Ringkasan Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap dan Karyawan Lepas Harian atau Borongan

Hitung PPh 21 Karyawan Tanpa Repot | Gadjian

Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) memiliki perhitungan yang berbeda-beda untuk setiap jenis karyawan. Bagi karyawan tetap dengan penghasilan Rp 4.500.000 atau lebih besar dari Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP 2016) yang berlaku, maka setiap tahunnya akan dikenakan PPh 21. Bagaimana dengan karyawan tidak tetap dan karyawan lepas harian atau borongan?

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, karyawan tidak tetap atau karyawan lepas adalah karyawan yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan tersebut bekerja, dengan besar penghasilan dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, dan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Baca Juga:  Panduan Lengkap Menghitung PPh 21 sesuai PTKP 2016

Dalam peraturan tersebut pada Pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 4.500.000 (PTKP 2016), maka perhitungan PPh 21 yang digunakan sama dengan perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Berikut adalah jenis-jenis upah yang didapatkan oleh karyawan tidak tetap:

  1. Upah harian: upah yang diperoleh karyawan secara harian
  2. Upah mingguan: upah yang diperoleh karyawan secara mingguan
  3. Upah satuan: upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan
  4. Upah borongan: upah yang diperoleh berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu

Cara Menghitung PPh 21 untuk Karyawan Tidak Tetap atau Karyawan Lepas Harian/Borongan

1. Menentukan jumlah upah harian atau rata-rata upah yang diterima dalam sehari

  • Untuk upah mingguan, dibagi dengan jumlah hari bekerja dalam seminggu
  • Untuk upah satuan, dikalikan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari
  • Untuk upah borongan, dibagi dengan jumlah hari dalam menyelesaikan perkerjaan borongan

2. Tidak ada PPh 21 yang dipotong, jika:

Upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari Rp 450.000 dan jumlah kumulatif dalam satu bulan belum melebihi Rp 4.500.000.

3. PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi Rp 450.000, lalu dikalikan 5%, jika:

Upah harian atau rata-rata upah harian sudah lebih dari Rp.450.000 tetapi jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.

4. PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari  lalu dikalikan 5%, jika:

Jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari Rp.4.500.000, tetapi kurang dari Rp.10.200.000.

5. Berlaku Tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (a), jika:

Jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari Rp 10.200.000.

Untuk lebih jelasnya, Gadjian menyediakan tabel tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan pada karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian/borongan.

Penghasilan Sehari Penghasilan Kumulatif Sebulan Tarif dan DPP
< Rp 450.000 < Rp 4.500.000 Tidak ada PPh 21
> Rp 450.000 < Rp 4.500.000 5% x (Upah – Rp. 450.000)

< Rp 450.000

> Rp 450.000

> Rp 4.500.000 5% x (Upah – (PTKP/360))

< Rp 450.000

> Rp 450.000

> Rp 10.200.000 Tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (a)

Contoh Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Tidak Tetap atau Karyawan Lepas Harian/Borongan

Upah Harian

Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cita Indonesia. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 450.000. Berapa PPh 21 yang dikenakan?

Jawab:

Upah Sehari: Rp 450.000
Batas upah harian yg tidak dikenakan pajak: (Rp 450.000)

Penghasilan Kena Pajak Sehari = 0

Hari ke-10:
Karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 4.500.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Hari ke-11:
Karena jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 4.500.000, maka perhitungan PPh 21 Nurcahyo adalah:

Upah s/d hari ke-11: 11 x Rp 450.000 = Rp 4.950.000
PTKP sebenarnya: 11 x (Rp 54.000.000 / 360) = (Rp 1.650.000)

PKP s/d hari ke-11 = Rp 3.300.000

PPh 21 terutang: 5% x RP 3.300.000 = Rp 165.000
PPh 21 yang dipotong s/d hari ke-10: (0)

PPh 21 yang dipotong hari ke-11 = Rp 165.000

Sehingga pada hari ke-11, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar:

Rp 450.000 – Rp 165.000 = Rp 285.000

Hari ke-12:
Jika Nurcahyo bekerja sampai hari ke-12, maka perhitungan PPh 21 nya adalah:

Upah sehari: Rp 450.000
PTKP sebenarnya: Rp 54.000.000 / 360 = (Rp 150.000)
PKP = Rp 300.000

PPh 21 terutang: 5% x Rp 300.000 = Rp 15.000

Sehingga pada hari ke-12, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar:

Rp 450.000 – Rp 15.000 = Rp 435.000

Contoh lainnya adalah:
Nanang Hermawan (belum menikah) pada bulan Maret 2016 bekerja pada perusahaan PT Tani Jaya, menerima upah sebesar Rp 650.000 per hari. Berapa PPh 21 nya?

