ada baiknya dibuat perjanjian kerja bersama yang sejelas-jelasnya untuk menghindari konflik di kemudian hari. Di sisi lain, perusahaan dapat menggunakan payroll software untuk mengatur permohonan dan jadwal cuti. Dengan aplikasi cuti online, Divisi HR dapat menghemat waktu dalam mengakomodir cuti pekerja/buruh.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

3

Bagikan artikel ini:

Share