Repotnya HRD Jika Tak Dibantu Software (Infografis)

Gadjian melakukan survey terhadap 161 perusahaan Indonesia untuk memahami mengenai kerepotan pengelolaan HRD (Human Resource Department) perusahaan-perusahaan di Indonesia. Survey ini dilakukan dari akhir tahun 2016 hingga akhir 2017.

Infografis Kerepotan HR di Indonesia dari Aplikasi Software Gaji Karyawan Indonesia | Gadjian

Berikut ini hasil-hasil temuan dari survey tersebut:

  • 86% perusahaan yang disurvey telah melaporkan PPh 21 dan membayar iuran BPJS
  • Rata-rata perusahaan Indonesia membutuhkan minimal 4 laporan HR, antara lain:
    1. Laporan Absen
    2. Laporan Gaji
    3. Laporan Cuti
    4. Laporan Izin/Sakit
  • 73% perusahaan Indonesia masih menggunakan cara manual untuk menghitung PPh21 dan BPJS (Ketenagakerjaan/Kesehatan). Penghitungan manual memungkinkan terjadinya human error lebih besar jika dibandingkan dengan jika perhitungan diotomasi software, sedangkan perusahaan wajib melaporkan PPh21 dan membayar iuran BPJS.
  • 65%¬†perusahaan¬†yang telah berjalan lebih dari 5 tahun belum menggunakan software HRIS untuk mengelola SDM. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jumlah karyawan rata-rata lebih dari 200 karyawan.

Temuan survey ini penting mengingat Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, terus melakukan upaya untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun 2017, yang salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan. Dengan semakin agresifnya pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga dituntut untuk teliti dan jeli dalam mengelola keuangan dan pajak-pajak perusahaan, termasuk PPh 21. Namun, hasil dari survey ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih dilanda kerepotan mengelola administrasi Sumber Daya Manusia (SDM).

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan | Gadjian

Share