Jika PTKP diturunkan ke UMP

Usulan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengubah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi setara dengan batas Upah Minimum Propinsi (UMP) menjadi pro-kontra di tengah masyarakat. Jika wacana tersebut jadi dilaksanakan, memang berapa sih UMP tiap propinsi? Propinsi mana yang akan paling terpengaruh jika usulan ini diterapkan?

Silakan lihat infografis Peta UMP Tertinggi dan Terendah di Indonesia tahun 2017 berikut:

Jika PTKP diturunkan ke UMP
Peta UMP tertinggi dan Terendah Indonesia (2017)

Dari peta ini bisa terlihat bahwa UMP di berbagai propinsi di Indonesia sangat beragam, mulai dari Rp 1.3 juta di Yogyakarta hingga Rp 3.3 juta di DKI Jakarta. Jika standar Penghasilan Tidak Kena Pajak┬áditurunkan mengikuti UMP, maka PTKP yang semula nilainya seragam secara nasional –yaitu Rp 54 juta per tahun– akan menjadi sangat beragam pula.

Berikut ini beberapa konsekuensi yang akan muncul dari perubahan ini:

  • Perhitungan pajak penghasilan seperti PPH 21 akan menjadi semakin rumit, karena nilai PTKP yang variatif
  • Karyawan dan pekerja yang semula upahnya di bawah Rp 54 juta per tahun dan tidak dikenai pajak penghasilan, di bawah peraturan yang baru akan dikenai pajak penghasilan

Hmmm.. bagaimana menurut Anda?

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Bagikan artikel ini:

Share