Jawab:

Upah sehari > Rp 450.000: Rp 650.000 – Rp 450.000 = Rp 200.000
PPh 21 harian: 5% x Rp 200.000 = Rp 10.000

Pada hari ke-7, Nanang telah menerima penghasilan sebesar Rp 4.550.000 sehingga sudah lebih dari Rp 4.500.000, maka PPh 21 pada bulan Maret:

Upah s/d hari ke 7: 7 x Rp 650.000 = Rp 4.550.000
PTKP sebenernya: 7 x (Rp 54.000.000 / 360) = (Rp 1.050.000)

PKP  = Rp 3.500.000

PPh 21 terutang: 5% x Rp 3.500.000 = Rp 175.000
PPh 21 yang dipotong s/d hari ke 6: 6 x Rp 10.000 = (Rp 60.000)

PPh 21 yang dipotong hari ke-7: Rp 115.000

Sehingga pada hari ke 7, Nanang menerima upah bersih sebesar:

Rp 650.000 – Rp 115.000 = Rp 535.000

Maka jumlah PPh 21 per hari Nanang Hermawan yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar:

Upah sehari: Rp 650.000
PTKP sebenarnya: Rp 54.000.000 / 360 = (Rp 150.000)
PKP = Rp 500.000 

PPh 21 terutang: 5% x Rp 500.000 = Rp 25.000

Upah Satuan – Upah Mingguan

Rizal Fahmi (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Perolehan upah Rizal Fahmi dihitung berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dapat diselesaikan yaitu sebesar Rp  125.000 per TV dan dibayarkan setiap minggu. Dalam 1 minggu (6 hari kerja), Rizal Fahmi dapat menyelesaikan pekerjaan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp 3.000.000. Berapa PPh 21nya?

Jawab:

Upah sehari: Rp 3.000.000 / 6 = Rp 500.000
Upah di atas Rp 450.000: Rp 500.000 – Rp 450.000 = (Rp 50.000)

PPh 21 terutang: 6 x (5% x Rp 50.000) = Rp 15.000

Upah Borongan

Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 950.000, pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21nya?

Jawab:

Upah borongan sehari: Rp 950.000 / 2 = Rp 475.000
Upah di atas Rp 450.000: Rp 475.000 – Rp 450.000 = (Rp 25.000)

PPh 21 terutang: 2 x (5% x Rp 25.000) = Rp 2.500

Upah Harian / Satuan / Borongan / Honorarium / yang Diterima Tenaga Lepas yang dibayarkan Bulanan

Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari dan upah sehari sebesar Rp 250.000. Bagus sudah menikah tapi belum memiliki anak. Berapa PPh 21 bulan Januari?

Jawab:

Upah Januari 2016: 20 x Rp 250.000 = Rp 5.000.000
Penghasilan neto setahun: Rp 5.000.000 x 12 = Rp 60.000.000
PTKP K/0 = (Rp 58.500.000)

PKP: Rp 60.000.000 – Rp 58.500.000 = Rp 1.500.000

PPh 21 terutang setahun: 5% x Rp 1.500.000 = Rp 75.000
PPh 21 terutang sebulan: Rp 75.000 / 12 = Rp 6.250

Pada bulan yang sama (Januari), Bagus Hermanto menerima bonus kerja dari perusahaan sebesar Rp 6.000.000. Berapa total PPh 21 terutang bulan Januari?

Jawab:

Upah Januari 2016: 20 x Rp 250.000 = Rp 5.000.000
Penghasilan setahun: Rp 5.000.000 x 12 = Rp 60.000.000
Bonus:  (Rp 6.000.000)
Penghasilan neto setahun: Rp 66.000.000
PTKP (K/0): (Rp 58.500.000)

PKP: Rp 66.000.000 – Rp 58.500.000 = Rp 7.500.000

PPh 21 terutang Gaji + Bonus: 5% x Rp 7.500.000 = Rp 375.000
PPh 21 terutang Bonus: Rp 375.000 – Rp 75.000 = Rp 300.000

Sehingga total PPh 21 Bambang Hermanto pada bulan Januari adalah sebesar:

PPh 21 terutang bulan Januari: Rp 300.000 + Rp 6.250 = Rp 306.250

Dengan menggunakan aplikasi HRIS Gadjian, HR atau pengusaha tidak perlu lagi menghitung satu persatu PPh 21 karyawan. Di payroll software Gadjian, PPh 21 karyawan akan langsung dihitung secara otomatis dan ter-generate dalam slip gaji karyawan. Tidak hanya menyediakan fitur menghitung pajak penghasilan PPh 21, Gadjian juga menghitung gaji karyawan, upah lembur, hingga besaran iuran BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Tertarik menggunakan Gadjian untuk mempermudah Anda mengelola administrasi HR perusahaan? Klik tombol berikut untuk melakukan sign up.

Coba Gadjian Sekarang

Share